Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ideal Tiga Hakim Perempuan Mahkamah Konstitusi

Ideal Tiga Hakim Perempuan Mahkamah Konstitusi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 15 Agu 2018
  • visibility 120

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan setidaknya tiga hakim perempuan untuk mengawal perkara-perkara menyangkut perempuan. Digantinya Hakim Maria Farida dengan Enny Nurbaningsih merupakan langkah tepat dari Presiden Joko Widodo.

“Saya menghargai pilihan Presiden Jokowi yang memilih Prof. Enny menggantikan Prof. Maria. Saya dan F-PD DPR menginginkan tiga dari sembilan hakimnya perempuan,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Selama ini, sambung Erma, wajah MK dengan satu hakim perempuan tidak cukup memadai mengawal perkara-perkara menyangkut hak-hak perempuan. Hakim Maria Farida berjuang sendirian di bawah kepungan delapan hakim laki-laki lainnya. Diharapkan tiga hakim perempuan dari sembilan hakim konstitusi itu bisa muncul, baik dari kamar pemerintah, kamar DPR RI, dan kamar MA.

“Pak Jokowi sudah benar. Kalau mau ideal sebenarnya 4:5. Tapi, tidak usah seideal itu. Setidaknya satu perempuan mewakili tiap kamar. Kalau itu terjadi, saya yakin perlindungan hak-hak perempuan dan sistem perlindungan konstitusi kita jauh lebih baik,” harap Erma lebih lanjut. (mh/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    Unlikely Origins: The Humble Beginnings of Today’s Tech Titans

    • calendar_month Ming, 25 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 957
    • 0Komentar

    Exploring the Tech-Savvy WondersThe delineation between digital and physical continues to blur, weaving a fabric of reality that resonates with the beats of progress. Within this exciting nexus, entrepreneurs and tech aficionados find a fertile ground to cultivate, explore, and thrive. As we navigate through the myriad of gadget-driven narratives, there are key trends and […]

  • Kunjungan Kerja TP PKK Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 28 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Musi Rawas (Mura), Selasa (27/8). Kehadiran rombongan PKK Provinsi yang di pimpin Ketua TP PKK Sumatera Selatan Hj Febrita Lustia Herman Deru, disambut langsung Ketua TP PKK Kabupaten Musi Rawas, dr Hj Noviar […]

  • SMANSIS Gelar Simulasi Kesiapsiagaan Bencana

    • calendar_month Jum, 26 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    TUAH NEGERI – Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 26 April 2019, SMAN Simpang Semambang mengadakan Simulasi Kesiapsiagaan Bencana dengan tema Membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pembukaan simulasi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi untuk selamat dan dilanjutkan dengan simulasi kemudian diakhiri dengan apel penutup. Wakil Kepala Smansis […]

  • APBD Kabupaten OKU DeFisit Rp80,7 miliar

    • calendar_month Rab, 13 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 142
    • 0Komentar

    BATURAJA – Anggaran APBD Perubahan 2017 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mengalami devisit sebesar Rp80,7 miliar. “Belanja daerah semula dalam RAPBD Perubahan sebesar Rp1,198 triliun naik menjadi Rp1,496 triliun. Artinya terjadi defisit sebesar Rp80,714 miliar. Bukan Rp295 miliar seperti diinformasikan sebelumnya,” kata Kabag Hukum dan Persidangan DPRD Ogan Komering Ulu (OKU), Baharudin di Baturaja, […]

  • LBH Jakarta : Hate Speech Berpeluang Batasi Masyarakat Kritik Pemerintah

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan penanganan ujaran kebencian (hate speech) oleh Polri dikhawatirkan membatasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan kritik terhadap pemerintah dinilai menjadi terbatas. “Peluang membatasi masyarakat untuk mengkritik pemerintah sangat besar,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Jakarta, Selasa (10/11). Ia mengatakan tujuan dari pengaturan ujaran kebencian adalah […]

  • Remisi untuk Koruptor di Nilai Kontradiktif dengan Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Sel, 18 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemberian remisi kepada terpidana koruptor dinilai kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Padahal, perang terhadap korupsi menjadi salah satu agenda utama pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Laola Ester mendorong agar Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) tidak memberikan remisi kepada para koruptor. “Kami mendorong […]

expand_less