Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Inisiasi Gubernur Sumsel Genjot Dana Pusat

Inisiasi Gubernur Sumsel Genjot Dana Pusat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 19 Jul 2019
  • visibility 288

JAKARTA – | Inisiasi Gubernur Sumsel H.Herman Deru membawa Gubernur Babel, serta sejumlah Walikota dan Bupati se Sumsel rapat dan paparan langsung di hadapan Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, di Kantor Kementerian PUPR RI Jakarta Selatan, Kamis (18/7) sore berbuah manis.

Tercatat ada sedikitnya 7 usulan pembangunan infrastruktur yang langsung disetujui Menteri untuk dipercepat pembangunannya seperti Jembatan Paiker di Kabupaten Empat Lawang, Pelebaran Jalan Banyuasin-Betung, lanjutan pembangunan Tol Kapalbetung serta realisasi Jembatan Bangka-Sumsel.

Adapun ke-7 infrastruktur tersebut di antaranya program normalisasi Sungai Lambidaro Sekanak di Kota Palembang. Normalisasi ini langsung mendapat dukungan persetujuan Menteri dan akan mulai dilakukan pembangunan jika pembebasan lahan selesai dilakukan tahun 2020.

Berikutnya adalah pelebaran Jalintim sepanjang 57 KM Banyuasin-Betung yang saat ini kondisinya sangat kritis dan memicu kemacetan kendaraan hingga 3 jam lamanya. Bahkan lebih parahnya kemacetan ini diketahui mengganggu lalu lintas perekonomian di 7 provinsi seperti Jambi, Riau, Aceh, Sumbar dan Sumut. Meskipun sejumlah perbaikan dan pelebaran telah dilakukan oleh Pemda setempat.

Selain Jalintim di Banyuasin, dalam rapat terbatas itu Menteri PUPR RI Basoeki Hadimoeldjono, juga berkomitmen memprioritaskan pembangunan exit tol di kawasan Mesuji OKI sepanjang 11 KM dengan dana APBN. Sedangkan sisa pembangunan 6 KM lagi diserahkan ke Provinsi Sumsel.

Lalu yang keempat adalah disetujuinya akses jalan menuju Bandara di Kota Lubuklinggau dan peralihan exit tol ke kawasan industri di kota perbatasan tersebut sesuai keinginan Walikota Lubuk Linggau Prana Putra Sohe saat paparan.

Kemudian yang tak kalah menggembirakan bagi warga Kabupaten Empat Lawang, Lahat dan sekitarnya dalam rapat singkat itu Menteri PUPR juga memastikan akan mempercepat pembangunan Jembatan Paiker yang putus dan mengisolir sejumlah warga beberapa waktu lalu dengan menggunakan dana pemerintah pusat secara penuh.

Pembangunan infrastruktur yang berikutnya yang tak kalah ditunggu-tunggu adalah soal pembangunan Jembatan Bangka-Sumsel. Khusus untuk jembatan ini Menteri PUPR juga mengungkapkan dukungannya secara utuh. Hanya saja ia meminta pemerintah Sumsel dan Bangka melakukan fisibility study yang baik terlebih dulu dan kuat karena Ia sudah menyetujui pembangunan dilakukan dengan dana APBN secara keseluruhan.

“Mari bikin fisibility yang kuat agar kami bisa putuskan ini dibangun karena banyak daerah lain yang juga minta dibangunkan jembatan seperti misalnya Batam. Saya dukung penuh, Fisibility Studynya harus baik dan kuat nanti kita mulai desain. Bila perlu 13 KM lewat laut kalau APBD nya kurang mendingan ditangani APBN,” jelasnya.

Sementara itu Gubernur Sumsel Herman Deru mengaku sengaja mengajak Gubernur, Walikota dan Bupati se Sumsel untuk ramai-ramai paparan ke Menteri PUPR. Hal ini sejalan dengan Visi Misi Gubernur Sumsel Herman Deru (HD) dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya (MY) yang memang ingin fokus menggenjot pembangunan infrastruktur di Sumsel.

“Ini adalah bentuk komunikasi yang nyata dan berbukti. Dengan begini semua permasalahan pembangunan di daerah cepat teratasi. Palembang-Betung segera diatasi oleh Kementerian, dan Jalan Tol Kapal Betung dilanjut. Untuk seksi Palembang-Betung juga begitu. Ini buktinya. Makanya Saya akan biasakan komunikasi seperti ini ke Kementerian-Kementerian lain agar semua persoalan langsung berjawab. Karena apa? Untuk menganggarkan di APBD inikan perlu estimasi sedangkan kita perlu tahu kira kira intervensi pusat berapa. Kalau beginikan kita sudah jelas artinya kita tidak harus lagi buang-buang anggaran untuk satu titik pembangunan yang memang sudah dianggarkan pusat. Saya yakin semua Bupati senang dengan komunikasi seperti ini,  boleh tanya sendiri dengan Bupatinya,” jelas Herman Deru bersemangat.

Seperti diketahui selain Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, sejumlah Walikota seperti Walikota Palembang H.Harnojoyo, Walikota Lubuk Linggau H. Prana Putra Sohe, ada juga bupati lainnya tampak hadir dalam rapat tersebut. Seperti Bupati Banyuasin H.Askolani, Bupati Kabupaten OKI H.Iskandar SE,  juga Bupati Kabupaten Empat Lawang Joncik Muhammad dan Bupati Bangka Selatan.

Rombongan ini tiba sekitar pukul 14.55 wib waktu setempat, untuk kemudian melanjutkan rapat dan paparan satu-satu mengenai persoalan dan usulan prioritas pembangunan tiap-tiap daerah selama kurang lebih 2,5 jam.

Di tempat yang sama, Walikota Palembang H.Harnojoyo diwawancarai usai rapat juga mengaku sangat senang dengan terobosan yang dilakukan Gubernur tersebut. Sejak menjabat Walikota hingga masuk periode kedua menurutnya baru kali ini ada Gubernur yang berinisiatif mengajak ramai-ramai paparan langsung dengan Menteri PUPR.

“Tentu senang dan Saya kira ini inisiatif yang bagus sekali terutama untuk percepatan pembangunan. Kebetulan tadi usulan normalisasi Lambidaro Sekanak sudah disetujui pak Menteri mudah-mudahan tahun 2020 bisa mulai dilakukan,” tutupnya.

TIM MC Diskominfo Prov.Sumsel/CleY

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    Tahun 2022, BLUD RSUD dr. Sobirin Lebih Bayar Gaji Pegawai Sebesar Rp323 Juta

    • calendar_month Sel, 6 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 237
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp46.637.651.810,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp38.309.687.981,00 atau 82,14% dari anggaran. Anggaran tersebut diantaranya untuk Belanja Pegawai BLUD RSUD dr. Sobirin sebesar Rp29.645.976.287,00 dengan realisasi sebesar Rp23.778.141.411,00 atau 80,21% dari anggaran. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen gaji […]

  • Antisipasi Korupsi Pemkab Muratara MOU dengan Kejari

    • calendar_month Sen, 31 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MURATARA – Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara kembali membuat memorandum of understanding (MOU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Lubuklinggau untuk pengawasan dan pencegahan tidak pidana korupsi. Post Views: 376

  • KPK Tetapkan 38 Anggota DPRD Sumut sebagai Tersangka

    • calendar_month Rab, 4 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Jakarta, 3 April 2018. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait fungsi dan kewenangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan 38 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019, yaitu RST, RSI, RMP, […]

  • Bupati Hadiri Lokakarya STP BATAN 2018

    • calendar_month Sab, 22 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Bogor – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan menghadiri pembukaan Lokakarya Science and Technology Park (STP) Badan Teknologi Atom Nasional (BATAN) tahun 2018 yang dilaksanakan di Hotel Santika Bogor Jawa Barat, Jum’at (21/12/2018) yang mengangkat tema tentang Agro Techno Park (ATP) dan National Science Techno Park (NSTP) ‘’ Science Techno Park BATAN Penggerak Ekonomi Rakyat’’. […]

  • Bupati Mura Launching Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Purwodadi

    • calendar_month Sel, 9 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) dalam hal ini Bupati H Hendra Gunawan (H2G) melaunching program penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara langsung kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Purwodadi. Penyerahan BPNT, Selasa (9/7) di Gedung Serba Guna Kecamatan Purwodadi ini merupakan penyerahan yang pertama kali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten […]

  • Pentingnya Kualitas Guru dan Standar Kompetensi

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 119
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih  mengatakan masalah klasik di dunia pendidikan Indonesia adalah pada persoalan terkait guru mulai dari kualitas guru yang rendah, pendistribusian guru tidak merata, hingga guru yang tak sesuai dengan bidangnya. “Guru-guru Indonesia harus berkualitas dan mempunyai standar kompetensi yang meningkat, untuk itu perlu diadakan pelatihan guru secara […]

expand_less