Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » LSM PPD Minta Mabes POLRI Usut Tuntas Kasus Dugaan Suap Tes CPNS

LSM PPD Minta Mabes POLRI Usut Tuntas Kasus Dugaan Suap Tes CPNS

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 1 Apr 2015
  • visibility 133

MURATARA, Jurnalindependen.com — Terkait kasus Dugaan suap tes CPNS Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, Ketua LSM PPD (Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Pembangunan Daerah), Muawiyah mengungkapkan bahwa sangat menyayangkan atas ditetapkannya hanya HJ dan AHR sebagai tersangka karena kita perlu tahu darimana HJ bisa Mendapatkan Uang sebanyak 1,9 Milyar yang diberikan kepada AHR kemudian diberikan kepada tersangka lainnya.

“masyarakat ingin agar Pihak Mabes POLRI Mengungkapkan Siapa Pemberi uang ke HJ juga ditetapkan sebagai tersangka guna agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” ungkap Muawiyah di kediamannya, Rabu (31/03/2015).

Ditambahkan Muawiyah, karena Putra putri Muratara ingin juga turut andil dalam pembangunan Kabupaten Muratara dengan menjadi PNS tapi bila harus menyuap maka akan banyak yang tidak bisa turut andil. (Pr)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KBM Sekolah di Musi Rawas Masih Tetap Daring

    • calendar_month Kam, 7 Jan 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 134
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Hingga kini kegiatan belajar mengajar (KBM) sekolah di Kabupaten Musi Rawas (Mura) masih sistem daring dan belum bisa menerapkan tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mura, Irwan Evendi melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Raslim mengatakan kendati pihaknya sudah mempersiapkan syarat-syarat pemenuhan protokol kesehatan (Prokes) agar KBM bisa tatap muka namun […]

  • LBH Jakarta : Hate Speech Berpeluang Batasi Masyarakat Kritik Pemerintah

    • calendar_month Rab, 11 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan penanganan ujaran kebencian (hate speech) oleh Polri dikhawatirkan membatasi partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam rangka memberikan kritik terhadap pemerintah dinilai menjadi terbatas. “Peluang membatasi masyarakat untuk mengkritik pemerintah sangat besar,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, Jakarta, Selasa (10/11). Ia mengatakan tujuan dari pengaturan ujaran kebencian adalah […]

  • Aksi Masyarakat Muratara Tolak Pj. Bupati Bukan Putra Daerah

    • calendar_month Rab, 14 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 161
    • 0Komentar

    MURATARA, Jurnalindependen.com — Puluhan warga yang mengatasnamakan masyarakat Musi Rawas Utara (Muratara) lakukan aksi damai didepan kantor Bupati Muratara, Rabu (14/01/2015) dengan membawa spanduk yang berisi penolakan Pj Bupati yang bukan putra asli Muratara. Diantara tuntutan warga tersebut menolak bila Gubernur Sumatera Selatan memaksakan Pj Bupati orang dekat gubernur, selain itu ancaman akan melakukan Reperandum pindah ke Provinsi Jambi. dalam […]

  • Bawaslu Terima Gugatan Parpol Tidak Lolos Verfikasi

    • calendar_month Sel, 20 Feb 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 148
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan, parpol yang tidak lolos verifikasi calon peserta Pemilu 2019 bisa mengajukan upaya hukum hingga ke PTUN. Pada Senin (19/2) Bawaslu telah resmi menerima gugatan hasil verifikasi parpol yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang (PBB). “Jika nanti gugatan parpol tidak diterima atau ditolak oleh Bawaslu, maka kan […]

  • Penilaian Lomba Kampung Tangkal Covid Dimulai

    • calendar_month Sen, 6 Jul 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – | Mulai Senin (6/7) hingga 10 Juli mendatang dilakukan penilaian lomba Kampung Tangkal Covid-19 Tingkat Kota Lubuklinggau. Dan besok, Selasa, (7/7) penilaian dilakukan di Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Barat II Lubuklinggau Utara II dan Lubuklinggau Selatan II. Secara teknis penilaian dilakukan dari 6-10 Juli dengan tim penilai terdiri dari 5-8 orang dan […]

  • Bupati Mura Sanjung Guru Orang Mulia Setelah Orang Tua

    • calendar_month Sel, 14 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 151
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud menyerahkan Surat Keputusan (SK), pengangkatan 295 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II, di Auditorium Pemkab Mura, sekitar pukul 10.00 WIB, Selasa (14/06/2022). Bupati berpesan kepada PPPK agar dapat bekerja dengan baik, profesional, berdedikasi, cerdas dan bawa nama baik Kabupaten Mura, untuk mewujudkan […]

expand_less