Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dewan Pertanyakan IUP Perusahaan Tak Berikan Plasma

Dewan Pertanyakan IUP Perusahaan Tak Berikan Plasma

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 27 Feb 2017
  • visibility 146

PALEMBANG – Anggota Komisi II DPRD Sumatera Selatan Sujarwoto mempertanyakan izin usaha perkebunan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Gasing, Kabupaten Banyuasin yang tidak memberikan hak plasmanya kepada masyarakat.

“Perusahaan kelapa sawit itu sudah mengoperasikan lahan seluas 3.006 hektare, tetapi sampai sekarang belum ada plasmanya,” kata Sujarwoto di Palembang, Senin.

Menurut dia, pada saat kunjungan kerja ke perusahaan tersebut pihaknya meminta izin usaha perkebunan (IUP), tetapi tidak diperlihatkan.

“Kami sudah minta IUP-nya, tetapi tidak diberikan padahal perusahaan perkebunan kelapa sawit itu sudah menghasilkan dan telah beroperasi sejak 2011,” katanya.

Ia mengatakan, seharusnya antara plasma dan inti itu harus berbarengan, karena ini penting sehingga masyarakat sekitar merasakan manfaat hadirnya perusahaan di daerah mereka.

Kemudian yang diberikan plasma itu harusnya berada di lokasi perusahaan beroperasional, jangan sampai berada di luar.

Selain itu, lanjutnya, bagi yang memiliki IUP untuk segera melaksanakan kegiatan, jangan sampai ditunda-tunda.

“Kami memberi waktu dua Minggu, jika tidak ada progres kami akan meminta Dinas Perkebunan dan BPN mengeceknya, serta meminta Gubernur Sumsel memberikan sanksi dan tindakan atas pelanggaran itu,” ujar wakil rakyat tersebut.

Ia berharap, dinas terkait supaya lebih berhati-hati dalam memberikan izin dan evaluasi juga harus dilakukan. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Disbudpar Mura Akui Tidak Tahu Status Kawasan Wisata Bukit Cogong

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Hingga saat ini kami tidak mengetahui kalau Objek Wisata Bukit Cogong yang ada di Terawas telah ada izin pelepasan kawasan hutan lindung dari pemerintah, demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) melalui Sekretarisnya, M Ujang Fachrizal saat ditemui dikantornya, Kamis (11/06/2015). Menurut Ujang, Disbudpar memang melakukan pembangunan di bukit cogong berupa […]

  • Mendagri Usulkan Revisi Perpres BNPP Direvisi

    • calendar_month Sab, 27 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SEMARANG–Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memandang perlu merevisi Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). "Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara tidak perlu diubah. Akan tetapi, Perpres No. 12/2010 tentang BNPP saja yang perlu direvisi dengan segera," katanya di Semarang, Jumat malam. "Tanpa disadari," kata Mendagri yang […]

  • Baru Dikerjakan Sudah Rusak, Diduga Proyek Jalan Desa Tidak Standar

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Proyek Pembangunan Jalan Desa G2 Dwijaya, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas, baru saja selesai dikerjakan sudah banyak yang hancur, padahal proyek tersebut baru selesai dikerjakan. Patut diduga, pelaksanaan proyek tersebut tidak mengacu ke standar PU, itu terlihat dari fisik dilapangan sudah banyak yang retak-retak sehingga menimbulkan garis panjang, mengelupas-lupas sehingga koral telihat dipermukaan, bahkan […]

  • Proyek Rehab Median Jalan Tanpa Plang Merk

    • calendar_month Kam, 4 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Proyek rehab median jalan di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti nampaknya dibiarkan pengawas dari dinas terkait tanpa plang merk kegiatan. Berdasarkan pantauan wartawan, Kamis (04/07) proyek tersebut tidak transparan ke publik sebab tidak diketahui nilai dan apa saja yang dikerjakan. Salah seorang pekerja bernama AR (42th) tidak memberikan jawaban ketika ditanya […]

  • Tekan Lonjakan Covid-19, Bupati Tegaskan PPKM Harus Optimal

    • calendar_month Kam, 8 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 152
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), Hj. Ratna Machmud menegaskan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Mura secara optimal akan dilaksanakan, karena terjadi lonjakan pasien Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Miura maupun di masyarakat. “Kami minta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) dapat memenuhi kebutuhan obat-obatan maupun alat kesehatan untuk menunjang pengobatan […]

  • Paripurna DPR Sahkan Perppu No.1 2020

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    JAKARTA – | DPR RI menggelar Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III untuk mengambil keputusan berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya, yaitu mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas […]

expand_less