Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Bupati : Keterbukaan Informasi Kunci Kemajuan Daerah

Bupati : Keterbukaan Informasi Kunci Kemajuan Daerah

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 19 Apr 2018
  • visibility 91

MUSI RAWAS – Salah satu kunci pembangunan daerah yakni bagaimana Pemerintahan dapat mengelola dan menyampaikan informasi kepada public, sehingga tidak terjadi kesalahan informasi yang akhirnya akan berpengaruh pada persepsi dan dukungan publik kepada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal ini diungkapkan Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan sebelum membuka secara resmi acara sosialisasi Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Induk dan PPID Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (19/04/2018) di Gedung Auditorium Pemkab Musi Rawas.

Dikatakan Bupati, sistem keterbukaan informasi Publik melalui PPID merupakan hal yang baru dan akan diterapkan di daerah ini, walaupun ada beberapa daerah yang telah lebih dulu menerapkannya. Namun ini akan menjadi awal yang baik bagi Pemkab Mura untuk menunjang kemajuan daerah dengan memberikan informasi kepada Publik.

Untuk itu, Bupati mengharapkan seluruh Pimpinan OPD dan Aparatur Sipil Negara diminta untuk sama-sama memahami kegiatan ini untuk menyampaikan setiap informasi baik program maupun kegiatan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Untuk itu Bupati menegaskan tidak ada alasan lagi untuk tidak menyampaikan informasi.

Selain itu, Bupati juga menekankan agar Pejabat dan ASN yang telah diberi amanah untuk dapat mengelola anggaran dan program dapat mempedomani 6 azas diantaranya Transparansi, Akuntabilitas , kondisional, Partisipasi, Kesamaan hak, dan Kesingkronisasi hak. Bupati juga mengharapkan OPD terkait dapat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan dapat melengkapi dokumen-dokumen. Dengan gotong royong bersama untuk membangun musi rawas menjadi lebih baik

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Mura, H Bambang Hermanto melalui Sekertaris, M Rozak dalam laporannya mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan mengacu pada PP No 61 Tahun 2010, Permendagri No 03 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Musi Rawas No 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Musi Rawas, dengan tujuan untukpemantapan tugas dan kewenangan PPID Induk dan Pembantu pada OPD dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.

Kegiatan Sosialisasi ini juga menghadirkan 3 narasumber diantaranya Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan pengelolaan informasi pusat penerangan Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri, DR Handayani Ningrum, SE, M.Si yang membedah Permendagri No 3tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Kepala Bagian Pelayanan Informasi Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Soekartono, S.Ip yang membedah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Narasumber terakhir yaitu dari Kabid Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Propinsi Sumatera Selatan, Amrullah, SSTP, M.Si yang mengangkat tema tentang Tugas dan Fungsi PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik.

Sosilalisasi ini juga dihadiri dan diikuti oleh Wakil Bupati Musi rawas Hj. Suwarti, Sekertaris Daerah Musi Rawas, Seluruh Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD serta Camat di Lingkungan Pemkab Musi Rawas. Selain itu, acara ini dihadiri oleh Kepala Diskominfo Lubuklinggau dan Musi Rawas Utara. (*)

Musi Rawas, 19 April 2018

Seksi Pelayanan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo dan Satatistik Kabupaten Musi Rawas

Arief Candra

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDIP & PBB Tolak Larang Mantan Koruptor jadi Caleg

    • calendar_month Kam, 5 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    JAKARTA — Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan ini juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak. Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP, Eko Sigit Rukminto Kurniawan, […]

  • Pembebasan Lahan Untuk Proyek Tol Bengkulu-Sumsel

    • calendar_month Sen, 1 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    BENGKULU – | Pemerintah Provinsi Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai membebaskan lahan terkena proyek jalan tol yang menghubungkan Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Selatan. “Surat Keputusan Penetapan Lokasi (Penlok) pembangunan jalan tol sudah saya tandatangani, artinya proses pembebasan lahan segera dimulai,” kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Bengkulu, Senin. Ia mengatakan telah menyediakan […]

  • Kemenkumham Sahkan Golkar Versi Ancol, Fraksi Golkar Akan Dirombak

    • calendar_month Kam, 12 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 92
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta. Berbekal legalitas Surat Keputusan Menkumham ini, Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berencana untuk melakukan perombakan struktur alat kelengkapan di DPR RI. Wakil Ketua Umum Golkar versi Ancol, Priyo Budi Santoso mengatakan akan ada penyempurnaan fraksi di DPR […]

  • Wow………………..Cekal, “KO” Pertama dari KPK

    • calendar_month Kam, 13 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Selasa (11/4) merupakan hari yang pasti tidak bisa dilupakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada dua kejadian luar biasa yang terjadi, yakni penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan melalui penyiraman atau penyemprotan air keras terhadap bekas anggota Polri itu sehingga pada Rabu, Novel harus dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan lebih mendalam. Kejadian kedua […]

  • Bupati Ratna Machmud Siap Fasilitasi Jaringan Listrik Desa Sindang Laya dan Mukti Karya

    • calendar_month Sen, 15 Agu 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menyampaikan, pembangunan Jaringan Listrik merupakan salah satu langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas dalam memberikan pelayanan dan pembangunan fasilitas untuk masyarakat. “Saya minta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendukung dan turut membantu pembangunan jaringan listrik desa hingga selesai. Dari Desa Sindang Laya hingga Desa Mukti […]

  • Desa di Mura Prioritas Pengunaan DD Inovasi Desa 

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Realisasi program bantuan pemerintah pusat, yakni peyaluran dana desa (DD) sudah masuk tahun ke lima. Sebagai evaluasi, tentunya masing-masing desa mampu memprioritaskan pengunaan DD tidak hanya fokus pembangunan desa melainkan upaya mengarah Inovasi Desa. Hal itu disampaikan, Kepala DPMD Mura Mefta Jhoni didampingi Kabid Fasilitasi Perencaan Keuangan Desa Andrianto ketika dibincangi […]

expand_less