Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 23 Feb 2017
  • visibility 97

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen. Pol. Anton Charliyan terkait posisinya selaku Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Ada info akurat bahwa Kapolda Jawa Barat membentuk dan membina ormas yang sengaja diadu domba dengan ormas lain. Saya termasuk yang tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jabar,” ungkap Benny saat  Rapat Kerja Komisi III  dengan Kapolri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017)

Adu domba yang dimaksud Benny terjadi saat bentrok antara massa GMBI dan massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Mapolda Jabar, beberapa pekan lalu.

Benny menilai cara seperti itu tidak betul. Oleh karena itu pihaknya dengan tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jawa Barat. Sekaligus menindak tegas ormas GMBI yang terang-terangan menyerang anggota FPI saat menggelar demontrasi dukungan terhadap Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat.

“Polisi harus tegas, kalau ada ormas yang anarkis tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ormas satu dipersenjatai dan diadu domba untuk serang ormas lainnya,” tegas Benny.

Sementara itu Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan yang sedianya diminta hadir dalam Raker antara Komisi III dan Kapolri, berhalangan hadir. Oleh karena itu Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta Wakapolda Jawa Barat yang datang mewakili Kapolda Jabar untuk menyampaikan masukan Komisi III tersebut kepada Kapolda Jabar.(ayu/sc-DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Mura – Kejari MoU Bidang Perdata & Tata Usaha Negara

    • calendar_month Sen, 29 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemerintah Kabupaten Musi Rawas bersama Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatangan MoU ini dilakukan langsung oleh Bupati Musirawas H Hendra Gunawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Hj Zairida. Bertempat di ruang Bina Praja Setda Musi Rawas. Senin (29/7). […]

  • PHP Gubernur Sumsel, Pemohon Ungkap PPS & PPK Tanpa SK

    • calendar_month Jum, 27 Jul 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Sumatera Selatan 2018 –  Perkara 34/PHP.GUB-XVI/2018 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (26/7). Hasil Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tersebut digugat Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 4 Dodi Reza Alex Noerdin dan  M. Giri Ramanda Kiemas. Diwakili kuasa hukum Darmadi Djufri, Pemohon mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Selatan […]

  • Sapa Masyarakat Purwodadi dan Megang Sakti, Bupati Mura Bagikan Kartu JKN-KIS

    • calendar_month Rab, 27 Jul 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS  – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menghadiri sekaligus membagikan secara simbolis kartu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk masyarakat Musi Rawas di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Megang Sakti, Rabu (27/07/2022). Bupati Ratna Machmud dalam menyampaikan, penyerahan kartu JKN-KIS kepada masyarakat secara langsung ini adalah tindak lanjut dari program […]

  • Revisi UU Pilkada Masuk Prioritas Baleg

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    JAKARTA — Revisi Undang-Undang Pilkada sudah menjadi RUU usulan anggota DPR. Dalam mekanisme selanjutnya, usulan revisi terbatas ini akan dimasukkan ke Badan Legislatif (Baleg) untuk diharmonisasi. Dari Baleg, baru dimintakan persetujuan anggota di sidang paripurna DPR RI. Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo mengatakan, revisi ini diprediksi akan menjadi skala prioritas harmonisasi di Baleg. Sebab, revisi […]

  • Ini Penjelasan Kemendagri Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

    • calendar_month Sab, 28 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Arief M Edie menjelaskan, bahwa  Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB tahun 2018, merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 9 UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan pertimbangan Menteri Keuangan. “Jadi nilai […]

  • Soal Kawasan Hutan Ditanam Sawit Tanpa Izin, Priscodesi : Tidak Ada Istilah 86

    • calendar_month Sel, 3 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Setidaknya ada 7 lokasi kawasan hutan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan diduga telah ditanami kelapa sawit dan tanpa mengantongi izin. Dari setiap lokasi tersebut semuanya diatas 100 ha dan dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan kelompok tani. demikian disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas, Priscodesi saat ditemui dikantornya, Komplek Agropolitan Centre […]

expand_less