PDNRI Harapkan Masyarakat Turut Aktif Mengawasi Penyaluran Pupuk Subsidi

BATURAJA – Aksi  sepontan beberapa wartawan yang menyaksikan peninjauan proyek pembangunan Tugu Adipura oleh Tim Kejaksaan Negeri OKU nyaris menimbulkan “petaka”  setelah  di pelototi Abunawas, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri OKU. Abunawas yang kelihatan masih asing  dengan Jurnalist ini, langsung saja main bentak saat menyaksikan perilaku wartawan yang datang dan mengambil gambar secara tiba tiba di […]

MANADO – Manado merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Kota yang memiliki luas wilayah 166, 9 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 423 ribu jiwa (BPS,2014) ini memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Salah satu potensi alam yang paling potensial menarik wisatawan manacanegara dan dalam negara adalah Taman Nasional Laut […]

Musi Rawas | Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (TJKPD) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Pasar Hari Raya Idul Fitri 1440 H di Pasar Tugumulyo dan Pasar Megang Sakti. Dari hasil Sidak yang dilaksanakan Rabu (29/05/2019) tersebut tim menemukan […]

MUSIRAWAS – Inilah 6 pejabat Struktural Pemkab Musi Rawas yang dilantik Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan diwakili oleh Sekda EC Prikodesi, Selasa (14/05) di Ruang Bina Praja Pemda. Fadlu Robby, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Pembangunan Sekretariat Daerah. Sebelumnya Kepala Bagian Pembangunan. Aan Bastian, Kepala Bagian Hukum. Sebelumnya Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan Pada […]

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cinta Indonesia (CI) mengkritisi penganggaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pemkab Musi Rawas (Mura). Hal ini disampaikan Ketua LSM CI melalui Sekretarisnya, Fauzi kepada Jurnaindependen.com, Jum’at malam (20/11/2015). Fauzi menyampaikan bahwa pada 2014 lalu, Pemkab Mura dalam penganggaran tersebut menyalahi aturan yang ada sehingga terjadi pembekakan […]

SUKABUMI – | Komisi IV DPR RI minta pemerintah daerah (pemda) perhatian kepada masyarakat adat terutama membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. “Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” […]