Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

Komisi III DPR Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Jawa Barat

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 23 Feb 2017
  • visibility 7

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mendesak Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mengevaluasi Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen. Pol. Anton Charliyan terkait posisinya selaku Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

“Ada info akurat bahwa Kapolda Jawa Barat membentuk dan membina ormas yang sengaja diadu domba dengan ormas lain. Saya termasuk yang tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jabar,” ungkap Benny saat  Rapat Kerja Komisi III  dengan Kapolri, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017)

Adu domba yang dimaksud Benny terjadi saat bentrok antara massa GMBI dan massa Front Pembela Islam (FPI) di depan Mapolda Jabar, beberapa pekan lalu.

Benny menilai cara seperti itu tidak betul. Oleh karena itu pihaknya dengan tegas meminta Kapolri mengevaluasi Kapolda Jawa Barat. Sekaligus menindak tegas ormas GMBI yang terang-terangan menyerang anggota FPI saat menggelar demontrasi dukungan terhadap Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat.

“Polisi harus tegas, kalau ada ormas yang anarkis tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ormas satu dipersenjatai dan diadu domba untuk serang ormas lainnya,” tegas Benny.

Sementara itu Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan yang sedianya diminta hadir dalam Raker antara Komisi III dan Kapolri, berhalangan hadir. Oleh karena itu Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo meminta Wakapolda Jawa Barat yang datang mewakili Kapolda Jabar untuk menyampaikan masukan Komisi III tersebut kepada Kapolda Jabar.(ayu/sc-DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Update Info : 524 Pengajuan Santunan Kematian, 514 Dana Sudah Transfer

    • calendar_month Sel, 3 Agu 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 9
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Update Info, hingga kini sudah 524 berkas pengajuan Santunan Kematian yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas (Mura). Dari pengajuan masyarakat yang tertimpa musibah meninggal dunia tersebut, 510 berkas diantaranya sudah di transfer dana Santunan Kematian ke ahli waris dan 10 berkas masih proses kelengkapan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas […]

  • Berkah Program Santunan Kematian di Musi Rawas, Ringankan Beban Ahli Musibah

    Berkah Program Santunan Kematian di Musi Rawas, Ringankan Beban Ahli Musibah

    • calendar_month Ming, 8 Sep 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 5
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Untuk meringankan beban ahli keluarga yang meninggal dunia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas berupaya membantu dengan memberikan Santunan Kematian. Namun demikian, santunan yang diberikan harus sesuai aturan dan syarat-syarat tertentu sesuai Perda dan Perbup yang ada, termasuk nominalnya sebesar Rp3.000.000,- Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud telah memasukkan dalam Visi Misinya, Musi Rawas […]

  • Masih Banyak Guru Malas Buat Karya Tulis

    • calendar_month Rab, 18 Jan 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 4
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Setiap guru mestinya membuat karya tulis ilmiah sebagai penyertaan untuk kenaikan pangkat, terlebih lagi bila karya tulis tersebut dapat dipublikasi tentu akan menambah poin tersendiri. Post Views: 232

  • Perlu Regulasi Menutup Potensi Suap pada Institusi

    • calendar_month Sen, 27 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 7
    • 0Komentar

    BOGOR – | Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengatakan, suap yang kerap terjadi turut melibatkan pihak swasta. Sehingga Fadli Zon berpendapat perlu regulasi yang memperkuat institusi untuk menutup segala potensi suap itu sendiri, sehingga untuk melakukan suap tidak mudah. “Kadang-kadang penyuapan itu terjadi karena ada peluang, misalnya peluang perizinan, […]

  • Wako Sebut Pemotongan DAU Berdampak pada Kegiatan

    • calendar_month Sel, 30 Mar 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 5
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar, Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat koordinasi (Rakor) dengan seluruh OPD dilingkungan Pemkot Lubuklinggau di kantor wali kota lantai 5, Selasa (30/3). Dalam arahannya Wako kembali menekankan soal anggaran yang mengalami kendala di awal […]

  • KPU Tegaskan Parpol Tak Penuhi Syarat, Tak Bisa Daftar Pilkada

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 4
    • 0Komentar

    JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan kepada semua partai politik untuk memenuhi persyaratan dalam mendaftarkan pasangan calon untuk Pilkada serentak. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan persyaratan tersebut harus dipenuhi sampai batas akhir pendaftaran. Jika tidak, parpol harus menerima konsekuensi tidak bisa mendaftarkan calonnya dalam Pilkada. “Mohon maaf memang harus begitu, injury time berlaku […]

expand_less