Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Dugaan Proyek Tak Berkualitas, Kejari Lubuklinggau Akan Telaah Dulu

Dugaan Proyek Tak Berkualitas, Kejari Lubuklinggau Akan Telaah Dulu

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 4 Sep 2018
  • visibility 81

LUBUKLINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Sumsel akan menelaah terlebih dahulu terkait persoalan proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Mura) yang telah di terbitkan MediaSinarMuratara.com beberapa hari lalu.

Dugaan sementara tidak berkwalitasnya kondisi bangunan peningkatan jalan menuju Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tenggah Lakitan (STL) Ulu Terawas.

Proyek yang dikerjakan PT Graha Puna Praja tersebut berasal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp 3,88 Milyar.

Kajari Lubuklinggau Zairida melalui Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen, Fusthathul Amul Husni (31/8) mengatakan saat berbincang-bincang dalam ruangannya dengan awak media bahwa itu baru berbentuk berita bukan laporan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) jadi untuk saat ini kami akan mempelajari tentang berita dugaan proyek pemerintah itu.

Apakah nanti ada indikasi korupsi atau yang lain sebagainya, kami belum bisa menjawab dengan baik.

Karena itu berbentuk berita jika hal itu delik aduan kami bisa menindak lanjuti.

“Itupun harus ada surat perintah dari atasan saya agar dapat ditindak lanjuti,” terangnya singkat.

Sumber : mediasinarmuratara.com

Link : http://www.mediasinarmuratara.com/2018/09/terkait-dugaan-proyek-tak-berkualitas.html?m=0

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Benarkah Pelantikan 186 Pejabat Mura Karena Kebutuhan Birokrasi atau Upaya Melanggengkan Kekuasaan?

    Benarkah Pelantikan 186 Pejabat Mura Karena Kebutuhan Birokrasi atau Upaya Melanggengkan Kekuasaan?

    • calendar_month Ming, 14 Apr 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Polemik pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemkab Musirawas pada 22 Maret 2024 memancing tanggapan tokoh publik Salah satu Pemuda Asli Musi Rawas ikut bersuara, Alam Budi Kesuma menyampaikan bahwa Pencabutan SK Bupati terhadap pelantikan 186 Pejabat MURA meninggalkan beberapa catatan yang perlu kita kupas. Publik mempertanyakan mutasi dan pelantikan 186 […]

  • Pemerintah Diminta Tegas Terapkan Protokol Kesehatan di Sekolah

    • calendar_month Ming, 31 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 104
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Pemerintah berencana menerapkan new normal atau tatanan baru di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) di sejumlah sektor, tak terkecuali di sektor pendidikan. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati meminta Pemerintah untuk dapat bertindak tegas terkait protokol kesehatan di sekolah. “Pemerintah harus detail dan tegas tentang protokol kesehatan di sekolah, […]

  • Bupati Mura Hadiri Workshop Pelayanan Publik, Tekad Pertahankan Peringkat Pertama

    • calendar_month Sel, 2 Agu 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Bupati Musi Rawas Hj Ratna Machmud menghadiri Pembukaan Workshop Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik  Tahun 2022 Se-Sumatera Selatan di Hotel Novotel Palembang, Selasa (02/08/2022). Turut menyertai Bupati Ratna Machmud, Kepala Dinas Kominfo Musi Rawas, kepala Dinas Sosial, Kepala Perizinan, dan kabag organisasi Setda Kabupaten Musi Rawas. Anggota Ombudsman RI Johanes Widijiantoro mengucapkan […]

  • Modus Awal Korupsi dengan Memanfaatkan Jabatan

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 99
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua DPR, Setya Novanto, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI lantaran diduga melakukan pertemuan dengan pengusaha dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Pertemuan itu menguak adanya praktek pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait kelanjutan kontrak dan permintaan saham PTFI. Pertemuan-pertemuan informal seperti itu dinilai kerap […]

  • Aturan Caleg Ajukan Sengketa Pemilu Harus Mendapat Persetujuan Ketum Diuji

    • calendar_month Kam, 25 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 67
    • 0Komentar

    SIDANG pemeriksaan pendahuluan uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (24/4/2019). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 29/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Heriyanto dan Ramdansyah yang berprofesi sebagai advokat. Para Pemohon sehari-hari bekerja di bidang kepemiluan. Mereka menguji Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal […]

  • Pemprov Sumsel Data Ulang Guru Honorer SMA/SMK

    • calendar_month Sel, 14 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendata ulang secara akurat tentang jumlah guru honorer yang ada di daerah tersebut. Hal ini karena jumlah guru honorer semakin banyak setelah adanya pengalihan wewenang dari kabupaten kota ke-Pemerintah Provinsi, kata Pelaksana Tugas Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa di Palembang, Selasa. Lebih dia mengatakan, kemungkinan guru honor itu ada […]

expand_less