Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Pemerintahan » Sukseskan Forum Merdeka Barat

Sukseskan Forum Merdeka Barat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Jum, 11 Jan 2019
  • visibility 195

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Provinsi yang telah mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan akuntabilitas terbaik nomor  4 seluruh Indonesia di Tahun 2017.

Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat Sumsel menjadi Provinsi yang seringkali dituju dalam pelaksanaan berbagai iven Nasional maupun Internasional.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Nasrun Umar, saat menerima kunjungan Staf Presiden dan Kemenkominfo dalam Rangka Diseminasi Laporan Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Ruang Tamu Sekda, Kamis, 10/1/2019.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan audiensi mengenai rencana empat rangkaian acara yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan terkait hal tersebut.

Rangkaian acara yaitu, Forum Merdeka Barat (FMB) 9, dialog publik, Forum Grup Diskusi (FGD), dan pertunjukan kesenian rakyat.

“Pemprov tentu akan mendukung penuh seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan melalui komunikasi, koordinasi dan administrasi yang baik,” ujarnya.  

Ia mengatakan bahwa pihak Pemprov juga akan mengadakan rapat lanjutan mengenai pelaksanaan kegiatan ini, terutama dalam acara utama FMB.

“Untuk kegiatan FMB 9 disarankan untuk dilaksanakan di Griya Agung karena mampu menampung audiensi sekitar 200 orang,” sarannya.

Acara utama FMB 9 akan dihadiri oleh OPD-OPD yang ada di Lingkungan Pemprov Sumsel dan rencananya akan dilaksanakan di awal Februari 2019.

Selain itu, Ia juga menyetujui agar kegiatan FGD dan dialog publik dapat dimeriahkan dengan booth-booth dari OPD-OPD Pemprov Sumsel.

Sementara itu, Perwakilan dari Kementerian Kominfo, Dewi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja Kantor Staf Presiden (KSP) yang bertugas merangkum Laporan Kinerja 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sehingga dapat menilai capaian kerja di seluruh wilayah Indonesia.

“Kegiatan utama Forum Merdeka Barat (FMB) 9 adalah sebuah acara talkshow konferensi pers yang rencananya akan menghadirkan narasumber Gubernur Sumatera Selatan, Menteri, dan para ahli dengan pembahasan berdasarkan tema tertentu,” jelasnya.  

Ia berharap bahwa FMB dapat menghadirkan kurang  lebih 80-100 wartawan dan Pemred lokal dalam skala Sumsel hingga nasional.

Acara kedua dengan sasaran mahasiswa yaitu Dialog publik dan FGD. Kedua acara ini akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak Universitas Sriwijaya.

Dialog publik  yang bersifat persentasi informal serta tanya jawab dalam durasi waktu kurang lebih 3 jam dengan narasumber yang berasal dari Kementerian, Pemprov, Pemkot, dan ahli.

Sedangkan Forum Grup Diskusi (FGD) yang bersifat terbatas dengan membahas tentang kritik dan saran dari stakeholder di daerah dengan menghadirkan narasumber terkait isu yang dijadikan tema pembahasan dan dihadiri oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya seperti Pemred, civitas akademik, dan asosiasi-asosiasi swasta.

“Penghadiran narasumber-narasumber ini dilakukan untuk mendapatkan Informasi yang kredibel, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang hoax dan tidak ada deviasi,” katanya.

Selanjutnya juga akan diadakan pertunjukan kesenian rakyat, yang ditujukan untuk menghibur dengan mengusung budaya-budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Pemkot Palembang.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Jon Kenedy, didampingi Kepala Bidang PIP, Amrullah dan Kepala Bidang E-Gov Densyah.

MC Diskominfo Prov Sumsel/ PE/ Foto: TM

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Material Bedah Rumah Tak Layak Pakai, Warga Selangit Protes

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Program bedah rumah bagi rumah tak layak huni di Kelurahan Selangit Musi Rawas (Mura) diduga tidak memenuhi tak memenuhi standar. Sebanyak 30 unit rumah diberikan material, tak layak pakai. Dari 30 unit tersebut tersebar di 10 RT dengan masing-masing RT 3 unit rumah. Berdasarkan pantauan, dalam setiap unit rumah tersebut, mendapatkan […]

  • Tinjau Holtekamp, Presiden Pastikan Dapat Tumbuhkan Titik Perekonomian Baru di Jayapura

    • calendar_month Kam, 12 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    JAYAPURA – Pembangunan jembatan Holtekamp di Jayapura, Papua, yang diperkirakan akan selesai pada akhir 2018 diharapkan mampu memicu perekonomian di kawasan setempat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan jembatan Holtekamp pada Kamis, 12 April 2018. “Saya kira ini menjadi jembatan yang paling panjang yang kita harapkan akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura […]

  • Penyelesaian Konflik Agraria di Sumsel Lamban

    • calendar_month Rab, 31 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Aktivis peduli lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan menyatakan penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam di daerah dengan 17 kabupaten dan kota itu berjalan lamban. Post Views: 517

  • Pemda Diminta Akui Hak Masyarakat Adat Melalui Perda

    • calendar_month Sab, 25 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 146
    • 0Komentar

    SUKABUMI – | Komisi IV DPR RI minta pemerintah daerah (pemda) perhatian kepada masyarakat adat terutama membuat Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. “Salah satu yang menjadi prasyarat untuk mengakui kehadiran masyarakat adat di area konservasi atau pun area lindung atau area kawasan hutan, adalah pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah,” […]

  • Bupati OKU Ingatkan Masyarakat Jangan Mutas dan Strum Ikan Sungai

    • calendar_month Sel, 3 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    BATURAJA – | Bupati Ogan Komering Ulu (OKU), H Kuryana Azis mengingatkan masyarakat jangan menangkap ikan sungai dengan cara putas dan strum, karena itu bisa menghabiskan seluruh ikan yang ada. Kemudian, terhadap pelaku putas dan strum ada sangsi hukumnya sesuai dengan undang-undang perikanan dan ini untuk jadi perhatian kita semua. “Dengan dibentuknya kelompok masyarakat pengawas […]

  • Bimtek KSP-USP Diskop UMKM dan PP Kota Lubuklinggau Diduga Bermasalah

    • calendar_month Jum, 25 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 128
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Tahun 2015, melalui anggaran APBD Kota Lubuklinggau senilai Rp. 173.420.000,-, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pengelolahan Pasar (Diskop, UMKM dan PP) Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan jaringan kerja antar lembaga di Bandung selama 4 hari. Jumlah peserta yang ikut kegiatan ini sebanyak 40 orang perwakilan Koperasi […]

expand_less