Fenomena Medsos Harus Dinetralisir Pers

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Audit BPK RI – Kabupaten Ogan dan Komering Ulu Tahun Anggaran 2015-2016 ) 1. Terdapat Selisih atas Potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Gaji Sebesar Rp 6.789.280,00 dan Terlambat Disetorkan ke Kas Negara 2. Pendapatan Bunga Deposito Tidak Sesuai Perjanjian dan Terdapat Pemotongan Pendapatan Bunga Deposito Sebesar Rp 31.475.352,49 […]

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat lebih inovatif dalam melayani dan meningkatkan kinerja sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat. Hal ini disampaikan Staf Ahli Bupati bidang Pemerintah, Hukum & Politik, Amra Muslimin saat wawancara usai launching sistem digitalisasi uji kendaraan bermotor di kantor KIR Muara Beliti, Kamis. […]

JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai wajar jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih ngotot ingin pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada. Menurutnya, PDIP menjadi partai yang paling dirugikan kalau ada penundaan pilkada di beberapa daerah di Indonesia. “Wajar saja karena PDIP ingin menyelamatkan kader-kadernya yang […]

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Selasa (17/10) siang. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) selaku Pemohon Perkara  Nomor 80/PUU-XV/2017 tersebut, menguji Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), […]

JAKARTA — Elit PDI Perjuangan menyikapi pernyataan mantan Bupati Indramayu sekaligus suami Anna Sophanah, Irianto MS Syafiuddin (Yance), yang menyebut kader PDIP seperti preman, sebagai sikap yang arogan. “Pernyataan Yance menyebut bahwa kader PDI Perjuangan sebagai preman, sangat tidak etis dan menunjukkan bahwa Yance arogan dan otoriter,” tegas Bendahara DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Waras […]

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar pembahasan pemantauan percepatan penyusunan regulasi sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemendagri menargetkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU tersebut akan rampung pada 2015.   Dari 30 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dua Peraturan Presiden dan enam Permendagri, beberapa di antaranya sudah menunjukkan […]