Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
  • visibility 50

JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2015.

“Kalau misalnya ada satu pejabat tertentu (yang menyimpangkan dana), ya pejabatnya saja atau oknumnya saja yang diberikan sanksi, tidak harus keseluruhan kemudian mengorbankan agenda-agenda kegiatan lainnya (pilkada serentak),” kata Yuddy Chrisnandi seusai menghadiri acara buka puasa bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di rumah Akbar Tandjung di Jalan Purnawarman, Jakarta, Jumat (19/6) malam.

Menurut politikus Partai Hanura itu, temuan BPK atas dugaan kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU, harus diungkap untuk diketahui pangkal penyebabnya. Sebab, kata dia, setiap penyimpangan mengindikasikan adanya pelanggaran prosedural serta pelanggaran hukum. “Dan (jika terbukti) harus ada efek jera supaya tidak terulang lagi,” tegas dia.

Yuddy menegaskan, saat ini sudah bukan zamannya melakukan penyimpangan atau manipulasi anggaran. Di era keterbukaan, transparansi, antikorupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik saat ini, kata Yuddy, semua instansi harus bekerja sama dalam menggunakan anggaran dengan penuh tanggung jawab dan amanah.

Sedangkan terkait ada tidaknya unsur politis dalam temuan BPK, yang disebut-sebut akan berimplikasi terhadap penundaan pelaksanaan pilkada serentak, Yuddy menilai hal itu terlalu jauh. “Saya rasa ‘nggak’ akan sejauh itu. Per kasus saja, kalau ada oknum ya oknum itu yang diberikan sanksi,” katanya.

Sebelumnya BPK melaporkan indikasi kerugian negara Rp 334 miliar dalam audit KPU 2013-2014 kepada DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut apabila temuan itu terbukti, maka terdapat dua implikasi yakni bisa saja komisioner KPU diganti atau pelaksanaan pilkada serentak ditunda.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkim OKU Anggarkan Rp 3,1 Miliar Bangun Tugu Adipura

    • calendar_month Sel, 30 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BATURAJA – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, pada tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp3,1 miliar untuk membangun dua tugu Adipura sebagai simbol daerah yang berhasil meraih penghargaan di bidang kebersihan. “Dana sebesar Rp3,1 miliar itu untuk membangun dua tugu Adipura sekaligus membuat taman di sekitarnya,” kata Kepala Dinas Perumahan […]

  • Berantas Pungli Sertifikat Tanah

    • calendar_month Sab, 9 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 46
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus benar-benar gratis dan bebas dari pungutan liar (pungli). Karena PTSL ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyatnya serta pembiayaannya juga dilakukan oleh pemerintah. “Pungli itu sudah harus zero pungli. Karena program PTSL ini adalah program pemerintah yang dibiayai oleh […]

  • Perlu Aksi Nyata untuk Rohingya

    • calendar_month Sen, 4 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Jokowi saat menyampaikan sikap resmi pemerintah RI pada Minggu (3/9) atas tragedi kemanusiaan yang menimpa masyarakat Muslim etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar, menyerukan perlu aksi nyata, tidak hanya dengan kecaman. Post Views: 190

  • Laporan Penerimaan Dana Kampanye Masih Bermasalah di Sejumlah Daerah

    • calendar_month Sen, 26 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    JAKARTA — Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR melakukan pemantauan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Dalam pantau mereka, ternyata masih ditemukan sejumlah masalah terkait dengan LPSDK tersebut, baik dari pasangan calon maupun KPU. Pantauan itu dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas proses Pilkada serentak 2015 pada aspek pendanaan kampanye. Pemantuan […]

  • Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Petakan Pencegahan Korupsi

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA – | DPR RI telah membentuk Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 untuk mengawasi kinerja Pemerintah dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19). Sebagai tindak lanjut, Timwas DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wakabareskrim Polri, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rabu (20/5/2020). […]

  • Harapan Dewan Kepada PWI Musi Rawas

    • calendar_month Rab, 8 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 39
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Kehadiran Persatuan Wartawan Indonesai (PWI) Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat menaungi dan membina para wartawan yang ada di wilayah tersebut. Harapan ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Yudi Fratama saat dikonfirmasi diruang kerjanya, 08 nopember. “Kami akan berupaya mensupport berbagai program PWI terutama berkaitan dengan peningkatan SDM wartawan. Karena terkadang […]

expand_less