Habibullah : Wartawan Tidak Perlu Tahu Anggaran Paskibraka

MUSI RAWAS – | Kepala Seksi (Kasi) Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Habibullah mengatakan wartawan tidak perlu tahu anggaran kegiatan Paskibraka.

“Untuk global dana anggaran Kegiatan Paskibraka, tidak perlu tahu,” ujar Habibullah yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Paskibraka, Selasa (10/09).

Sementara, Masyarakat Pemantau Kebijakan dan Keuangan Daerah MLM, Febri RB, mengatakan statemen Habibullah, bukan statemen seorang pejabat yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan negara.

“Statemen yang disampaikan Habibullah adalah bentuk arogansi pejabat yang diberi kepercayaan mengurus duit rakyat,”cakap Febri.

Statemen ini tidak pantas untuk diucapkan seorang pejabat. “Arogansi” namanya, seorang pejabat mesti tahu yang mana hak yang harus diketahui publik. Ini uang negara bukan uang pribadi Habibullah, ucap Febri.

Undang-undang keterbukaan informasi publik memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

“Mungkin Habibullah tidak pernah membaca UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), makanya tidak paham”, sindir Febri.

Lanjut Febri, inilah akibat lemahnya kontrol sosial dari masyarakat dan wakil rakyat yang dipercaya untuk melakukan pengawasan terhadap satu rupiah pun anggaran yang dikelola oleh pejabat pemerintahan.

“Kita juga meminta kepada Bupati Hendra Gunawan selaku Kepala daerah untuk meninjau ulang kebijakannya dalam mengangkat seorang pejabat,” pintanya.

Wartawan itu berhak untuk mendapatkan informasi sedetil-detil nya. Itu memang tugas mereka memberikan informasi kepada publik bukan dibatasi.

Tugas Wartawan itu mencari, mengolah dan menyebarluaskan informasi yang diyakini merupakan kepentingan umum secara akurat, obyektif, berpihak pada kepentingan umum dan akuntabel, Jelas Febri.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada LPSE Mura, Dispora tahun 2019, telah mengalokasikan dana sebesar Rp 494 juta, untuk Belanja jasa event organizer (Jasa Biro Perjalanan Wisata) yang bersumber dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBD Tahun 2019.

Diantara item kegiatan salah satunya uang honorium anggota Paskibraka yang diduga “disunat” alias ada pemotongan dilakukan Oknum Dispora Mura sebesar Rp 360 Ribu untuk pembuatan Paspor peserta Paskibraka yang akan diberangkatkan ke Singapura, dalam rangka Karya wisata. | sumber : suararakyatdaerah.net