Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Defisit Anggaran Pemkot Lubuklinggau, PDNRI : Tidak Perlu Jor-Joran Proyek

Defisit Anggaran Pemkot Lubuklinggau, PDNRI : Tidak Perlu Jor-Joran Proyek

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 7 Jul 2015
  • visibility 119

LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Saat ini keadaan Pemkot Lubuklinggau, Sumatera Selatan dalam keadaan defisit anggaran ujar suatu sumber yang bisa dipercaya dan menolak namanya ditulis kepada Jurnalindependen.com siang tadi, Selasa (07/07/2015).

Menurut sumber tersebut, Pemkot Lubuklinggau tidak ada anggaran untuk membayar beberapa proyek yang dikerjakan rekanan termasuk salah satu proyek pelebaran jalan di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

“Proyek sekarang banyak dikerjakan rekanan namun uang untuk membayarnya tidak ada, dari mana uangnya. Apalagi tahun ini anggaran jauh berkurang hingga 40% dari sebelumnya.

Ada lagi yang mengherankan, kalau kita ambil contoh gamblang saja dengan angka (bukan anggaran sebenarnya, sekedar contoh – red), anggaran 20 miliar tetapi dari anggaran tersebut separuhnya (50%) untuk membayar hutang rekanan. Namun anggaran malah tinggal 5 miliar, nggak tahu 5 miliar lagi bisa raib entah kemana,” ungkap sumber tersebut.

Demikian juga mengenai RAB proyek, lanjutnya, dalam satu tahun bisa berubah hingga tiga (3) kali dan harganya malah lebih murah dari tahun sebelumnya, padahal logikanya mesti lebih mahal.

Sementara itu, Kepala DPPKA Kota Lubuklinggau, Imam Senen ditemui dikantornya sedang tidak berada ditempat. Dari selulernya ada balasan SMS bahwa Beliau sedang berada di Jakarta.

Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dimintai komentarnya mengenai hal ini mengatakan bahwa Pemkot Lubuklinggau mestinya tidak jor-joran dalam mengadakan pembangunan apabila dalam kenyataannya anggaran tidak mencukupi, kecuali proyek tahun jamak (Multi Years).

“Nggak perlu cari nama dengan jor-joran proyek kalau kenyataannya tidak cukup anggaran, kalau sampai dua tahun berturut-turut defisit bisa diasumsikan Pemkot Lubuklinggau tidak cakap dalam mengelola anggaran, apa penilaian BPK RI,” kata Ahmad Rudi. (ph)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Maling Komputer Sekolah, Can Ditangkap Polisi

    • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Menghilang alias buron selam tiga pekan, bukanlah jaminan bagi Candra Septian alias can (19) pria asal Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Musi Rawas (Mura) pelaku curat bisa hidup tenang. Betapa tidak, ditengah pelarianya usai jalankan aksi membobol ruang kantor Sekolah Dasar (SD) Negeri Tanah priok. Can keseharianya bekerja sebagai petani, […]

  • Musrenbang Rumuskan Arah Kebijakan Pembangunan

    • calendar_month Sel, 20 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Pelaksanaan Musrenbang sangatlah penting, agar bersama-sama memberikan pemikiran dalam upaya mendorong sinergitas kebijakan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Selatan maupun kebijakan pembangunan nasional sesuai amanat konstitusi serta visi misi pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021. Hal ini dikatakan Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan, saat membuka Musrenbang Musi Rawas, […]

  • Bupati Minta Peran Dekranasda Majukan Usaha Kerajinan di Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 11 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 185
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Macmud minta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dapat berperan aktif dalam memajukan usaha kerajinan di Kabupaten Musi Rawas. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas siap memfasilitasi dan membantu demi untuk perkembangan usaha kerajinan termasuk Batik Musi Rawas yang merupakan hasil dari kearifan lokal. “Kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Musi […]

  • KIP Dapat Tingkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan

    • calendar_month Ming, 24 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    KETERBUKAAN Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) sudah berjalan, kendati memang masih perlu perbaikan dari berbagai aspek. Diketahui Tahun 2020 lalu, hanya ada satu permintaan data dari masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan diteruskan ke PPID Pembantu yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Namun, sangat disayangkan tidak […]

  • Website Resmi Pemkab Mura dan 40 Subdomain OPD

    • calendar_month Sel, 5 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS  http://musirawaskab.go.id/ SEKRETARAT DAERAH http://setda.musirawaskab.go.id/ SEKRETARIAT DPRD  http://sekwan.musirawaskab.go.id/ INSPEKTORAT http://inspektorat.musirawaskab.go.id/ DINAS PENDIDIKAN  http://disdik.musirawaskab.go.id/ DINAS KESEHATAN  http://dinkes.musirawaskab.go.id/ DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA  http://dpubinamarga.musirawaskab.go.id/ DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN  http://pucktr.musirawaskab.go.id/ DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  http://disperkim.musirawaskab.go.id/ DINAS SOSIAL  http://dinsos.musirawaskab.go.id/ DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  http://disnakertrans.musirawaskab.go.id/ DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  http://dpppa.musirawaskab.go.id/ DINAS […]

  • Disinyalir Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Musirawas Belum Lapor

    Disinyalir Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Musirawas Belum Lapor

    • calendar_month Rab, 22 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sangat disayangkan, disinyalir adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Musi Rawas tidak diketahui Pemerintah Kabupaten setempat. Terkuaknya masalah ini setelah diketahui dari informasi pejabat di tingkat Kecamatan Tuah Negeri, bahwa ada puluhan tenaga kerja asing yang belum diketahui status tinggalnya. Kepala Disnakertrans Kabupaten Musirawas melalui Kabid Hubungan Industrial, Syarat Kerja […]

expand_less