PALEMBANG – | Pada proyeksi kedepan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkeinginan lebih mendorong penyaluran kredit pada usaha-usaha mikro, mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan melalui kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kepala OJK Kantor Regional 7 Sumatera Selatan (Sumsel), Panca Hadi Suryanto menyampaikan, saat ini penyaluran KUR di Sumsel cukup baik dan menjadi salah satu potensi untuk pengembangan usaha-usaha mikro di provinsi ini.

“Untuk Sumsel ini cukup baik, karena penyaluran KUR disini mencapai target. Hal ini jadi peluang kita untuk terus memperluas akses keuangan daerah,” sampainya disela-sela seminar kajian potensi ekonomi dan akses keuangan daerah (KPAKD) Provinsi Sumsel tahun 2019 di kantor OJK Regional 7 Sumsel, Senin (16/12/19).

Saat ini, sambung Panca, untuk bank penyelenggara KUR ada 11, dalam evaluasi triwulan ketiga kemarin, ada bank yang melampaui target yang ditetapkan ada yang tidak melampaui target. Dimana, sektor yang paling besar pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Ada bank yang tidak melampaui target di Sumsel, tapi bukan berarti secara nasional tidak mencapai target. Karena bisa saja capaian target terpenuhi dari daerah lain,” terangnya.

Panca mengungkapkan, total KUR yang telah disalurkan 3,181 Triliun, dengan rincian KUR Mikro 1,370 Triliun, KUR kecil atau retail 1,806 Triliun dan sedikit KUR TKI 4,39 Miliar hanya BRI.

“Untuk KUR cukup baik dan NPL nya bagus 0,15% dan ini sangat kecil untuk KUR Mikro,” ulasnya.

Sementara itu, anggota KPAKD, Dr Azwardi mengtakan, saat ini pertumbuhan ekonomi Sumsel lebih tinggi dibanding nasional. Dimana, nasional 5,17% dan Sumsel 6,34%.

Hanya saja, pada kondisi yang dilematis, ternyata tingkat kemiskinan di provinsi ini, lebih tinggi dibanding nasional, yakni 12,8% berbanding 9,6%.

“Kondisi yang dilematis antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan,” ungkapnya.

Saat ini upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, dengan terus mendorong perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan, yakni sektor pertanian.

Dimana, dari sekitar 8 juta jiwa masyarakat di Provinsi ini, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian ada sekitar 5 juta jiwa.Artinya, lebih dari 50% masyarakat Sumsel bergerak di sektor pertanian.

“Dari 8 juta jiwa, sekitar 1,3 juta jiwa dikalikan dua anak dan satu istri, maka lebih kurang 5 juta jiwa masyarakat kita bergerak di sektor pertanian. Artinya sektor inilah yang harus kita dorong untuk mengurangi angka kemiskinan yang berbanding terbalik dengan angka pertumbuhan ekonomi,” ulasnya.

Dalam empat tahun terakhir, nilai tukar petani yang diterima, lebih rendah dari barang-barang konsumsi yang harus dibeli para petani. Hal itu berakibat pada daya beli yang menurun, sehingga berdampak pada angka kemiskinan.

“Ini jadi informasi dan potret bagi Pemerintah terutama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkat untuk lebih giat lagi mendorong sektor pertanian,” bebernya.

Media Center Diskominfo Prov.Sumsel/CleY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *