Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Tujuh Komisioner LPSK Disahkan DPR

Tujuh Komisioner LPSK Disahkan DPR

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 13 Des 2018
  • visibility 110

TUJUH komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sudah terpilih, akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (13/12/2018) mengatakan, ketujuh komisioner terpilih tersebut disahkan untuk masa bakti 2018-2023.

Irma menjelaskan, ketujuh nama yang disahkan menjadi anggota komisioner LPSK, yaitu dua orang petahana LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan Hasto Atmojo Suroyo. Dari purnawirawan polisi ada Achmadi. Sementara yang berprofesi dosen ada tiga, yaitu Antonius Prijadi SoesiloWibowo, Maneger Nasution, dan Susilaningtias. Terakhir ada psikolog Livia Istania Iskandar.

Komposisi komisioner yang mengisi LPSK kali ini cukup ideal. Mereka terpilih dari 14 kandidat yang mengikuti seleksi uji kelayakan dan kepatutan. Sebelumnya, kata Erma, Komisi III DPR RI sudah mengumumkan secara terbuka 14 nama tersebut di media massa untuk mendapat masukan masyarakat.

“Senin 22 Oktober, mengambil nomor urut peserta dan pembuatan makalah oleh masing-masing calon. Tanggal 4 Desember, uji kepatutan dan kelayakan untuk mengetahui visi dan misi bila para calon terpilih menjadi anggota LPSK. Dan 5 Desember mengadakan rapat pleno terbuka untuk ambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat dari 10 fraksi yang akhirnya menyetujui tujuh nama,” ungkap Erma dalam laporannya.

Usai membacakan laporannya, Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto selaku Pimpinan Rapat Paripurna menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir, dan disambut dengan jawaban “Setuju”. Palu pengesahan pun diketuk Utut sebagai tanda disetujui. Ketujuh komisioner itupun diperkenalkan kepada seluruh Anggota Dewan. (mh/sf)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dalam Proses Penyidikan, OJK Tetap Koordinasi ke Penegak Hukum

    • calendar_month Kam, 7 Feb 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 155
    • 0Komentar

    OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan proses penyidikan terkait tindak pidana di sektor jasa keuangan tetap berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi lembaga dan/atau pihak lain yang memiliki kewenangan di bidang penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang […]

  • Polres Mura Terus Tingkatkan KYYD Tekan Kriminal 3C

    • calendar_month Sab, 29 Jul 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas terutama kriminal Curat, Curas dan Curanmor (3C) jajaran Polres Musi Rawas (Mura) terus tingkatkan Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD). Post Views: 246

  • Warga Taba Baru Lubuklinggau Pertanyakan Dana Bangub Rp 100 Juta

    Warga Taba Baru Lubuklinggau Pertanyakan Dana Bangub Rp 100 Juta

    • calendar_month Sab, 13 Des 2014
    • account_circle investigasi
    • visibility 139
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Puluhan warga yang berasal dari Rukun Tetangga (RT) 4 dan 5 Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, menggelar aksi demo di kantor Lurah setempat, Senin (8/12). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan dana bantuan gubernur (bangub) yang tidak transparan dikelola oleh pihak Kelurahan. Koordinator Aksi M Senen mengatakan, pihaknya menuntut agar Lurah bisa menjelas […]

  • Kemenko Perekonomian: Tak Ada Insentif Pajak untuk Karyawan

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah mengatakan insentif pajak pada paket kebijakan jilid VII bukan mengenai gaji karyawan. Tetapi insentif pajak kepada perusahaan, khususnya industri padat karya.  “Bukan gaji. Yang kelihatannya akan maju adalah tax allowance(keringanan pajak) untuk industri padat karya,” kata Lukita di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (23/11).  Lukita mengatakan, skema tax allowance […]

  • Deteksi Dini HIV/AIDS, Pemkot Lubuklinggau Periksa Rutin Wanita RISTI

    • calendar_month Rab, 12 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 124
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU, Jurnalindependen.com — Untuk menekan dan menanggulangi penyebaran penyakit menular HIV/AIDS, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) secara rutin lakukan pemeriksaan darah bagi warga yang beresiko tinggi (Risti) termasuk diantaranya Wanita Pekerja Seks (WPS). Kali ini kegiatan mobile voluntary counseling and testing (VCT) HIV/AIDS memeriksa di RT 7 Kelurahan Sumber Agung. Tim […]

  • Ahli Kopi Eropa Puji Kopi Luak Liar Selangit

    • calendar_month Ming, 2 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    BELGIA – Salah satu produk lokal Kabupaten Musi Rawas, Kopi Luwak Liar Selangit mulai menjadi perhatian dunia Eropa, pasalnya kopi jenis ini langsung mendapatkan pujian dari ahli kopi Eropa, Sara Datuk dari JavaNusa dan kedutaan RI di Belgia karena memiliki keunikan tersendiri dari aromanya. Sara Datuk merupakan Co-Founder JavaNusa yang berkedudukan di Brussels, Belgium ini […]

expand_less