Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Bupati Resmikan Jembatan Muara Megang

Bupati Resmikan Jembatan Muara Megang

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 13 Mar 2020
  • visibility 104

MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan meresmikan jembatan Sungai Megang Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Jumat (13/03).

Hendra Gunawan memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Dinas PU Bina Marga dan instansi terkait yang telah berperan aktif dalam pembangunan jembatan ini.

Jembatan Sungai Megang Desa Muara Megang dibangun dengan panjang 40 meter lebar 7 meter dan dikerjakan dalam 3 tahap, dari tahun APBD 2018 sampai tahun 2020 menggunakan dana APBD kab. Musi Rawas.

“Kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan seluruh lapisan masyarakat mari bersama-sama memelihara dan mengawasi jembatan ini agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, jembatan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kecamatan Megang Sakti,” ujar Hendra Gunawan.

Turut hadir pada peresmian jembatan tersebut unsur Forkopimda Pemkab Mura, juga Kepala Dinas PU Bina Marga Azhari, ST dan staf. | ADV-faisol.

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Mura Tetapkan AKD Baru

    • calendar_month Sel, 16 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Komposisi alat kelengkapan DPRD Musi Rawas tahun 2018 telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna internal DPRD Mura tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD, Selasa (16/01). Pada rapat dipimpin ketua DPRD Musi Rawas, Yudi Fratama itu ditetapkan komposisi alat kelengkapan DPRD Mura meliputi komposisi ketua dan anggota komisi-komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan […]

  • KPU Tak Kenal Istilah Bumbung Kosong dalam Pilkada

    • calendar_month Jum, 24 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 353
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mekanisme bumbung kosong atau kotak kosong yang diusulkan untuk mengantisipasi hanya adanya satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada tidak dapat diakomodir dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ini. Pasalnya, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam Undang-undang Pilkada. “Kami diminta pendapat oleh presiden (tentang itu), kami sampaikan bahwa UU 8 tahun 2015 tidak mengenal istilah […]

  • Pertemuan IMF & WB di Bali Tidak Penting Bagi Indonesia

    • calendar_month Sab, 29 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. Pertemuan tersebut dipandangnya tidak penting bagi Indonesia yang memfasilitasinya sebagai tuan rumah, karena sangat tidak menguntungkan. “Pembangunan model IMF dan WB adalah kapitalisme, model yang saya kira selalu merugikan kepentingan […]

  • Heri Amalindo Temui Sanak Dulur Achmad Murtin Lubuklinggau, Siap Suksesi Sumsel 1

    Heri Amalindo Temui Sanak Dulur Achmad Murtin Lubuklinggau, Siap Suksesi Sumsel 1

    • calendar_month Sen, 15 Mei 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Bakal Calon Gubernur Sumsel, H Heri Amalindo menyempatkan diri silaturahmi ke Kota Lubuklinggau. Kunjungan Heri Amalindo sengaja menuju rumah H Achmad Murtin di Kelurahan Air Kuti Lubuklinggau Timur 1, Senin malam (15/05/2023). Heri Amalindo merasa bangga disambut puluhan keluarga besar H Achmad Murtin, dalam rangka silaturahmi dan pengakraban kekeluargaan untuk suksesi dirinya menuju […]

  • Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden Dinilai Hambat Hukum

    • calendar_month Jum, 25 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penegak hukum jika ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin dari presiden, bertentangan dengan semangat publik untuk percepatan penegakan hukum. “Ini (putusan MK) bertentangan dengan semangat publik yang menginginkan percepatan penanganan dan penegakan hukum,” katanya, Jumat (25/9). Dia mengatakan sebelumnya permintaan agar […]

  • Pemkot Lubuklinggau Evaluasi SAKIP

    • calendar_month Sen, 8 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau melaksanakan rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Oproom Moneng Sepati Kompleks Perkantoran Pemkot, Lubuklinggau Barat I. Rapat ini dipimpin Sekda, H A Rahman Sani didampingi Assisten Bidang Administrasi Umum, H Kahlan Bahar juga seluruh kepala instansi se-Kota Lubuklinggau. Dalam rapat dibahas mengenai beberapa hal yang perlu […]

expand_less