Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Terkait Permintaan Informasi, Dispora LLG : DPA/ RKA itu Dokumen Negara

Terkait Permintaan Informasi, Dispora LLG : DPA/ RKA itu Dokumen Negara

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 15 Des 2015
  • visibility 106

Lubuklinggau, jurnalindependen.com — “DPA/ RKA itu Dokumen Negara, masyarakat tidak berhak untuk menyalin atau mengcopynya”ungkap H.M Hidayat Zaini.

Saat di konfirmasi wartawan jurnalindependen.com H.M Hidayat Zaini selaku kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota lubuklinggau di ruang kerjanya Rabu (15/12/2015) mengatakan bahwa kegitan tersebut sudah dilaksanakan, dan sudah di Akta Notariskan, dan sekarang dalam proses pembuatan sertifikat, yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, kegiatan tersebut berlokasi di kelurahan Joyoboyo Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.

H.M Hidayat Zaini menerangkan Lokasi lahan tersebut tidak berada didalam TNKS, karena kalau berada didalam lokasi TNKS pihak Dinas tidak akan berani melakukan ganti rugi lahan tersebut, dan yang diganti rugi itu adalah lokasi pelepasan dan lintasan sepeda yang luasnya kurang dari 1 hektar.

Beberapa waktu yang lalu Hasyim Kusuma (43) salah satu masyarakat peduli anggaran dan Konsumen yang berada di kota Lubuklinggau mengirimkan surat permintaan data dan informasi ke Dinas Pemuda dan olah Raga Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan mempertanyakan tentang kegiatan pembebasan lahan  untuk sepeda gunung lokasi Bukit Sulap dengan Jumlah dana lebih kurang Rp 500.000.000,-  yang menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah) Tahun Anggaran 2013, dengan alasan karena bukit sulap adalah termasuk lokasi Hutan lindung Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang memungkinkan tidak bolehnya terjadi transaksi jual beli lahan atau konpensasi tanam tumbuh didaerah tersebut, Belum lama ini.

Hasyim Kusuma menambahkan, Surat itu tidak lain hanya mempunyai permintaan informasi dan data Tanah siapa saja yang diganti rugi, berapa luasnya untuk masing – masing orang, Berapa nominal atau harga tanah per orang, Berapa nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), dan  meminta  untuk dapat menyalin DPA/RKA (Dokumen Pengguna Anggaran/ Rencana Kerja dan Anggaran), Speksipikasi tekhnis, dan juga pentunjuk tekhnisnya untuk kegiatan tersebut diatas.(Pr)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Arseto Pariadji Mengaku Tahu ‘Borok’ Presiden & Sebut Pernikahan Anak Jokowi Dijual Rp 25 Juta

    • calendar_month Sen, 26 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    Nama Arseto Suryoadji Pariadji atau Arseto Pariadji mendadak jadi perbincangan publik seusai video kontroversialnya beredar di media sosial. Pada video berdurasi 59 detik itu, Arseto melemparkan berbagai tudingan kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim mengetahui ‘borok’ pemerintahan sekarang ini. Ucapannya yang paling mengagetkan adalah soal undangan pernikahan anak Presiden Jokowi. Menurut pengakuan Arseto Pariadji, undangan pernikahan tersebut […]

  • Harga Emas Batangan ‘Turun’, Kamis 26 Agustus 2021

    • calendar_month Kam, 26 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    HARGA Emas Batangan 24 Karat hari ini, Kamis (26/08/2021), di Pegadaian, Kembali ‘Turun’ baik cetakan UBS maupun Antam. Data dari laman resmi pegadaian, emas cetakan UBS ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp497.000,- , turun Rp3.000,- dari harga kemarin. Sedangkan emas Antam ukuran terkecil ini tidak tersedia. Emas cetakan UBS ukuran 1 gram dijual Rp930.000,- turun […]

  • IPT Buktikan Terjadi Pelanggaran HAM yang Tidak Diakui Negara

    • calendar_month Ming, 15 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 159
    • 0Komentar

    International People’s Tribunal ini digelar untuk membuktikan terjadinya pelanggaran berat HAM yang selama ini tidak pernah diakui oleh negara. Setelah 50 tahun, peristiwa 1965 masih jadi isu sensitif di Indonesia. Ketika itu, diperkirakan sekitar satu juta orang yang dituduh menjadi anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan dikejar-kejar, dibunuh, dibantai, disiksa dan dianiaya. Anak-anak […]

  • Anggaran Minim Dituntut Pemenuhan SPM

    • calendar_month Sel, 21 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Sesuai program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan merupakan prioritas, apalagi hal tersebut telah dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003. Berbanding lurus dengan alokasi anggaran, pemerintah ingin agar dunia pendidikan menjadi maju serta menghasilkan peserta didik yang memiliki ilmu dan keterampilan sehingga dapat mendorong kemajuan bangsa. Post Views: 317

  • Dewan Tolak Pencabutan Subsidi Gas Elpiji 3 Kg

    • calendar_month Sab, 27 Jun 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menolak rencana Pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg (gas melon) dari subsidi melalui komoditas menjadi subsidi langsung ke rakyat. Pasalnya, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat […]

  • Pemkab Mura Inventarisir Potensi PAD

    • calendar_month Rab, 15 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Musirawas kembali menginventarisir potensi yang ada. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, H Dian Chandera mengatakan, Rabu (15/03), pihaknya menginventarisir potensi pendapatan yang bisa ditarik baik dari segi pajak maupun retribusi. “Jadi target PAD yang kita tetapkan berdasarkan potensi yang ada, bukan asal […]

expand_less