Ambil Langkah Strategis, Pemkab Mura gandeng ‘LAMA I’ Atasi Perubahan Iklim

Bupati Ridwan Mukti menyampaikan kata sambutan.

Suasana acara konsultasi publik

* MOU dengan ‘LAMA I’, Pemkab Mura Komitmen Turunkan Gas Emisi Rumah Kaca

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Guna mewujudkan Sinergi dan Integrasi antara Mitigasi perubahan iklim dan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas (Mura) lakukan MOU dengan Locally Appropriate In Indonesia (LAMA – I), Senin (06/05/2015) di Hotel Hakmaz Taba, Lubuklinggau Sumatera Selatan (Sumsel).

Penandatanganan kerja sama (MOU) tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen antara Pemkab Mura dengan Program LAMA-I, untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumsel.

Bupati Musi Rawas, H Ridwan Mukti menyampaikan bahwa Pemkab Mura telah mengambil langkah yang cukup strategis dengan membentuk tim koordinasi pelaksanaan Program Kerja (Pokja) Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradations (REDD+), sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi perubahan iklim.

“Fungsi Pokja REDD+ ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam upaya penurunan emisi dengan jalan melakukan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan supaya 45 persen luas wilayah dapat diselamatkan dan tetap konsisten dalam implementasi pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada RPJM dan RPJMD”, jelas Ridwan Mukti.

Arahan aksi mitigasi, tambah Ridwan Mukti, ditujukan untuk mempertahankan tutupan hutan pada elevasi tinggi sepanjang bukit barisan seperti  kawasan hutan dalam dan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan melakukan perlindungan terhadap kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan tata guna lahan berkelanjutan pada kawasan hutan, perkebunan dan areal pertambangan.

Sementara itu, Indonesia Country Coordinator (ICRAF), Sonya Dewi mengungkapkan  bahwa program LAMA – I ini berlangsung di dua provinsi yaitu Provinsi Sumsel Papua. Di Provinsi Sumsel  dilaksanakan  di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Mura, Kabupaten Muba (Musi Banyuasin), dan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan di Provinsi Papua di laksanakan ditiga Kabupaten yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan kabupaten Merauke.

“Kabupaten Mura dapat menjadi contoh dan di angkat di tingkat Provinsi, dan Nasional bahkan Internasional, ditinjau dari Aspek hidro ekologis, Kabupaten Mura sangat berpotensi dalam implementasi aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dalam proses pembangunannya.

Aksi mitigasi ini memiliki manfaat selain peningkatan Karbon, yaitu manfaat keberlanjutan Jasa Lingkungan bagi masyarakat lokal, seperti mempertahankan Daerah Aliran Sungai (DAS), mempertahankan keanekaragaman hayati, mencegah terjadinya banjir dan longsor,” papar Sonya Dewi.

Pada konsultasi public bertemakan “Membangun Strategi tata guna lahan untuk mendukung pembangunan rendah emisi di kabupaten Musi  Rawas” tersebut juga dihadiri dari SKPD tingkat Provinsi Sumatera Selatan diantaranya, BAPPEDA, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup. Selain itu Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, Universitas Musi Rawas, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Mura.

Dalam melakukan 17 aksi mitigasi tersebut Pokja REDD+ bekerja sama dengan LAMA – I) yang didukung langsung  oleh Danish International Development Agency (DANIDA) diinisiai oleh World Agroforestry Center (ICRAAF) bekerja sama dengan Deutsche Geselischaft For Internationale Zummenarbeit (GIZ), Center For Climate Risk and Opportunity Management In Southeast Asia and Pacific, Bogor Agriculture University (CCROM – IPB). (Advetorial – Perri)