Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Ini Bantahan Cokro Tentang Proyek Pamsimas Kurang Volume

Ini Bantahan Cokro Tentang Proyek Pamsimas Kurang Volume

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 8 Des 2017
  • visibility 40

Musirawas – Cokro, selaku Satuan Pelaksana (Satlak) didampingi Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) Pamsimas, Desa Ciptodadi, Musirawas, Sumatera Selatan, (6/12/2017), membantah bahwa proyek  tersebut kurang volume, maka kegiatan itu sudah kerjakan sesuai RAB.

“Tidak benar, proyek pamsimas di desa kami dikerjakan kurang volume, semua item pekerjaan seperti sumur bor, pondasi tower, cakar ayam dan lainnya kita kerja sesuai RAB serta melibat masyarakat setempat”,ujarnya.

Selanjutnya, ketika disinggung soal SPJ Pamsimas siapa yang buat, Cokro mengatakan bahwa pembuatan laporan tentang SPJ  bukan dari kita semua yang ngerjakan.“Pembuatan SPJ Sebagian dari kami sebagian dari Satker Pamsimas, karena ada hal-hal yang tidak kami mengerti”,Akuinya.

Seperti dilansir Harian Dialog, Proyek penyedian air minum  dan sanitasi masyarakat (Pamsimas),Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Musirawas, Sumatera Selatan, yang dibangun menggunakan dana APBN 2017 sebesar Rp.380 Juta, menuai protes masyarakat karena diduga kurang volume. Pasalnya ada beberapa item pekerjaan yang tidak mengacu pada RAB.

Menurut warga berinisial JJ, (21/11/2017), dalam pelaksanaan proyek Pamsimas di Desa Ciptodadi ada beberapa item pekerjaan diduga kurang volume, meliputi pekerjaan sumur bor kedalaman seharusnya 60 meter hanya dibuat sekitar 35 meter, kedalaman pondasi tower seharusnya 2 meter hanya dibuat 130 meter. Cakar ayam yang dibuat tidak sesuai pada gambar dan kegiatan ini diborongkan orang dari luar desa, warga setempat tidak dilibatkan.

“Dari item pekerjaan yang disebutkan pada saat pelaksanaan warga sudah berkali-kali menegur para pekerja dan Pak Kades, soal proyek sumur bor Pansimas dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, banyak item pekerjaan dikerjakan kurang volume,” ujar JJ.

Dikatakannya, sumur bor dibangun kedalaman sesuai RAB, supaya air yang dihasilkan bukan  cekungan air tanah yang mengandung kadar zat besi, seharusnya sumur yang dibor mata air sungai dalam tanah, sehingga tidak mengalami kekeringan jika musim kemarau.“Warga kecewa dan tidak puas sumur bor yang dibuat kedalaman 35 meter, sehingga air yang dihasilkan tidak sesuai yang diharapkan, dikhawatirkan nanti tak bisa mengatasi musim kemarau. Apalagi kini teras atau kaki lima tower sudah retak,” jelas warga itu.

Selain itu, Sukria selaku Kades Desa Ciptodadi, Kecamatan Suka Karya, Musirawas, beberapa kali di hubungi  melalui via HP No.082162960xxx tidak diangkat dan SMS tidak dibalas. (hariandialog.com)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usai Bangun Masjid, Bupati Minta Warga Makmurkan dengan Sholat Berjamaah

    • calendar_month Jum, 13 Sep 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura akan memberikan bantuan dana Hibah pada Tahun Anggaran 2020. Untuk itu diharapkan kepada warga bukan hanya sekedar membangun, namun yang lebih perlu adalah bagaimana setelah pembangunan selesai masjid harus dimakmurkan dengan sholat berjama’ah, Pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. “Pemkab […]

  • Warga Curahkan Kekesalan Debu PT Semen Baturaja Lewat Facebook

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    BATURAJA, Jurnalindependen.com – Keluhan warga tercurah diakun Facebook, kekesalan warga ini tidaklah berlebihan untuk kita sikapi, pasalnya pada saat Pabarik Semen Baturaja mengeluarkan debunya sepertinya tak satu pun Pihak terkait yang peduli akan debu yang bertebangan dilangit kota Baturaja. Dari pantauan jurnalindependen.com dilapangan debu Pabarik Semen Baturaja ini sudah seminggu ini kembali berterbangan di kota […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp410,-/kg – Selasa 21 September 2021

    • calendar_month Sel, 21 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 21 SEPTEMBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 19.316,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 13.521,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 11.589,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp93,-/kg – Senin 20 September 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 9.658,-/kg 5. KKK 40% […]

  • Terdakwa OTT BPN Palembang Dituntut Lima Tahun Penjara

    • calendar_month Kam, 19 Okt 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Terdakwa operasi tangkap tangan di Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang dituntut hukuman pidana penjara selama lima tahun. Terdakwa kasus pungutan liar pembuatan sertifikat tanah, Rani Artiva mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandarsyah Alam juga menjatuhkan denda Rp200 juta subsider 3 bulan penjara kepada terdakwa. “Menyatakan terdakwa […]

  • Baru di Angkat PNS, Disinyalir Oknum Pegawai Mangkir Kerja

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Baru diangkat jadi PNS, oknum pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Musi Rawas inisial F diduga mangkir alias bolos dari kerja. Hal itu terungkap ketika sejumlah awak media menanyakan perihal pembayaran tagihan media, namun sayangnya si oknum pegawai tersebut notabene adalah PPTK nya tak kunjung masuk dikantor dan dibenarkan […]

  • BPKP Diminta Audit Penyelewengan Bantuan Covid-19 Jelang Pilkada

    • calendar_month Kam, 25 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 64
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin M. Said mengungkap adanya temuan bantuan sosial Covid-19 yang salah sasaran yang ditemukan dalam rangka refocussing dan realokasi anggaran di daerah-daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Ia mengatakan temuan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat rapat Pimpinan DPR RI bersama sejumlah Pimpinan Komisi terkait beberapa waktu lalu. […]

expand_less