Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pendidikan » Pemprov Sumsel Data Ulang Guru Honorer SMA/SMK

Pemprov Sumsel Data Ulang Guru Honorer SMA/SMK

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 14 Mar 2017
  • visibility 8

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendata ulang secara akurat tentang jumlah guru honorer yang ada di daerah tersebut.

Hal ini karena jumlah guru honorer semakin banyak setelah adanya pengalihan wewenang dari kabupaten kota ke-Pemerintah Provinsi, kata Pelaksana Tugas Sekda Sumsel Joko Imam Sentosa di Palembang, Selasa.

Lebih dia mengatakan, kemungkinan guru honor itu ada yang ngajar di dua tempat atau lebih sehingga pendataanya juga dilaporkan dari setiap sekolah.

Ini bisa bertambah dari jumlah sebenarnya sehingga perlu pendataan yang akurat, ujar dia.

Oleh karena itu pihak akan mendata ulang jumlah guru honorer tersebut, kata dia.

Hal ini karena para tenaga pengajar itu akan dibayar honornya, ujar dia.

Sehubungan itu perlu adanya pendataan yang akurat berapa jumlah guru honor sebenarnya, kata dia.

Wagub Sumsel Ishak Mekki mengatakan, memang jumlah guru honorer belum akurat sehingga perlu pendataan kembali.

Jadi sejak beralihnya status SMA dan SMK dari kabupaten dan kota ke- Provinsi Sumsel maka pendataan diperlukan, tambah dia. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tidak Jelas Batas HGU Perusahaan Perkebunan Jadi Pemicu Sengketa

    • calendar_month Kam, 8 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 11
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com — Banyaknya sengketa masalah perkebunan di Kabupaten Musi Rawas karena tidak transparannya Pemkab Musi Rawas mengenai Izin HGU investor terutama Perkebunan Kelapa Sawit. Seperti yang disampaikan Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara (PDN RI), Ahmad Rudi kemarin, Rabu (07/01/2014) di Palembang. Belum lagi, lanjut Rudi adanya oknum yang bermain dalam hal pembebasan lahan, seperti pembebasan […]

  • Upaya Loby Bupati Musi Rawas, Dapat Bantuan Rp5,6 Miliar dari Pusat

    Upaya Loby Bupati Musi Rawas, Dapat Bantuan Rp5,6 Miliar dari Pusat

    • calendar_month Sel, 11 Apr 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    JAKARTA – Dalam upaya menurunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Kabupaten (PemKab) Musi Rawas menerima bantuan anggaran Rp5,6 miliar dari Pemerintah. Ini merupakan hasil upaya dan lobyBupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud dan Wakil Bupati (Wabup) Suwarti yang langsung audiensi dan paparan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta. […]

  • RPJMD 2021-2026 Serap 9 Program Bupati/Wabup Terpilih

    • calendar_month Jum, 5 Feb 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 7
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Musi Rawas (Mura) masuk tahapan penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mura Tahun 2021 – 2026. Disini penyusunan sudah masuk ke bab V  memasukkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan mensingkronkan 9 (sembilan) program Bupati/Wakil Bupati (Wabup) […]

  • Seluruh Desa di Musi Rawas Sudah Terdampak Peredaran Narkoba

    • calendar_month Ming, 19 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 6
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hendra Amor mengatakan berdasarkan hasil survei tidak satu desa pun di Kabupaten Mura yang bersih dari narkoba. “Saya jamin itu semua desa terdampak peredaran narkoba, tadinya kita beranggapan bahwa narkoba hanya beredar di kota-kota besar saja, tapi kenyataannya sudah masuk ke desa-desa, […]

  • Pemkab Mura Upayakan 5 Pekerja PT PHML Dapat Pesangon Memadai

    • calendar_month Kam, 29 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 7
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengupayakan 5 pekerja yang di PHK PT PHML mendapatkan pesangon memadai. Hal ini ditegaskan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans),  Burlian saat dikonfirmasi, Kamis, (29/03) terkait adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHL) oleh pihak PT PHML terhadap lima karyawannya karena terindikasi menggunakan narkoba. ” Meskipun PT PHML menolak untuk […]

  • Aturan Proses Pengelolaan Limbah Mesti Ditaati

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 12
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Panitia Kerja Limbah Lingkungan Hidup Komisi VII DPR RI Kurtubi menginginkan peraturan mengenai proses pengelolaan limbah harus bisa betul-betul ditaati, untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasalnya, jika aturan itu tidak ditaati akan berdampak besar terhadap rakyat dan lingkungan. Hal itu ia ungkapkan usai pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR […]

expand_less