Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » PDNRI Harapkan Masyarakat Turut Aktif Mengawasi Penyaluran Pupuk Subsidi

PDNRI Harapkan Masyarakat Turut Aktif Mengawasi Penyaluran Pupuk Subsidi

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 11 Feb 2015
  • visibility 82

Jurnalindependen.com — Langkah Pemerintah menggandeng pihak TNI dalam penyaluran dan pengawasan pupuk subsidi mendapat apresiasi dari Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDNRI), Ahmad Rudi. “Kita yakin dan percaya pihak TNI akan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk subsidi, karena selama ini disinyalir ada oknum tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Akibatnya kepentingan petani yang menjadi tujuan pemerintah terabaikan,” kata Ahmad Rudi ketika dihubungi siang tadi, Rabu (11/02/2015) Demang Hill, Palembang.

Sebagai bukti permainan oknum, sambung Ahmad Rudi, jelang musim tanam pupuk subsidi jadi langka atau sulit untuk didapatkan, dengan adanya pengawasan dari TNI diharapkan dapat menekan oknum yang curang dalam penyaluran pupuk tersebut.

“Apalagi pihak pemerintah telah MOU fakta integritas dennga TNI untuk memaksimalkan penyaluran pupuk dan peningkatan hasil pertanian tentu harapan kedepan akan jauh lebih baik. Namun dalam pelaksanaan dilapangan diharapkan seluruh elemen masyarakat dapat turut mengawasi, mengamati dan melaporkan bila ada kecurangan,” harap Ahmad Rudi.

Terakhir Ahmad Rudi, mengimbau LSM maupun Wartawan turut terjun langsung mengawasi dan memahami prosedur tentang pupuk subsidi tersebut. (fs)

Berita Terkait :

KTNA Bantah Kuota Pupuk Subsidi Tidak Cukup

Pupuk Subsidi Rawan Diselewengkan, Pemkab Mura Gandeng TNI

Tohirin : Pupuk Subsidi Langka karena Kuota Tidak Mencukupi Kebutuhan

Setiap Musi Tanam Pupuk di Mura Langka

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenko Perekonomian: Tak Ada Insentif Pajak untuk Karyawan

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah mengatakan insentif pajak pada paket kebijakan jilid VII bukan mengenai gaji karyawan. Tetapi insentif pajak kepada perusahaan, khususnya industri padat karya.  “Bukan gaji. Yang kelihatannya akan maju adalah tax allowance(keringanan pajak) untuk industri padat karya,” kata Lukita di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (23/11).  Lukita mengatakan, skema tax allowance […]

  • Waspada Manipulasi Produk Asing untuk Bebas Bea

    • calendar_month Rab, 24 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    INDONESIA tidak boleh menjadi pasar atau sasaran produk-produk negara asing yang sudah semakin pintar dalam memanipulasi barang. Pasalnya, dengan adanya manipulasi barang itu, ketika produk masuk ke pasar Indonesia tidak dikenakan biaya, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi Indonesia. “Saya sudah melihat sendiri. Contohnya mereka mengimpor baja, dan agar tidak dikenakan biaya bea, […]

  • Pemerintah Diminta Perhatikan Masyarakat, Terkait Rencana PPKM Darurat 6 Minggu

    • calendar_month Kam, 15 Jul 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BANDUNG – | Terkait adanya rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama 6 minggu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dan juga menyiapkan langkah-langkah bantuan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat ini paling terdampak Covid-19. “Pertama belum dipastikan […]

  • BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 80
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Meskipun secara administrasi, masing-masing daerah tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah mengajukan jumlah kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga penghujung Agustus 2019, belum ada kepastian karena masih harus menunggu disahkanya peraturan presiden (Perpres). Hal itu dikemukan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia […]

  • Lahan Kritis Indonesia Capai 24 Juta Hektare

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    MAGELANG — Lahan krtis di Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare. Direktur Jendral (Dirjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hilman Nugroho menyebut, butuh 48 tahun untuk penghijauan. “APBN hanya mampu untuk menanam 500 ribu hektare per tahun. Butuh waktu 48 tahun untuk kembali menghijaukan lahan kritis di […]

  • Pool Karet Selangit Disbun Mura Diduga Terbengkalai (foto)

    • calendar_month Sen, 23 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Keterangan : Pool Karet di Kecamatan Selangit, Kabupaten Musi Rawas – SUMSEL yang dibuat oleh Dinas Perkebunan yang dibangun tahun 2007/2008 diduga tidak tepat sasaran sehingga terkesan merugikan negara ratusan juta rupiah. Diketahui sejak dibangun hingga kini tidak pernah digunakan atau dimanfaatkan, Senin (23/02/2015). Foto Dokumen Jurnalindependen.com (pr) activate javascript Post Views: 321

expand_less