Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » News » Bapenda Kesulitan Tarik Pajak Air Permukaan

Bapenda Kesulitan Tarik Pajak Air Permukaan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
  • visibility 114

MUSI RAWAS – | Diantara banyaknya kolam air deras di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hanya 3 yang sudah bayar pajak air permukaan. Hal ini di sampaikan Kepala UPTD Bapenda Mura melalui Kasi Penetapan dan Pembayaran Pajak, Tabrani Burlian dikantornya, Rabu (04/03).

Ia mengakui kesulitan menargetkan penarikan pajak air permukaan yang merupakan pajak dari provinsi, karena ranahnya sudah tingkat daerah apalagi bersangkutan dengan oknum pejabat daerah.

“Selain itu kolam masyarakat tingkat bawah yang hanya sekedar usaha kecil sulit ditagih, karena bersangkutan dengan nilai usaha,” ungkapnya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Marwan Dorong Pengembangan Potensi Ekonomi Desa

    • calendar_month Sen, 7 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar mendorong pengembangan potensi ekonomi yang ada di perdesaan. “Potensi kekayaan alam di desa-desa sangat melimpah. Namun, belum digarap secara optimal sehingga belum mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa secara menyeluruh,” kata Menteri Marwan di Jakarta, Senin. Oleh karena itu, Marwan Jafar terus […]

  • Pembuatan NA Syarat Nikah, Bayar atau Gratis?

    • calendar_month Jum, 10 Mei 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – NOP (19) warga Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo mengeluhkan dalam pembuatan NA sebagai syarat untuk nikah dipungut Kades sebesar Rp 200.000,- “Saya merasa keberatan dengan pungutan dalam pembuatan NA karena di desa tempat istri saya tidak ada pungutan Rp 200.000,- tersebut,” keluh NOP saat dibincangi di kediamannya, Jum’at (10/05). Sedangkan SA (23) warga […]

  • Pemerintah Diminta Menindak Tegas Sekolah Yang Pungut PPDB

    • calendar_month Sen, 9 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 97
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengambil langkah tegas terhadap sekolah yang menarik pungutan atau biaya untuk Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB). Hal ini menyusul banyaknya laporan masyarakat terkait adanya PPDB jalur mandiri yang mewajibkan peserta didik membayar sejumlah uang untuk bisa mendapatkan kursi disekolah yang dituju. “Saya meminta […]

  • 7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    7 LSM atau Ormas yang terdaftar di Muratara

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Sesuai yang di amanatkan UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi, Kepala Kantor Kesbangpol Musi Rawas Utara (Muratara) melalui kasi Ideologi dan Wawasan Kebanggsaan, Firdaus Haris (dua hari yang lalu) kepada Jurnalindependen.com mengatakan bahwa untuk mendaftar ke Kesbangpol itu ada beberapa syarat yang harus  dilengkapi diantaranya, Akta pendirian Ormas atau LSM, Program Kerja Ormas […]

  • Peraturan KPU Dinilai Dapat Memancing Anarkis di Daerah

    • calendar_month Sen, 11 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 165
    • 0Komentar

    JAKARTA — Partai Golkar menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pintu gejolak dan kerusuhan dengan terhalangnya beberapa partai politik (parpol) untuk ikut Pilkada. Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo meminta penyelenggara pilkada membikin aturan dengan adil dan arif. Ungkapan Bambang merupakan kritik terhadap Peraturan KPU, yang dianggap mendiskreditkan partai politik berkonflik. Dikatakan politikus di Komisi […]

  • Kedaulatan Pangan Masih Jadi Pertanyaan

    • calendar_month Jum, 14 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kedaulatan pangan yang sering didengungkan dan diimpikan masih menjadi pertanyaan besar di negeri ini. Persoalannya berkutat pada produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah kerap mengklaim ketersediaan pangan cukup, tapi saat yang sama selalu ada impor pangan yang masif. Demikian mengemuka dalam Focus Group Discussion(FGD) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Wakil Ketua DPR […]

expand_less