Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Penggunaan Isu SARA pada Pemilu Ancam Persatuan Bangsa

Penggunaan Isu SARA pada Pemilu Ancam Persatuan Bangsa

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 14 Agu 2018
  • visibility 33

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat dan para elite politik meninggalkan penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019. Pasalnya, dalam beberapa waktu belakangan ini, politisasi isu SARA menjadi isu politik yang paling panas dan terus menerus diperbincangkan di ruang publik.

Bamsoet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu menegaskan, jangan sampai perbedaan pandangan politik memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Menurutnya isu SARA yang negatif bisa menjadi bom waktu yang dapat memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

“Jika kita lihat kehidupan di dunia maya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, Whatsapp Group, maupun berbagai platform lainnya, terjadi perang politik secara terbuka menggunakan isu SARA sebagai senjatanya,” ungkap Bamsoet saat menjadi narasumber Bincang Kebangsaan dan Peluncuran Buku Redaksi Kompas berjudul ‘Membaca Indonesia, Menyatukan Kepingan dan Bincang Kebangsaan’ di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Menurutnya, dengan konfrontasi isu SARA yang negatif sama saja mengadu domba masyarakat, dan menjadikannya korban. Elite politik bukannya meredam malah tak jarang ikut ‘menyiram bensin’ yang memperbesar api kebencian. Dia mengatakan, ini sangat mengerikan sekali dan harus segera dihentikan.

Politisi Partai Golkar ini mengaku tak habis pikir hanya karena berbeda haluan politik, banyak pihak lantas mengorbankan rasa persaudaraan. Tokoh agama acap kali dihujat, negarawan dianggap musuh, presiden maupun lembaga tinggi negara sebagai simbol kedaulatan dilecehkan,  kritik pun berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam. Akibatnya, kebhinekaan dalam bahaya. Semua orang cenderung merasa paling benar.

“Kehidupan politik menjadi porak-poranda. Dari kaum terdidik, pejabat publik, hingga rakyat mulai terprovokasi arus propaganda politik dan berita hoaks yang menyesatkan. Sendi berbangsa dan bernegara terancam punah karena kerapuhan mental. Tak ayal, publik pun teriak lantang; Indonesia darurat intoleransi. Dalam situasi inilah, sebaiknya kita membaca ulang Indonesia, agar tak tercerai berai menjadi kepingan,” papar mantan Ketua Komisi III DPR RI itu.

Dalam acara tersebut, turut hadir sebagai pembicara lain, diantaranya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua PBNU Marsudi Syuhud dan Deputi IV Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo. (eko/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berikut 9 Camat Dilantik Bupati Hari ini, Jum’at 24 September 2021

    • calendar_month Jum, 24 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Berikut 9 (sembilan) Camat yang dilantik Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud Amin (RMA) hari ini, Jum’at (24/09/2021) : 1. Marzuki sebelumnya Sekretaris Kecamatan (Sekcam) BTS Ulu dilantik menjadi Camat BTS Ulu. 2. Hendri Kesuma Camat Muara Kelingi. 3. Ibnu Hadromi menjabat Camat Muara Lakitan. 4. M Salman menjabat Camat Terawas. Baca : Bupati Minta […]

  • Perumahan GSI Masih Berstatus Moratorium

    • calendar_month Kam, 30 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Sehubungan dengan telah beredarnya selebaran yang mengataskanamakan Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas tentang penyediaan rumah bagi PNS, Anggota DPRD, TNI dan Polri tentang pembangunan perumahan di Griya Silampari Indah (GSI), hingga Kamis (30/08) pengurus koperasi Kabupaten Musi Rawas belum mencabut status pemberhentian sementara (Moratorium) atas perumahan GSI. Sekretaris Koperasi Korpri Kabupaten Musi […]

  • Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag untuk Gugah Pemerintah

    • calendar_month Kam, 12 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) terkait kasus HAM yang terjadi pascatahun 1965 di Indonesia, digelar di Den Haag, Belanda. Rencananya, IPT 1965 akan digelar selama tiga hari, yaitu dari 10 hingga 13 November. Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan IPT merupakan moot court atau peradilan semu. Sehingga produk yang dihasilkan dari pengadilan ini tidak mengikat […]

  • Inilah 99 Pejabat Pemprov Sumsel yang Baru Dilantik

    • calendar_month Rab, 19 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 36
    • 0Komentar

    PALEMBANG -| Sebanyak 99 Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, dilantik langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H Nasrun Umar, Senin (17/6). Pelantikan ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 1668/KPTS/BKD.II/2019 s.d Nomor 1783/KPTS/BKD.II/2019. Atas nama Pimpinan Pemprov Sumsel, Sekda Nasrun Umar mengucapkan selamat kepada pejabat Esellon III dan IV yang […]

  • Harga Emas Hari ini, UBS ‘Cenderung Menurun’, Antam ‘Stagnan’ – 29 September 2021

    • calendar_month Rab, 29 Sep 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    HARGA Emas Batangan 24 Karat hari ini, Rabu (29/09/2021), di Pegadaian, cetakan Antam ‘Stagnan’ dan UBS ‘Cenderung Menurun’. Data dari laman resmi pegadaian, emas cetakan UBS ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp485.000,- sama dengan harga kemarin dan ukuran 1 gram dijual Rp909.000,- turun Rp1.000,- dari harga kemarin. Untuk emas Antam ukuran terkecil 0,5 gram  dan […]

  • Peran Ekraf Dukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    • calendar_month Sel, 16 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    EKONOMI kreatif mengalami perkembangan yang signifikan diberbagai negara dan mampu memberikan kontribusi  bagi perekonomian negaranya, termasuk Indonesia yang berpandangan bahwa potensi ekonomi kreatif perlu dikembangkan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan saat Rapat Kerja membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif bersama Menteri Perdagangan, […]

expand_less