Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Waspada Manipulasi Produk Asing untuk Bebas Bea

Waspada Manipulasi Produk Asing untuk Bebas Bea

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 24 Okt 2018
  • visibility 124

INDONESIA tidak boleh menjadi pasar atau sasaran produk-produk negara asing yang sudah semakin pintar dalam memanipulasi barang. Pasalnya, dengan adanya manipulasi barang itu, ketika produk masuk ke pasar Indonesia tidak dikenakan biaya, sehingga menimbulkan dampak kerugian yang cukup besar bagi Indonesia.

“Saya sudah melihat sendiri. Contohnya mereka mengimpor baja, dan agar tidak dikenakan biaya bea, mereka mencampur sedikit boron sebesar 0,008 persen. Sehingga hilang sudah tarifnya. Jadi mereka itu pintar sekali, tapi kita yang rugi,” papar Eriko saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pakar Enny Sri Hartati di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10).

Untuk itu, legislator PDI-Perjuangan tersebut mempertanyakan solusi yang tepat dalam menangani masalah-masalah tersebut, sehingga nantinya Indonesia tidak mengalami penumpukan produk impor dari luar negeri yang juga akan menimbulkan banyak masalah bagi Indonesia.

“Dengan situasi seperti ini, apa sikap yang harus diambil Komisi VI ini untuk nanti berbicara dengan pemerintah. Seperti apa solusi yang terbaik dalam situasi seperti ini. Jangan nanti sampai terjadi impor yang jadi begitu besar, kemudian banyak masalah di kemudian hari. Sehingga langkah kita ke depan ketika kita berbicara dengan pemerintah dalam mewakili rakyat itu tidak salah,” imbuh legislator dapil DKI Jakarta ini.

Seperti yang diketahui, berbagai modus impor baja dilakukan. Salah satunya dengan cara memanipulasi nomor harmonized system (HS) produk baja dari semula baja karbon (carbon steel) menjadi baja paduan (alloy steel). Baja paduan ini adalah baja yang dicampur unsur boron (Br) dengan jumlah sekitar 0.008 persen. Biasanya dipakai untuk kepentingan industri otomotif. Langkah ini tujuannya supaya tarif bea masuk 0 persen. (tn/sf-DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Tinjau Proyek Padat Karya Tunai Dua Kementerian

    • calendar_month Ming, 8 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo dalam agenda kerjanya ke Kabupaten Sukabumi meninjau langsung proyek padat karya tunai, Minggu, 8 April 2018. Ada dua proyek yang ditinjau langsung, yaitu proyek dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan proyek dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Kita ingin _ngecek_ padat karya tunai yang ada di Kabupaten Sukabumi, […]

  • Ahli: Perbedaan Pengaturan Keuangan Pusat dan Daerah Inkonstitusional

    • calendar_month Kam, 22 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    JAKARTA – Perbedaan pengaturan proporsi antara anggaran belanja pemerintah pusat dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (UU APBN 2018) bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana selaku […]

  • Wawako Resmikan ATM Beras Bagi Masyarakat Tak Mampu

    • calendar_month Jum, 6 Nov 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 121
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Wakil Walikota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar melakukan safari Jumat sekaligus meresmikan pemanfaatan ATM beras di Masjid Agung As-Salam Kota Lubuklinggau, Jumat (6/11). Dalam kesempatan tersebut Wawako menyampaikan ucapan terima kasih kepada H Abu Heri yang menginfaqkan 100 kg beras program ATM beras.“Semoga apa yang dilakukan Pak H Abu Heri, dapat memotivasi kaum […]

  • Pemerintah Dianggap Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2018

    • calendar_month Sel, 20 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 109
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menanggapi laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang dinilainya gagal memenuhi sejumlah target ekonomi makro diantaranya pertumbuhan ekonomi, realisasi nilai tukar rupiah, lifting minyak dan lifting gas. Adapun realisasi Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berada di bawah target asumsi APBN sebesar 5,40 persen. Realisasi nilai tukar rupiah […]

  • Akhir Januari, Kantor Unit Imigrasi di Musirawas Dibuka

    • calendar_month Sen, 8 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Kantor Unit Kerja Imigrasi Kelas II Muaraenim ditargetkan dibuka akhir Januari 2018 di Kabupaten Musi Rawas. Hal ini, disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik (Kominfotik) Kabupaten Musirawas, Bambang Haryanto, (08/01), diruang kerjanya, mengatakan adanya Kantor Unit Migrasi ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat Musirawas dan daerah sekitar tidak lagi ke Kabupaten Muara Enim untuk […]

  • UU Pemilu Jangan Batasi Waktu Sosialisasi

    • calendar_month Kam, 22 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 – Perkara 48 dan 53/PUU-XVI/2018 pada Kamis (22/11). Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Hamdi Muluk selaku Ahli yang dihadirkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hamdi menjelaskan bahwa dalam teori pemungutan suara (voting) dan didukung temuan-temuan empiris, untuk bisa dipilih oleh pemberi suara (voters) maka […]

expand_less