Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
  • visibility 96

JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen.

Realisasi nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.247 per dollar Amerika Serikat (AS), lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp 13.400 per dollar AS. Sementara itu lifting minyak hanya mencapai 778.000 barel per hari dari target sebanyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel per hari dari target 1,2 juta barel per hari.

“Langkah kebijakan pemerintah didalam merealisasikan APBN 2018 belum berhasil memenuhi target yang menjadi amanat undang-undang. Pemerintah harus bersungguh-sunguh dalam memperbaiki kinerja pengelolaan anggaran yang berorientasi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan perekonomian nasional,” ujar Heri, Selasa (20/8).

Selain itu, rasio utang pemerintah pusat semenjak tahun 2015, menurut Heri Gunawan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 27,4 persen, lalu tahun 2016 sebesar 28,3 persen dan tahun 2017 naik lagi jadi 29,4 persen.

Pada tahun 2018 rasio utang Pemerintah naik lagi menjadi 29,81 persen. “Sampai dengan 31 Desember 2018, nilai pokok atas utang pemerintah sebesar Rp 4.466 triliun yang terdiri dari utang luar negeri sebesar Rp2.655 triliun atau 59 persen dan utang dalam negeri sebesar Rp 1.811 triliun atau 41 persen,” jelas politisi asal Sukabumi ini.

Selain itu, realisasi belanja subsidi tahun 2018 sebesar Rp216 triliun juga melebihi pagu anggaran yang ditetapkan APBN sebesar Rp156 triliun dan meningkat sebesar Rp50 triliun dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk tahun 2019, Heri berharap pemerintah bisa lebih bekerja lebih keras lagi untuk mencapai beberapa target-target ekonomi makro, sebagaimana yang sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR. – | hs/si- –DPRRI

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Buwas Wariskan 67 Kasus Korupsi kepada Kabareskrim Baru

    • calendar_month Sab, 5 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso akan segera bergeser menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan digantikan Anang Iskandar. Budi pun menitipkan seluruh kasus yang ditangani Bareskrim selama ini kepada Anang, termasuk kasus-kasus korupsi. “Dalam 67 kasus yang masalah korupsi di situ masih ada kurang sekitar 59 kasus yang masih kita dalami. Akan disampaikan […]

  • Pembukaan Sekolah Kembali Harus Pertimbangkan Isu Kesehatan

    • calendar_month Sen, 12 Okt 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    SEMARANG | – Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mengimbau pemerintah daerah perlu mempertimbangkan isu kesehatan dalam pembukaan kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19. Putra menyatakan pihaknya tidak menganjurkan sekolah-sekolah memberlakukan kembali pembelajaran secara tatap muka jika daerah terkait masih memiliki tingkat sebaran kasus Corona yang masih tinggi. “Kalau selama masalah kesehatan belum bisa […]

  • Mulok Mura Darussalam Lebih Utamakan Penerapan dalam Sehari-hari

    • calendar_month Sen, 14 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Kurikulum Muatan Lokal Mura Darussalam sudah mendekati ideal, namun karena keterbatasan jumlah pelajaran terasa kurang bagi pendidik maupun peserta didik, kata Kepala Sekolah SMP N Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Muhsin saat dibincangi Jurnalindependen.com, siang tadi senin (14/09/2015) dikantornya. “Ya kalau mau lengkap secara komprehensif terbatas oleh jam pelajaran, seminggu hanya 2 jam […]

  • Lahan Kelapa Sawit PT BSS Diduga tanpa izin

    • calendar_month Sab, 18 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 168
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindepemden.com – Diduga PT Buana Sriwijaya Sejahtera (BSS) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Nibung dan Bingin Teluk membuat lahan perkebunan Kelapa sawit tanpa. Izin yang dikantongi PT BSS adalah izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri, seperti yang diungkapkan salah satu tokoh masyarakat Bingin Teluk, Firdaus (36) kepada Jurnalindependen.com, Jum’at (17/05/2015). “Kami pernah mempertanyakan kepada pihak […]

  • Seleksi Tes Calon Anggota Komisi Informasi Sumsel Terus Berlanjut

    • calendar_month Ming, 14 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Proses seleksi calon anggota/komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumsel masih terus berlanjut. Saat ini proses seleksinya telah memasuki tahapan psikotes dan dinamika kelompok. Berdasarkan surat  Pengumuman Tim Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumsel, No.04/TIMSEL-KI/SS/VII/2019, tentang Pelaksanaan Tes Psikologi dan Dinamika Kelompok Calon Anggota Komisi Informasi  Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2023. […]

  • Pemda Wajib Fasilitas P4GN

    • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 113
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat maupun masyarakat. Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas, Hendra Amoer mengatakan sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2019 dan Inpres No. 02 Tahun 2020, Pemerintah Daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi P4GN. Karena masalah Narkoba bukan […]

expand_less