Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Wako Sebut Pemotongan DAU Berdampak pada Kegiatan

Wako Sebut Pemotongan DAU Berdampak pada Kegiatan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 30 Mar 2021
  • visibility 151

LUBUKLINGGAU – | Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar, Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau di kantor wali kota lantai 5, Selasa (30/3).

Dalam arahannya Wako kembali menekankan soal anggaran yang mengalami kendala di awal tahun , sehingga menyebabkan banyak kegiatan belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, dari anggaran refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar delapan persen, maka ada beberapa kegiatan yang dikurangi forsinya. Namun demikian, dirinya meminta persoalan anggaran ini jangan sampai mengganggu aktivitas di instansi masing-masing.

Berkaitan DAK yang sangat minim, Wako mengingatkan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sedangkan berkaitan dengan program Ayo Ngelong ke Lubuklinggau pada 2022 mendatang, maksimalkan dengan kegiatan seperti agenda provinsi diusahakan dilaksanakan di Kota Lubuklinggau serta acara-acara besar lainnya.

Wako mengaku optimis dengan program Ayo Ngelong ke Lubuklinggau akan berjalan sebagaimana diharapkan walaupun saat ini masih dalam Pandemi Covid-19.

Terkait jalan yang rusak di wialayah Kota Lubuklinggau, Wako insruksikan agar segera dilakukan perbaikan dan setiap dinas atau OPD harus bekerja dengan penuh semangat, kerja ikhlas dan tingkatkan kinerja.

Orang nomor satu dijajaran Pemkot Lubuklinggau itu juga menyampaikan rencana pembanguan asrama haji di dekat Bandara Silampari, hal ini tidak lain agar Kota Lubuklinggau memiliki asrama haji. Sedangkan berkaitan pariwisata segera dilakukan pembersihan di tempat-tempat pariwisata seperti di Bukit Sulap agar terlihat asri.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat dirinya akan mengecek jumlah tenaga honorer di seluruh instansi agar terdata semuanya. “Diusahakan tidak ada penambahan tenaga honorer baru, manfaatkan tenaga kerja yang lama,” imbuhnya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Musdes Jadi Krusial dalam Pengisian dan Pemberhentian BPD

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 154
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Musi Rawas, Mefta Joni menyampaikan, masalah yang paling krusial mengenai pengisian dan pengangkatan anggota BPD desa terletak di Musyawarah Desa (Musydes). “Dikatakan krusial musyawarah karena ada dua alternatif bisa ditunjuk dan dapat juga melalui pilihan masyarakat. Bila harus pemilihan tentu ada persiapan terutama […]

  • LPLH Minta Pemda Tindak Tegas Perusahaan Langgar Lingkungan Hidup

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, Jurnalindependen.com — Lingkungan Hidup yang baik adalah hak setiap warga Negara Indonesia, dalam pembangunan ekonomi Nasional diselenggarakan berdasarkan Prinsip Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan Hidup. Ketua Lembaga Peduli Lingkungan Hidup( LPLH) Provinsi Sumatera Selatan, Rudi Gumelar melalui Sekretarisnya Saprawi saat ditemui dikantornya, Jl Jend. A Yani Lubuklinggau, Kamis (23/04/2015) bahwa banyak sekali Perusahaan yang […]

  • Polsek Muara Lakitan Giat Makmurkan Masjid

    • calendar_month Ming, 27 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Musi Rawas, Sumsel – Kapolsek Muara Lakitan AKP Nasharudin melaksanakan kegiatan memakmurkan masjid, salah satuya dengan Shalat Taraweh berjamaah di Masjid Taqwa Kelurahan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, Sabtu (26/5). Ibadah Shalat Taraweh ini dilaksanakan oleh Kapolsek Muara Lakitan, Kanit Binmas, Kanit Reskrim, Kanit Sabhara, Anggota Polsek Muara Lakitan dan masyarakat Kelurahan Muara Lakitan. Sebelum […]

  • Pemohon Pertegas Uji UU Pilkada

    • calendar_month Jum, 6 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (3/12/2019). Panel Hakim terdiri atas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (Ketua), Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra (masing-masing sebagai Anggota). Salah seorang kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019, […]

  • Indonesia Terancam Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik

    Indonesia Terancam Masuk Kategori Negara Gagal Sistemik

    • calendar_month Sab, 22 Jul 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 188
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani warning pemerintah jangan sampai Indonesia masuk ke dalam kategori negara gagal sistemik. “Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022,” ungkap Netty di Jakarta, Jumat (20/7/2023). […]

  • SMP N 13 Dinilai Abaikan Transparansi BOS

    • calendar_month Ming, 25 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 138
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Kepala Sekolah (Kepsek) Negeri 13 Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Nila Elmiaty merasa tidak perlu untuk mengumumkan atau menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada orang tua peserta didik. "Dalam pertemuan ini bukan tempatnya saya untuk menyampaikan informasi mengenai dana BOS, karena kami sudah ada laporan dan Inspektorat […]

expand_less