Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Angka Kemiskinan Sumsel Berkurang 12,82 Persen

Angka Kemiskinan Sumsel Berkurang 12,82 Persen

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 17 Jan 2020
  • visibility 70

PALEMBANG – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada September 2019 dirilis, masyarakat miskin Sumsel berkurang sebanyak 6.580 orang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, pada bulan September 2019 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Sumsel mencapai 1.067.160 (12,56 persen). Turun sebesar 6.580 orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 1.073.740 orang (12,71 persen) dan turun sebesar 9.240 orang dibandingkan kondisi September 2018 yang sebesar 1.076.400 orang (12,82 persen).

“Hanya dalam waktu enam bulan (Maret-September 2019) angka kemiskinan Sumsel turun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dari sebelumnya 12,71 persen. Berkurang sebanyak 6.580 orang dari kondisi Maret sebanyak 1.073.740 orang,” jelas Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 13,43 persen turun menjadi 12,19 persen pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaa  tutun dari 13,05 persen pada September 201i menjadi 13,02 persen pada Maret 2019 dan 12,93 persen pada September 2019.

Dikatakan Endang peranan kelompok makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Adapun komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan roti kopi dan lainnya. Namun dengan adanya rencana penerapan bea cukai untuk rokok diharapkan Endang dapat ikut menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

“Ada tiga poin penting yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, pertama harus memperhatikan karakteristik penduduk miskinnya. Kedua pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ketiga adalah pengawasan program. Saat ini mungkin programnya sudah bagus tapi bermasalah di lapangan. Misal masalah distribusi Kemudian penerima. Ini juga jadi PR kita,”tembah Endang.

Hal lain yang tak kalah penting untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah keberlangsungan bantuan sosial. ” Karena kalau kita lihat berbagai progam bantuan sosial memang sangat membantu penurunan angka kemiskinan. Bisa 5 sampai 6 persen,” ujarnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Sosial Pemprov Sumsel H.Rosyidin Hasan mengatakan, angka kemiskinan Sumsel yang masih di kisaran 12 persen adalah akumulasi dari inflasi dari 17 kab/kota se Sumsel. Karena itu untuk menurunkannya perlu upaya dari BPS se Sumsel untuk aktif seperti BPS Provinsi. “Karen kalau kemiskinan kab/kota itu turun pasti kemiskinan Sumsel juga turun,” jelasnya.

Saat ini kata Rosyidin adanya penurunan sebesar 0,15 persen  sudah cukup menggembirakan. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi komoditas beras.

” Makanya saya selalu katakan agar bantuan yang bersentuhan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat diterima dengan baik. Agar tidak bermasalah sampai pada bulan yang bersangkutan. Ini harus tepat sasaran agar yang miskin tidak tetap miskin,” jelas Rosyidin.

Bahkan untuk merealisasikan komitmen Gubernur yang ingin angka kemiskinan menjadi satu digit pihaknya sudah menelurkan program Unit Ekonomi Produktif (UEP). Ia berharap ini secepatny  berjalan agar penurunan angka kemiskinan cepat terwujud.

Sebelumnya  Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengungkapkan sejumlah keinginannya menyambut tahun 2020. Semua itu dipaparkannya pada acara Kaleidoskop Pemerintah Provinsi Sumsel Tahun 2019, Kamis (26/12) di Griya Agung.

” Saya tidak mau muluk-muluk, Saya ingin apa yang sudah kita kerjakan sama-sama ini akumulasi dari hasil yang dicapai muaranya hanya satu penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.

Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY (*HP)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menunggu Wacana Media Center Musi Rawas

    • calendar_month Sel, 26 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 59
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Keberadaan Media Center di Kabupaten Musi Rawas sangat dibutuhkan baik oleh awak media maupun elemen masyarakat lainnya. Namun hingga kini Media Center itu belum ada secara nyata. Ketua PWI Musi Rawas, Novi Yansyah mengatakan semestinya Media Center tersebut sudah ada. Karena Media Center sebagai pusat informasi Pemkab Musi Rawas sangat dibutuhkan publik. […]

  • Polisi Himbau Masyarakat YKB Jangan Jadikan Masjid Ajang Politik

    • calendar_month Jum, 15 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Untuk tetap menjaga persatuan kesatuan masyarakat dalam hal pelaksanaan ibadah di masjid terhadap berbagai pandangan dan perbedaan pilihan politik, Polres Musi Rawas memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Musi Rawas. Demikian juga untuk masyarakat Desa Yudha Karya Bhakti, Kecamatan Sukakarya. Kapolres Musi Rawas, AKBP Suhendro melalui Kapospol Sukakarya […]

  • Utang Indonesia Sudah Mengkhawatirkan

    • calendar_month Sel, 10 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    JAKARTA – Melihat kemampuan membayar utang, maka utang Indonesia dinilai sudah masuk kategori mengkhawatirkan atau lampu kuning. APBN selama ini lebih banyak tersedot untuk membayar utang yang sudah mencapai Rp420 triliun. Ini harus jadi perhatian pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sebelum mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018) […]

  • Parliamentary Threshold Sifatnya Nasional

    • calendar_month Sen, 4 Jun 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan bahwa parliamentary threshold atau ambang batas parlemen bersifat nasional. Artinya partai yang lolos ambang batas parlemen nasional, secara otomatis lolos masuk parlemen daerah. Sebaliknya, partai yang tidak lolos ambang batas parlemen nasional, tidak lolos untuk DPRD kabupaten/kota. “Jadi suara sah yang ditetapkan itu […]

  • Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Limbah Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan peraturan mengenai proses pengelolaan limbah harus bisa betul-betul ditaati, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, jika aturan itu tidak ditaati akan berdampak besar terhadap rakyat dan lingkungan. Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR […]

  • Indonesia-Brunei Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Perdagangan

    • calendar_month Jum, 4 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    INDONESIA dan Brunei berkomitmen untuk berupaya meningkatkan perdagangan di antara kedua negara di masa mendatang. Komitmen tersebut tercapai usai pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Sultan Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 3 Mei 2018. Presiden Joko Widodo, saat memberikan pengantarnya dalam pertemuan bilateral, menyebut bahwa […]

expand_less