Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Pengusaha Bantah Beri Uang Untuk Suap Patrialis

Pengusaha Bantah Beri Uang Untuk Suap Patrialis

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 8 Agu 2017
  • visibility 99

JAKARTA – Pengusaha Basuki Hariman dan anak buahnya Ng Fenny mengakui memberikan 50 ribu dolar AS namun membantah uang itu digunakan untuk menyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar untuk mempengaruhi putusan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

“Memang benar kalau Kamaludin pernah minta uang kepada saya untuk kepentingan pribadinya, atas hal tersebut mengingat prospek kerja sama antara saya dengan Kamaluddin melalui PT Spekta Laras Bumi, yang menurut saya sangat menjanjikan dikemudian hari,” kata Basuki saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

———————————————————————————————————

“Jual Domain Web : ApaKabar.xyz  –  BandaraSilampari.com  –  Baturaja.xyz  –    BukitSulap.com  –  CVPerintis.com  –   DafamLinggau.com  –  EmpatLawang.com  –  KSPLestari.com  –  MediaMusiRawas.com  –  MusirawasEkspres.com  –  OKELinggau.com  –    OKUEkspres.com  –   OKUSelatan.com   #HargaNego : 082372227444″

———————————————————————————————————

“Saya  kemudian memerintahkan saudari Ng Fenny untuk menyiapkan yang yang ditujukan untuk keperluan pribadi Kamaluddin sejumlah yang 20 ribu dolar AS, 10 ribu dolar AS dan 20 ribu dolar AS,” tambah Basuki.

Dalam perkara ini, Basuki sebagai “beneficial owner” (pemilik sebenarnya) dari perusahaan PT Impexindo Pratama dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan sedangkan Ng Fenny selaku General Manager PT Impexindo Pratama dituntut selama 10,5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Jaksa Penuntut Umum KPK menilai bahwa keduanya terbukti memberikan uang 50 ribu dolar AS kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar melalui peratara Kamaludin serta menjanjikan uang Rp2 miliar kepada Patrialis untuk mengurus putusan Perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi atas UU No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

“Namun saya tidak tahu peruntukan uang yang saya berikan kepada Kamaludin, kalau memang benar uang tersebut ada yang diberikan kepada Patrialis Akbar, maka hal itu di luar pengetahuan saya karena sejak pertemuan dengan Patrialis mengingatkan soal uang, tidak terbersit dalam pikiran saya untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada beliau,” ungkap Basuki.

Ia pun membantah menjanjikan Rp2 miliar kepada Patrialis karena menurut Basuki uang itu digunakan untuk pengobatan Ng Fenny di Singapura.

“Pada kesempatan ini saya jelaskan bahwa saya tidak pernah menjanjikan uang kepada Patrialis Akbar. Memang pada mulanya Pak Kamaludin pernah minta uang Rp2 miliar kepada saya karena telah mencari informasi soal ‘judicial review’, namun saya merasa hal tersebut sangat berlebihan dan saya mengurungkan niat saya dan uang Rp2 mliliar yang sempat saya tukarkan menjadi 211.300 dolar Singapura untuk kemudian sejumlah 200 ribu dolar Singapura yang saya gunakan untuk Ng Fenny berobat dan sisanya sebanyak 11.300 dolar Singapura saya simpan di brankas kantor,” tambah Basuki.

Ia mengaku tidak fokus menjawab pertanyaan jaksa di sidang karena memikirkan dua anak saya, istri dan keluarga besarnya karena sering mendapat cibiran mengingat Basuki juga seorang pelayan Tuhan di gereja.

“Saya percaya seluruh kejadian yang saya alami ini ini merupakan kehendak Tuhan dan  merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk hidup saya, saya akan lebih berhati-hati bersikap selanjutnya,” ungkap Basuki.

Sedangkan Ng Fenny juga mengaku tidak tahu uang yang ia berikan ke Kamaludin digunakan untuk keperluan pengaturan hasil uji materi di MK.

“Apabila saya secara sadar tahu Pak Basuki melakukan tindakan yang melanggar hukum, pasti saya tidak akan menjalankannya bahkan mencegah hal tersebut terjadi karena tidak mungkin saya menjerumuskan Pak Basuki dan perusahaan yang telah menghidupi  keluarga saya dan keluarga besar saya selama 15 tahun,” kata Ng Fenny.

Namun ia mengakui melakukan perintah Basuki untuk memberikan 50 ribu dolar AS kepada Kamaludin.

“Sedangkan untuk apa peruntukan uang tersebut saya benar-benar tidak mengetahuinya. Saya pada kesempatan ini juga hendak menceritakan memang benar saya memiliki sauatu penyakit. Pak Basuki mengetahui hal tersebut dan menawarkan untuk segera diambil 
Fenny yang mengaku adalah orang tua tunggal yang terdiri dari 3 anak berusia 11, 9 dan 6 tahun serta menanggung biaya orang tuanya yang berusia 70 dan 74 tahun.

“Minggu lalu ketika saya mendengar tuntutan saudara JPU yang akan memisahkan saya selama 10 tahun 6 bulan dengan ketiga anak saya yang masih sangat kecil dan butuh kasih sayang sebagai seorang ibu, saya merasa tidak punya kekuatan lagi untuk hadapi kenyataan hidup karena hal tersebut merupakan mimpi buruk buat saya karena harus lihat anak saya tumbuh besar tanpa biaya dan kasih sayang dari saya,” ungkap Ng Fenny.

Menanggapi pledoi dari Basuki dan Ng Fenny tersebut, JPU KPK tetap pada tuntutan awal mereka.

“Kami menghormati pendapat terdakwa yang merasakan tuntutan pidana sangat berat tapi hal itu tetap harus dilakukan untuk memberikan keadilan kepada anggota masyarakat, bukan kepentindan pribadi semata-mata. Oleh karena itu kami minta agar hakim tetap menjatuhkan tuntutan pidana seperti dalam tuntutan kami. Kami menghormati pembelaan pribadi maupun penasihat hukum terdakwa tapi karena hal itu sudah dibahas dan diulas dalam tuntutan kami maka perbedaan pendapat antara kami dan penasihat hukum kami serahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim, untuk itu kami menyatakan tetap pada tuntutan kami,” kata jaksa Lie Putra Setiawan.

Vonis terhadap keduanya akan dibacakan pada 21 Agustus 2017. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemajuan Pariwisata Tak Terlepas Dukungan dan Partisipasif Masyarakat

    • calendar_month Sel, 16 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Dengan Kemajuan Pariwisata dapat mengangkat kehidupan masyarakat, karena sektor ini mampu menggerakkan roda perekonomian di segala lapisan masyarakat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Kabid Objek Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas, Widya Lismayanti menyampaikan upaya pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh […]

  • Absen Apel, 119 Pegawai Setda Mura Dibina

    • calendar_month Rab, 25 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Tidak Kurang dari 119 pegawai di Sekretarian Daerah (Setda) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Rabu (25/04/2018) diberikan pembinaan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pembinaan bagi 119 pegawai yang terdiri 66 PNS dan 53 honorer atau Tenaga Kerja Sukarela (TKS) tidak disiplin (indisipliner) karen tidak mengikuti apel pagi atau bolos apel […]

  • Tak Miliki Legal Standing, MK Tidak Terima Uji UU Pilkada

    • calendar_month Sel, 30 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tidak dapat menerima uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Selasa (30/5). Post Views: 313

  • Pembekalan Kepala Daerah, Penyamaan Persepsi Fungsi dan Tugas Kemdagri

    • calendar_month Sen, 26 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan II bagi 112 Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI di Auditorium Gedung F, Kampus Pengembangan SDM,Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (26/11). Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, […]

  • LSM Pertanyakan Suplay Buku Pramuka dari Erlangga Untuk Setiap SD Berbeda

    LSM Pertanyakan Suplay Buku Pramuka dari Erlangga Untuk Setiap SD Berbeda

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Aktivis LSM Kriksi, Hasyim Kusumah mempertanyakan pembagian buku pelajaran Pramuka Kurikulum 2013 di beberapa SD di Kabupaten Musi Rawas, Sumsel tidak merata. “Kami mempertanyakan mengapa buku pelajaran Pramuka Kurikulum 2013 di beberapa SD berbeda jumlahnya. Dalam penelusuran kami SD yang mudah dijangkau terutama dekat jalan utama seperti SD Xaverius di Desa G1 Mataram, Tugumulyo […]

  • KemenPUPR Hibahkan BMN Rp 38,570 Milyar ke Pemkab Mura

    • calendar_month Kam, 16 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 38,570 Milyar yang terbagi atas 23 Aset. Serah terima BMN ini ditandangani oleh Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan bersama Direktur Jendral Cipta Karya Ir Sri Hartoyo, Dipl, SE, ME di Ruang Pendopo Kantor Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan […]

expand_less