Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Fantastis, Anggaran Pertemuan IMF-WB Capai 855 Miliar dari APBN

Fantastis, Anggaran Pertemuan IMF-WB Capai 855 Miliar dari APBN

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 9 Okt 2018
  • visibility 56

JAKARTA – Anggaran pertemuan tahunan International Monetery Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang mencapai Rp 855,5 miliar ternyata tidak ada alokasinya untuk perluasan apron Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Ini sekaligus membantah pernyataan Presiden Joko Widodo saat berbicara di Medan, Sumatera Utara, Senin lalu.

Fakta ini diungkap Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya yang dikutip dari Parlementaria, Selasa (09/10/2018). Heri ingin membantah pernyataan Presiden Jokowi itu sekaligus juga membantah pernyataan presiden yang mengatakan bahwa para tamu dalam pertemuan tahunan tersebut mengeluarkan biaya sendiri.

“Saya di Komisi XI tahu persis Kementerian Keuangan menganggarkan Rp 855,5 miliar dan itu sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional, termasuk biaya hotel dan jamuan makan, diantaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar; diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar; hiburan sebesar Rp 57 miliar; dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar,” tutur Heri.

Sementara Bank Indonesia (BI) sendiri, sambung legislator Partai Gerindra ini, mengalokasikan anggaran untuk persiapan hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office) yang diperkirakan besarannya sekitar Rp 200 miliar. Tentu para delegasi dari berbagai negara tak mau menanggung biaya sendiri.

“Jadi biaya sebesar Rp 855,5 miliar bukan untuk memperluas apron di Bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali, seperti yang disampaikam Jokowi. Itu semua pos anggarannya terpisah, mencapai hingga Rp 4,9 triliun yang dialokasikan dari APBN,” papar Heri.

Legislator dari dapil Jabar IV ini memahami penyelenggaraan pertemuan IMF- WB sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak bisa dihindarkan. Ia berharap, agar pemerintah menghemat anggaran yang ada. Apalagi, beberapa daerah sedang mengalami bencana alam. Biaya penghematan bisa digunakan untuk merehabilitasi daerah gempa dan membatu para korban. (mh/sf–DPR)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Suwarti Minta ASN Buktikan Kinerja Terbaik dan Utamakan Pelayanan Masyarakat

    Wabup Suwarti Minta ASN Buktikan Kinerja Terbaik dan Utamakan Pelayanan Masyarakat

    • calendar_month Sab, 23 Mar 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 105
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Wakil Bupati (Wabup) Musirawas Suwarti minta ASN dapat membuktikan dengan jabatan yang diemban dapat melayani masyarakat dengan baik. “Buktikan kepada masyarakat bahwa ASN berintegritas, kinerja semakin baik dan berkualitas serta dapat dibanggakan,” ujar Suwarti saat melantik 186 Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab Musirawas. Jum’at (22/03/2024), di Auditorium Pemda setempat. Menurut dia, prosesi pelantikan […]

  • Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

    Pj Bupati Empat Lawang Ikuti Rakor Kebijakan Kepala Daerah di Kemdagri

    • calendar_month Sen, 30 Okt 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penjabat (Pj) Bupati Empat Lawang Fauzan Khoiri Denin menghadiri rapat koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (30/10/2023). Rakor dibuka Mendagri, H. Muhammad Tito Karnavian dan dihadiri seluruh Pj kepala daerah, baik dari provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Rakor dimaksud untuk meningkatkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan […]

  • Pemerintahan Jokowi Dinilai Lebih Buruk dari Soeharto

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya. “Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga […]

  • Pemkab Mura Targetkan PAD Rp 115 Miliar

    • calendar_month Rab, 1 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 61
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musirawas tahun 2017 sebesar Rp 115 miliar dari berbagai sektor pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu perlu upaya maksimal agar target tersebut dapat tercapai. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, H Dian Chandera kepada wartawan di kantornya, Rabu (01/02). Post […]

  • Bupati Imbau Masyarakat Muslim Makmurkan Masjid

    • calendar_month Jum, 13 Mar 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 65
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan imbau masyarakat muslim makmurkan masjid, bershodaqoh dan mencintai Al Quran. “Mari kita bersama-sama memakmurkan Masjid, rajin bersadaqoh dan mencintai Al-Qur’an, hal tersebut merupakan bagian dari terwujudnya program Musi Rawas Sempurna Religius,” ujar Hendra Gunawan saat melakukan Safari Jumat, (13/03) di Masjid Babussalam, Desa Jajaran […]

  • Wagub Sumsel Hadiri Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah

    • calendar_month Rab, 20 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 75
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya bersama Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH. menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2020 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kantor BPK Perwakilan Prov Sumsel, Jl Demang Lebar Daun No 2 Palembang, Rabu,  20/01/2021)  […]

expand_less