Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwisata » Pembangunan Destinasi Wisata Danau Aur, APBD atau DAK?

Pembangunan Destinasi Wisata Danau Aur, APBD atau DAK?

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 26 Jan 2020
  • visibility 162

MUSI RAWAS – Kepala Bidang (Kabid ) Objek Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Widya Lismayanti membantah jika seluruh pembangunan sarana dan prasarana destinasi Wisata Danau Aur Kecamatan Sumber Harta, dianggarkan dari APBD Mura Tahun 2019.

“APBD cuma beberapa item saja, Selebihnya DAK. Dermaga, rambu itu DAK, Pergola lampu juga DAK, Kecuali jalan setapak ruang ganti toilet dan parkir,” tulis Widya melalui pesan whatsapp nya, Sabtu (25/01/2020).

Widya mengakui pembangunan tersebut sudah dicek Tim Kementerian Pariwisata hingga 3 kali.

“Oh yo, sebagai info tambahan, kegiatan kito kemarin itu di cek langsung wong kementrian lah 3 kali turun ke danau aur langsung. karena itu kegiatan pusat yang pertama, setelah bertahun – bertahun Musi Rawas idak pernah di kunjungi wong kementerian apolagi nak dapat bantuan pusat,” ungkap Widya.

Dari keterangan Widya sangat bertolak belakang seperti mana yang tertera didalam Layanan Pengadaan Sistem Elektroknik (LPSE) Musi Rawas dan didalam Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (RUP LKPP).

Didalam kedua sumber tersebut diketahui tertera pembangunan Dermaga yang disebut – sebut Widya dianggarkan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) itu berbeda atau tidak sama. Didalam sistem tersebut menyebutkan bahwasanya pembangunan dermaga menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.

Begitupun beberapa item pembangunan lainnya tertera didalam RUP LKPP, sumber dana yang dianggarkan melalui dana APBD.

Sebelumnya, sangat disayangkan, dari sebanyak anggaran yang telah digelontorkan tersebut, Joko selaku Kepala Disbudpar Mura tidak dapat menjelaskan tujuan dari pembangunan beberapa item sarana dan prasarana di destinasi Wisata Danau Aur itu.

“saya mau ke pendopoan ada disuruh pak bupati, nanti tanyakan saja dengan PPTK nya Hendri, Kabid nya Widya,” ujar Joko melalui sambungan seluler nya.

Lanjut joko ketika dipertanyakan apa saja yang telah dibangun. Joko hanya mengatakan tahu, namun enggan menjelaskan.

“dia teknis nya (Hendri dan Widya -red),” tutup Joko.

Sementara itu, Hendri selaku Kepala Seksi (Kasi) beralasan tidak membawa laptop sehingga ia tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan.

“lupa kalau detail nya, data nya ada di laptop itu,” kata Hendri.

Dari keseluruhan anggaran yang dibelanjakan diketahui Disbudpar telah menggelontorkan dana APBD sebesar 1,6 miliar yang di pecah atau dibagi menjadi beberapa kegiatan untuk satu lokasi pekerjaan yakni Danau Aur. | Sumber : linggauupdate.com

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pendapatan Pajak Daerah Mura Meningkat 11,3%

    • calendar_month Sel, 5 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Musi Rawas (Mura) Tahun 2020 lampaui target. Dari target Rp 75.048.394.375,- tercapai Rp 83.580.302.070,- terpenuhi 111,3% atau lampaui target sekitar 11,3%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Mura, Freewan Novio melalui Sekretarisnya, Doddy Irdiawan kepada wartawan dikantornya, Selasa (05/01/2021). “Dari target […]

  • Exit Meeting BPK, Bupati Mura Apresiasi Kinerjanya

    Exit Meeting BPK, Bupati Mura Apresiasi Kinerjanya

    • calendar_month Sel, 18 Apr 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 144
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas Hj. Ratna Machmud memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah bekerja sama dan telah melaksanakan pemeriksaan keuangan di Kabupaten Musi Rawas. “Periode tahun ini kita berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas dapat kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Bupati Ratna Machmud saat Exit Meeting […]

  • Bupati OKU Persoalkan Wilayah Operasional PT PGE

    Bupati OKU Persoalkan Wilayah Operasional PT PGE

    • calendar_month Rab, 30 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    BATURAJA – Bupati Ogan Komering Ulu Kuryana Azis mempersoalkan keberadaan operasional PT Pertamina Geothermal Energy, karena wilayah operasioalnya terletak di dua kabupaten yakni di OKU dan Muara Enim, Sumatera Selatan. “Oleh karena itu sudah kita jelaskan dengan memanggil pihak PT Pertamina Geotghermal Energi (PT PGE) bahwa sumur migas perusahaan tersebut lebih banyak di wilayah Ogan […]

  • Wabup Mura Ingatkan, Waspada Investasi Bodong

    • calendar_month Rab, 17 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 118
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemahaman masyarakat terhadap substansi koperasi dinilai masih minim. Alhasil, banyak masyarakat terjebak investasi bodong berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kita selama ini mengetahui koperasi, tapi tidak dengan substansinya. Pada dasarnya kita sebagai masyarakat mudah tergiur dengan untung besar dan belum paham investasi. Demikian kata sambutan Bupati Musi Rawas yang disampaikan Wakil […]

  • Terkait Permintaan Informasi, Dispora LLG : DPA/ RKA itu Dokumen Negara

    • calendar_month Sel, 15 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Lubuklinggau, jurnalindependen.com — “DPA/ RKA itu Dokumen Negara, masyarakat tidak berhak untuk menyalin atau mengcopynya”ungkap H.M Hidayat Zaini. Saat di konfirmasi wartawan jurnalindependen.com H.M Hidayat Zaini selaku kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota lubuklinggau di ruang kerjanya Rabu (15/12/2015) mengatakan bahwa kegitan tersebut sudah dilaksanakan, dan sudah di Akta Notariskan, dan sekarang dalam proses pembuatan […]

  • Negara Mesti Terlibat dalam Memajukan Pendidikan Agama dan Pesantren

    • calendar_month Rab, 28 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Totok Daryanto menjelaskan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, pihaknya mendorong agar negara terlibat dalam memajukan pendidikan agama, tidak hanya Agama Islam, tapi juga agama-agama lainnya yang diakui Negara Indonesia. “Jadi hendaknya undang-undang ini gagasan pokoknya mendorong supaya pendidikan keagamaan, baik itu Islam dan […]

expand_less