Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » Asing Genggam 45 Persen Surat Utang Negara, Apa Dampaknya?

Asing Genggam 45 Persen Surat Utang Negara, Apa Dampaknya?

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 14 Jun 2017
  • visibility 118

JAKARTA – Porsi kepemilikan investor asing dalam surat utang negara yang terus meningkat hingga ke posisi 45,03% pada akhir pekan lalu memberi sinyal positif terkait kondisi fundamental ekonomi dalam negeri, sekaligus peringatan untuk waspada terhadap potensi capital outflow.

Sejak awal tahun, porsi kepemilikan asing dalam surat utang negara atau SUN terus meningkat. Pada 31 Desember 2016 porsi asing sudah berada pada 43,01% dan kini menjadi 45,03% pada Jumat, 9 Juni 2017.

Walau sempat sedikit turun pada akhir Februari ke posisi 42,92%, porsi asing dalam SUN tidak pernah turun di bawah 40% sejak awal 2016. Posisi 45,03% merupakan puncaknya untuk tahun ini.

I Made Adi Saputra, Analis Obligasi Nusantara Capital Sekuritas, mengungkapkan bahwa peningkatan porsi asing dalam SUN sejak awal tahun ini menandakan investor asing telah mengantisipasi akan adanya peningkatan peringkat investasi Indonesia oleh Standard & Poor’s.

Meningkatnya porsi asing menunjukkan tingginya kepercayaan investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Apalagi, tuturnya, peningkatan tersebut diikuti pula oleh kecenderungan investor asing untuk menyasar SUN dengan tenor di atas 10 tahun setelah sebelumnya lebih banyak memburu tenor 5 tahun hingga 10 tahun.

Meski begitu, porsi asing yang terlampau tinggi pada SUN perlu diwaspadai, mengingat investor asing bisa menarik dananya dengan mudah bila ada faktor tertentu yang mempengaruhi kondisi ekonomi global. Hal tersebut tentu berpotensi menciptakan ketidakstabilan bagi perekonomian nasional.

Hanya saja, I Made menilai kondisi pasar saat ini masih cukup stabil bagi Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya capital outflow relatif kecil. Lagi pula, SUN Indonesia telah diuntungkan oleh penetapan peringkat layak investasi oleh S&P serta rentang yield yang rata-rata lebih tinggi dari yield di negara asal para investor asing tersebut.

“Kita juga masih didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang walaupun melemah dalam beberapa tahun ini, tetapi masih bisa dijaga oleh pemerintah untuk bisa tetap bertahan di atas 5%. Artinya, bagi investor global, preferensinya masih di Indonesia,” katanya melalui sambungan telepon, Selasa (13/6/2017).

Sumber : Market Bisnis

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pelaksanaan Pilkada 2018 Harus Berkualitas

    • calendar_month Kam, 11 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan secara berkualitas, karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat. Demikian menjadi salah kesimpulan rapat konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018). […]

  • Pimpinan DPR Tinjau Persiapan Asian Games

    • calendar_month Kam, 26 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menjelang pembukaan Asian Games 2018 yang tinggal hitungan hari lagi, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama para Pimpinan Komisi III DPR RI dan Komisi X DPR RI meninjau kesiapan venue Asian Games 2018 di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Setibanya di Kompleks GBK, Pimpinan […]

  • Pelaksanaan Pilkada Serentak Dipastikan Tahun 2016

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menegaskan pelaksanaan pilkada sudah dipastikan akan diundur di 2016. Terkait keinginan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan beberapa fraksi yang ingin tetap di 2015 sudah selesai. ​"Pelaksanaannya tetap di 2016, bertahap 2016, 2017 dan 2018," kata Rambe pada wartawan, Rabu (4/2). Politikus Partai Golkar itu menambahkan […]

  • UU MD3 Kembali Diuji di MK

    • calendar_month Kam, 5 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 174
    • 0Komentar

    JAKARTA – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) kembali diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh sejumlah pihak. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) beserta perseorangan mengajukan uji materiil Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan c, dan ayat (5), Pasal 122 huruf (k), Pasal 245 ayat (1) […]

  • Angka Perceraian di PA Lubuklinggau 2014 Meningkat 5,9% dari Tahun Sebelumnya

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 156
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Angka perceraian ditahun 2014 ini mencapai 879 kasus, angka ini naik sekitar 5,9% dari tahun 2013 lalu yakni 830 kasus. Berbeda dengan tahun 2012 angka perceraian lebih tinggi mencapai 950 kasus yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Lubuklinggau, meliputi wilayah hukum Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.  Dari 879 […]

  • Harapan Murtin Partai GERINDRA Pilih Calon Dengan Jelas (Transparan)

    • calendar_month Kam, 26 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –Bakal Calon Bupati Musi Rawas, H Achmad Murtin berharap Partai GERINDRA dapat dengan jelas menentukan kriteria atau penilaian bagi siapa kandidat yang akan dicalonkan. “Kita ingin tahu seperti apa kriteria calon yang diinginkan Partai GERINDRA, jadi biar tergambar dengan jelas siapa yang layak. Hal ini biar semua pihak menerima bila tidak terpilih menjadi […]

expand_less