Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemerintahan » Anggaran Tenaga Honorer SMA/SMK disiapkan untuk Kelas Jauh

Anggaran Tenaga Honorer SMA/SMK disiapkan untuk Kelas Jauh

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 21 Feb 2017
  • visibility 79

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Belum adanya kepastian mengenai gaji tenaga honor SMA/SMK membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musirawas tidak khawatir. Pasalnya, gaji bagi tenaga honor tersebut sudah disiapkan pada APBD Musirawas, hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Sukamto kepada wartawan, Selasa (21/02/0217) dikantornya.

“Kita sudah menyiapkan anggarannya bila pihak provinsi tidak menganggarkan, hanya nantinya tenaga honorer tersebut dibuat sebagai sekolah jauh, diluar kecamatan,” kata Sukamto.

Kewenangan SMA/SMK sudah diserahkan ke provinsi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, lanjut Sukamto. Artinya segala operasional dan tanggung jawab SMA/SMK sudah diambil alih provinsi, termasuk mengenai gaji tenaga honor.

“Ya harapan kita gaji tenaga honor dibayar provinsi sehingga, anggaran yang disediakan dapat dialihkan ke kegiatan lain. Persiapan ini maksudnya jangan sampai meninggalkan polemik dan kesan menelantarkan tenaga honorer SMA/SMK,” demikian ungkap Sukamto.

Penulis/Editor : Faisol
  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diduga Tidak Sesuai Spek, Proyek JUT Disbun Mura Dilapor ke Kejati Sumsel

    • calendar_month Kam, 12 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana perkebunan tahun anggaran 2014 dinilai janggal. Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK), melaporkan Dinas Perkebunan Kabupaten Musirawas ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pelapor Toding Sugara, didampingi rekannya Azwar Anas, Rabu (28/1) lalu menerangkan, “surat laporan dengan nomor 015/L/MPK/Mura/2015, sudah mereka kirim via pos tertanggal 26 januari 2015.” Jelasnya. Lanjut Toding, […]

  • Kapolri: Basaria Bisa Perkuat Sinergi KPK-Polri

    • calendar_month Kam, 17 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BOGOR — Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti berharap terpilihnya Irjen Basaria Panjaitan dapat mempererat sinergi KPK dengan Polri dalam memberantas korupsi. “Mudah-mudahan KPK ke depan lebih baik dan bisa sinergi dalam pemberantasan korupsi,” kata Kapolri di Istana Bogor, Jumat (17/12) Badrodin menilai Basaria yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Politik Kapolri ini memiliki […]

  • Fenomena Bentukan Tim 10 Percepatan Pembangunan Musi Rawas

    • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    PENYERAHAN SK 10 orang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) Kabupaten Musi Rawas yang dilakukan Bupati Hj Ratna Machmud Amin (RMA), Jum’at (03/09/2021) di Pendopoan Rumdin Bupati, ramai diperbincangkan, baik itu dikalangan aktivis, wartawan maupun masyarakat umum di seputar daerah Bumi Silampari (Musi Rawas, Lubuklinggau dan Muratara). Kami pribadi menilai itu wajar sebagai fenomena demokrasi. […]

  • Ahli: Pencabutan Status Badan Hukum Ormas Sesuai Asas Hukum Administrasi

    • calendar_month Kam, 25 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pencabutan status badan hukum ormas telah tepat dan sesuai dengan asas-asas hukum administrasi khususnya asas penegakan hukum administrasi. Demikian sampai Philipus M. Hadjon dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang […]

  • Urgensi Perda LP2B Atasi Alih Fungsi Lahan

    • calendar_month Kam, 27 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangat urgen di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini dituturkan Ketua Yayasan PUCUK, Efendi kemarin. Post Views: 944

  • MKD Mengaku Butuh Kesaksian Riza Chalid

    • calendar_month Ming, 13 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengaku butuh kesaksian dari pengusaha Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov). Sebab, dalam perkara Setnov ini, posisi Riza Chalid dinilai menjadi kunci.  Pengusaha ini dinilai ikut dalam pertemuan antara Setnov dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. “Kalau Pak Riza […]

expand_less