Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

Empat Kriteria Capim KPK Versi Koalisi Masyarakat Sipil

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
  • visibility 70

JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang merupakan gabungan dari LBH Jakarta, PSHK, MaPPI FH UI, ICW, ILR, dan TII memberikan kriteria yang harus dipenuhi Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

“Berdasarkan catatan Koalisi, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi agar seorang Capim KPK layak diloloskan namanya ke Presiden,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Erwin Natosmal Oemar, Kamis (27/8).

Kriteria-kriteria tersebut terbagi dari intergritas, kompetensi, memiliki leadership dan management skill serta visi dan misi yang jelas. Pada kriteria integritas para Capim KPK harus taat laporan LHKPN, tidak mempunyai riwayat transaksi mencurigakan, Capim KPK harus mempunyai harta yang wajar sesuai pendapatan, tidak boleh memiliki bisnis atau usaha di luar pekerjaan pokok dan taat bayar pajak, terbuka soal asal usul harta kekayaan dan Independen atau minim konflik kepentingan atau tidak berhubungan terlalu dekat dengan pemegang kekuasaan atau modal.

Kemudian, sambung Erwin, para Capim KPK harus memiliki kompetensi seperti memahami soal tupoksi KPK, memahami konteks permasalahan korupsi di Indnesia dan memliki keterlibatan atau rekam jejak dalam upaya pemberantasan korupsi sebelum ikut seleksi Capim KPK 2015.

Capim KPK juga harus memiliki leadership dan management skill dengan tidak memiliki catatan buruk saat menjadi pimpinan sebuah unit atau lembaga serta inovatif dan kreatif ketika memimpin sebuah unit atau lembaga.

Terakhir, visi dan misi Capim KPK harus sesuai dengan kebutuhan KPK dan keberpihakan kepada lembaga KPK. Sehingga menghasilkan penyidik yang independen termasuk memiliki kewenangan penuntutan TPPU.

“Kriteria-kriteria di atas adalah kriteria minimal yang patut menjadi pertimbangan Pansel dalam meloloskan calon-calon ke Presiden,” tegasnya.

Pansel sendiri harus jeli dalam melihat hasil seleksi wawancara dan laporan hasil penelusuran rekam jejak yang telah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa calon-calon yang terpilih adalah calon-calon yang memiliki integritas, kualitas, dan sesuai dengan kebutuhan KPK. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PNS Keluhkan Efisiensi Uang perjalanan Dinas

    PNS Keluhkan Efisiensi Uang perjalanan Dinas

    • calendar_month Rab, 4 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Musi Rawas, Jurnalindependen.com — Salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS)  dijajaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan mengeluhkan tentang efisiensi uang perjalanan Dinas dari 7 jutaan menjadi 4 jutaan. ”Kami sangat prihatin dengan efisiensi atas kebijakan yang dilakukan oleh bapak Presiden dari biaya perjalanan dinas yang dulunya 7 jutaan sekarang menjadi 4 jutaan,” ucap PNS tersebut […]

  • Bupati Musi Rawas Study ke Empat Negara Eropa

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan bersama beberapa Bupati di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) mendapatkan kesempatan besar untuk belajar ke empat negara yakni Belanda, Jerman, Belgia dan Perancis dari 28 Agustus hingga 6 September 2018. Study ke Eropa ini, kata Bupati Hendra, bukan hanya sekedar lawatan […]

  • Satu Pelaku Curanmor di Nibung Dibekuk Polisi

    • calendar_month Kam, 5 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    MURATARA – Anggota Polsek Nibung Polres Musi Rawas berhasil meringkus MT (28) pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di pasar Kalangan, Kelurahan Karya Makmur, Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara, 18 Februari 2018 lalu. MT diringkus, Kamis ( 05/04) sekira pukul 08.45 Wib, setelah anggota mendapat informasi keberadaan pelaku.Setelah menyelidiki kebenaran informasi tersebut, dipimpin langsung […]

  • Uji Ambang Batas Calon Kepala Daerah, Pemohon Perkuat Alasan

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (18/9/2019). Sidang yang teregistrasi Nomor 50/PUU-XVII/2019 dan Nomor 51/PUU-XVII/2019 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Manahan […]

  • Wapres JK Saksikan Bupati Mura Teken MoU Prukades

    • calendar_month Kam, 8 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kala (Wapres JK) menyaksikan langsung penandatangan dokumen pola kemitraan (MoU) Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) antara Bupati Musi Rawas H Hendra Gunawan bersama enam Bupati yang mewakili 162 Bupati dan Walikota se-Indonesia dengan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Mitra Perusahaan dilaksanakan dalam acara Jakarta Food […]

  • Pengamanan Natal – Tahun Baru Kedepankan Preventif Humanis

    • calendar_month Sen, 21 Des 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Kapolres Lubuklinggau, AKBP Nuryono mengatakan Perayaan Natal dilakukan dengan kegiatan ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat-tempat wisata, akan meningkatkan aktifitas pada pusat keramaian. Serta berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Oleh karena itu, Polri menyelenggarakan Operasi Lilin-2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari, mulai dari […]

expand_less