Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Hukum » MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

MK Terima 48 Perkara Permohonan PHP Kada 2017

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 2 Mar 2017
  • visibility 20

JAKARTA – Pada hari terakhir  penerimaan permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, Rabu (1/3), MK menerima 3 perkara. Dengan demikian, total perkara yang masuk sejak dibukanya pendaftaran permohonan adalah sebanyak 48 perkara.

Tiga daerah yang mengajukan permohonan pada hari terakhir adalah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Puncak Jaya, serta Kabupaten Sarmi. Permohonan terakhir dari Kabupaten Sarmi diterima MK pada pukul 20.40 WIB.

Sebelumnya MK membuka pengajuan permohonan PHP Kada 2017 pada 22 hingga 28 Februari 2017 (PHP Bupati dan Walikota) dan 27 Februari hingga 1 Maret 2017 (PHP Gubernur). Adapun persidangan perdana, dijadwalkan pada 16 Maret 2017 dan pengucapan putusan  pada 10 hingga 19 Mei 2017. (ARS/lul–MK)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sukses Enam Program Pokok di Satu Tahun Bupati Hendra Gunawan

    • calendar_month Sel, 14 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sudah banyak kemajuan dan hasil yang kita capai selama 1 tahun ini, sesuai dengan amanah Gubernur Alex Noerdin saat pelantikan tahun lalu bahwa para Kepala Daerah harus mampu melaksanakan enam program pokok yang dicanangkan. Diantaranya, menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan pembanguan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan […]

  • Pemprov Sumsel Canangkan Program ‘Serasi’ Lahan Gambut

    • calendar_month Sel, 6 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya antisipasi meluasnya jumlah titik api (hot spot) yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) khususnya di kabupaten/kota yang memiliki lahan gambut mudah terbakar seperti Kabupaten Ogan Ilir, OKI, Muara Enim, Banyusian dan Musi Banyuasin. Sebagai bentuk keseriusan  dalam hal pencegahan Karhutla ini, […]

  • Gubernur Sumsel Ingatkan Bupati/Walikota Maksimalkan Pelayanan Masyarakat

    • calendar_month Sen, 20 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    OKU TIMUR – | Gubernur Sumsel, H Herman Deru ingatkan Bupati/Walikota di Sumsel untuk memberikan layanan yang maksimal dan sebaik mungkin untuk masyarakat, Pemprov akan membantu baik dalam hal pembangunan maupun perbaikan Infrastrukturnya. “Harus ada yang di utamakan yaitu kesejahteraan masyarakat dan inilah pentingnya kita berkomunikasi, tidak ada jaga jarak untuk kepentingan masyarakat banyak,” ujarnya […]

  • Uji Perpu Ormas: HTI Klaim Tak Pernah Diberi Peringatan oleh Pemerintah

    • calendar_month Rab, 6 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengklaim tidak pernah diberi peringatan oleh Pemerintah bahwa organisasinya bertentangan dengan Pancasila sebelum tindakan pembubaran. Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Pengurus DPP HTI Abdul Fanani yang menjadi saksi Pemohon Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017 dalam sidang mendengar keterangan Ahli dan Saksi uji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang […]

  • Komisi VII Serap Masukan RUU Migas Dengan Pemda Sumsel

    • calendar_month Kam, 3 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Anggota Komisi VII Syaikhul Islam menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan gudangnya energy. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi dan menyerap aspirasi, Komisi VII menganggap perlu mendapatkan masukan serta informasi tentang kegiatan usaha migas, berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Migas, yang sekarang ini pada tahap penyempurnaan naskah akademik. “Komisi VII DPR RI saat ini […]

  • Propemperda DPRD Mura Siapkan Bahasan 3 Raperda dan LKPJ Sebelum September

    Propemperda DPRD Mura Siapkan Bahasan 3 Raperda dan LKPJ Sebelum September

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – DPRD Musi Rawas dalam waktu dekat akan membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda) dan LKPJ Bupati Musi Rawas Tahun 2023. Tiga raperda dan LKPJ ini akan dibahas dimasa periode anggota DPRD sekarang. Ketua Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Kabupaten Musi Rawas, H. Alamsah A Manan, mengatakan tugas DPRD saat ini menyelesaikan tiga […]

expand_less