Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Sertifikat Tolha Hasan Digugat Makmur bin Abu Bakar

Sertifikat Tolha Hasan Digugat Makmur bin Abu Bakar

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 22 Okt 2015
  • visibility 112

Palembang, Jurnalindependen.com – Keabsahan SHM No 450/Desa Sungai Kedukan Kec Rambutan Kab Banyuasin atas nama TOLHA HASAN dengan Advokat Abadi B Darmo, SH. luas 5.990 M2 tahun 2002 digugat di PTUN Palembang oleh Makmur bin Abubakar berdasarkan Surat pengakuan hak atas nama Makmur tanggal 07 Oktober 2011 didaftarkan di Kantor Lurah Plaju Darat tanggal 12 Oktober 2011 No 049/SPH/2011 dan diketahui Camat Plaju tanggal 12 Oktober 2011 No. 128/PH/P/2011.

“Surat Pengakuan hak atas nama Makmur telah dibatalkan Camat Plaju dengan Surat no 593.81/166/P/2012 tanggal 01 Mei 2012 karena lokasi tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak milik No. 450 atas nama Tolha Hasan dengan akte Jual beli No 196/2012 tanggal 28 Mei 2012 di hadapan PPAT Asyura Nuryani, SH dengan Jauhari Kastak Sebagai Penjual sah secara Hukum” Demikian penjelasan Sopian Hutagalung, SH, MH mewakili Kepala Kantor Pertanahan Banyu Asin. (22/10/2015) Berdasarkan tempat tinggal tergugat yang kedua berada di Kota Palembang maka Pendaftaran Gugatan diajukan ke PTUN Palembang.

“Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian.” demikian penjelasan, Makmur bin Abu Bakar Rodiman (20/10/2015) Tholha Hasan , Abadi B Darmo, Camat Plaju dan team hakim PTUN Palembang belum bisa Konfirmasi sampai berita ini diturunkan (rudi)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dugaan Guru SMPN 5 Lubuklinggau Lalaikan Tugas, Ini Kata Kepsek Baru

    Dugaan Guru SMPN 5 Lubuklinggau Lalaikan Tugas, Ini Kata Kepsek Baru

    • calendar_month Jum, 15 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 136
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Dugaan pelanggaran disiplin kerja Oknum Guru SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau terus ditelusuri awak media. Kepala SMP Negeri 5 Kota Lubuklinggau, Syamsir Alam yang baru dilantik 8 September 2023 lalu, selaku atasan oknum guru dimaksud menanggapi, akan segera melakukan pembinaan. “Saya belum serah terima jabatan dengan kepala sekolah yang lama, Nur Ainun. Rencananya, […]

  • RUU Pengampunan Pajak & Revisi UU KPK Disetujui Masuk Prolegnas

    • calendar_month Sel, 15 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Rapat Paripurna DPR, Selasa (15/12/15) menyetujui Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Prioritas Prolegnas 2015. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ini, sempat berlangsung alot dan diwarnai lobi oleh para Ketua Fraksi. Beberapa Anggota Dewan menyampaikan interupsi, dan […]

  • Terkait Jatuhnya Hercules, Mahyudin : Alutsista Harus Baru Jangan Terima Hibah

    • calendar_month Kam, 2 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA — Terkait jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Wakil Ketua MPR yang juga anggota Komisi I DPR, Mahyuddin mengakui bahwa alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Indonesia memang sudah tua. Bahkan, beberapa pesawat Indonesia ada yang merupakan hibah dari negara asing. “Memang sudah lama, dan kalau tidak salah pesawat Hercules dulu juga ada yang hibah […]

  • Bahaya Laten Korupsi Berawal dari Jenjang Pendidikan

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BENGKULU — Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu, Heri Suryadi mengungkapkan, potensi tumbuhnya bahaya laten korupsi pada diri putra bangsa, berawal dari jenjang pendidikan. "Jangan biasakan mereka (anak didik) dengan perilaku korup. Mereka yang tidak seharusnya lulus, jangan diluluskan, mereka yang tidak seharusnya memiliki kapasitas, jangan dibilang memiliki kapasitas, mereka yang ternyata bernilai […]

  • Standar Pelayanan Publik Cegah Terjadinya KKN

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    OMBUDSMAN adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, BHMN, dan perorangan dalam melaksanakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh biaya pelayanan berasal dari APBN. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan cara memastikan pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ombudsman Republik […]

  • Anggaran Pilkada Sumsel Sesuai dengan Kondisi Daerah

    • calendar_month Sel, 22 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Anggaran untuk pelaksanaan pilkada Sumatera Selatan secara serentak 2018 nanti sesuai dengan kondisi daerah dan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Post Views: 435

expand_less