Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
  • visibility 135

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2015.

“Kalau misalnya ada satu pejabat tertentu (yang menyimpangkan dana), ya pejabatnya saja atau oknumnya saja yang diberikan sanksi, tidak harus keseluruhan kemudian mengorbankan agenda-agenda kegiatan lainnya (pilkada serentak),” kata Yuddy Chrisnandi seusai menghadiri acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di rumah Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman, Jakarta, Jumat (19/6) malam.

Menurut politikus Partai Hanura itu, temuan BPK atas dugaan kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU, harus diungkap untuk diketahui pangkal penyebabnya. Sebab, kata dia, setiap penyimpangan mengindikasikan adanya pelanggaran prosedural serta pelanggaran hukum. “Dan (jika terbukti) harus ada efek jera supaya tidak terulang lagi,” tegas dia.

Yuddy menegaskan, saat ini sudah bukan zamannya melakukan penyimpangan atau manipulasi anggaran. Di era keterbukaan, transparansi, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini, kata Yuddy, semua instansi harus bekerja sama dalam menggunakan anggaran dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Sedangkan terkait ada tidaknya unsur politis dalam temuan BPK, yang disebut-sebut akan berimplikasi terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak, Yuddy menilai hal itu terlalu jauh. “Saya rasa ‘nggak’ akan sejauh itu. Per kasus saja, kalau ada oknum ya oknum itu yang diberikan sanksi,” katanya.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti, maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 24 Januari 2024

    Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 24 Januari 2024

    • calendar_month Rab, 24 Jan 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Denominasi Cetakan Antam Cetakan UBS 0.4 gram Rp 0 Rp 0 0.5 gram Rp 629.000 Rp 600.000 20.0 gram Rp 0 Rp 0 Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 22 Januari 2024 25.0 gram Rp 27.406.000 Rp 27.355.000 50.0 gram Rp 54.730.000 Rp 54.595.000 100.0 gram Rp 109.380.000 Rp 109.147.000 250.0 gram […]

  • PDNRI Laporkan Dugaan Gratifikasi PSB PLN dan Dana Hibah Kube Makmur Jaya

    • calendar_month Kam, 21 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com,- Sehubungan dengan press rellease PDNRI mengenai Lapdu gratifikasi pasang baru PLN S2JB dan Lapdu pengelapan dana hibah Jamu gendong dan Sol sepatu “Makmur Jaya” (12/01/2015) ke Polda Sumsel yang di limpahkan ke Krimsus kemudian di alihkan ke Tipikor Polda yang lalu dikirim ke tipikor Polresta Palembang (B 145 tanggal 10/02/2015) maka Kami menanyakan […]

  • Oknum Pemotong Dana JKN Dinkes Mura Diduga Tidak Tersentuh Hukum

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS — Sepertinya dugaan kasus dana JKN Dinas Kesehatan (Dinkes)  Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2014 lalu, sampai sekarang ini tidak tersentuh hukum. Padahal beberapa elemen masyarakat yang ada di daerah ini sudah berulang kali menyuarakan ke media dan melaporkan dugaan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, […]

  • Ini Komentar Ketua DPRD Muratara Mengenai Sekda Definitif

    • calendar_month Sel, 15 Jan 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    MURATARA – Adanya statement yang diungkapkan Assisten I Kabupaten Musi Rawas Utara, Tarmizi terkait ada nama Bakal Sekda yang sudah dilingkari dan diberi kode serta Assesment hanya dianggap formalitas. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansah, Selasa (15/1) melalui pesan singkatnya whatsApp mengatakan bahwa sepengetahuan dirinya tidak ada aturan yang dilingkari karena aturan yang […]

  • Kasus Lahan Parkir, Terdakwa Lettu Yonson di Hukum 4 Bulan Kurungan

    • calendar_month Sel, 3 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Palembang, Jurnalindependen.com — Lembaga Peradilan Dilmil I 04 Palembang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Lettu Yonson, 4 bulan kurungan. Hal ini sesuai keputurasn Nomor 79-K/PM I-04/AD/VI/2015 dengan Hakim Ketua Letkol Chk Surono, S.H., M.H. Hakim Anggota Mayor Chk Kuswara, S.H. Mayor Chk Abdul Halim, S.H. Panitera Lettu Sus Kholip, S.H. Diketahui kejadian tanggal 2 Nov 2014 terjadi perebutan Lahan […]

  • PDNRI Minta Pemkab Mura Dapat Lebih Tegas Tindak PT Lonsum

    • calendar_month Sen, 22 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 181
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Banyak sengketa lahan di Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang belum terselesaikan hingga kini, pihak Pemkab Mura  kami nilai tidak serius untuk membela hak-hak rakyat kecil, seperti yang disampaikan Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara Republik Indonesia (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dihubungi di Palembang, siang tadi, Senin (22/06/2015). Ahmad Rudi mencontohkan sengketa lahan perkebunan […]

expand_less