Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Reses Anggota DPRD H Yaudi, Serap Aspirasi Rakyat

Reses Anggota DPRD H Yaudi, Serap Aspirasi Rakyat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 3 Agu 2023
  • visibility 142

LUBUKLINGGAU – Ratusan warga antusias mengikuti Reses II Tahun 2023 Anggota DPRD Lubuklinggau Daerah Pemilihan IV Kecamatan Lubuklinggau  Timur I dan II, H Yaudi bertempat di Gang Binjai Rt 03 Kelurahan Batu urip Taba, Kamis 3 Agustus 2023.

Aspirasi masyarakat pada Reses ini dari Megawati mengusulkan lampu jalan dan rehab siring induk di Kelurahan Taba Jemekeh.

Jerry mengusulkan penambahan lampu jalan, tiang listrik, perehaban drainase di Jalan Yos Sudarso hingga ke Sungai Kelingi di Batu Urip. 

Kemudian, Sri mengusukan tempat pembuangan sampah, pembuatan siring drainase di Jalan Durian 2 dan Jalan Rambutan 2 Watervang.

Sumartini mengusulkan penambahan lampu jalan dan tiang listrik 20 tiang di Taba Jemekeh.

Munzir mengusulkan Jalan Alpukat Gang PGRI I, Jalan Mangga sampai ke Jalan Alpukat, penambahan tiang listrik dan lampu di Taba Jemekeh.

Menanggapi usulan masyarakat, H Yaudi mengatakan,”Insya Allah semua usulan yang masuk melalui Reses masa sidang ke II ini akan diusahakan semaksimal mungkin untuk direalisasikan,” katanya.

Dikatakannya, semua usulan akan dibawa ke Dinas-dinas terkait agar dapat direalisaaikan di anggaran tahun 2024 nanti dan Insya Allah akan diperjuangkan.

“Apa yang saya perjuangkan adalah kepentingan masyarakat,” tutupnya.(ADV) 

  • Penulis: investigasi
Tags

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah: Kata “Sejak” dalam UU Pilkada Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

    • calendar_month Sel, 16 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU 10/2016), Rabu (10/5). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah yang diwakili Staf Ahli Bidang Apratur dan Pelayanan Publik Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto. Post Views: 480

  • Kabupaten OKU Raih Nilai Adipura Tertinggi di Sumsel

    • calendar_month Sel, 20 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Baturaja – Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada tahun ini meraih nilai tertinggi dalam penilaian tahap pertama Piala Adipura dibandingkan 11 kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Sumsel. “Pada penilaian tahap pertama (P1) ? Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU)? mendapatkan nilai tertinggi yaitu 76,14 kategori kota kecil,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU, Slamet […]

  • Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag untuk Gugah Pemerintah

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) terkait kasus HAM yang terjadi pascatahun 1965 di Indonesia, digelar di Den Haag, Belanda. Rencananya, IPT 1965 akan digelar selama tiga hari, yaitu dari 10 hingga 13 November. Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan IPT merupakan moot court atau peradilan semu. Sehingga produk yang dihasilkan dari pengadilan ini tidak mengikat […]

  • Saksi Sebut Proyek Dimenangkan Zulfikar Tidak Ada Proses Lelang

    • calendar_month Kam, 2 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Salah seorang saksi kasus korupsi Bupati nonaktif Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Yan Anton Ferdian yang menjadi pejabat pembuat komitmen di Dinas Pendidikan setempat menyatakan pemerintah kabupaten tidak menyelenggarakan lelang untuk proyek yang dimenangkan perusahaan milik Zulfikar. Saksi yang menjabat sebagai Plt Kadis Pendidikan Banyuasin Sofyan Nurozi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis, […]

  • Belum Ada Pembelian Saham Freeport dari Pemerintah

    • calendar_month Rab, 17 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hingga saat ini belum ada pembayaran satu Rupiah pun yang dilakukan oleh PT Inalum sebagai wakil dari pemerintah dalam pembelian 51% saham PT Freeport. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirut Inalum, dan Dirut Freeport Indonesia. Pembayaran baru akan dilakukan setelah masalah […]

  • Diduga Ada Mark Up Harga Pembebasan Lahan Jembatan Kelingi Batu Urip Taba

    • calendar_month Jum, 16 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur terutama akses jalan dan jembatan, Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2013 lalu telah menganggarkan dana melalui Dinas PU dan Tata Kota. Salah satu item kegiatan belanja modal sebesar Rp 7,1 M untuk pengadaan tanah, jalan dan jembatan di SP 4 Simpang Periuk dan Kelurahan Batu […]

expand_less