Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Bisnis » Kemenko Perekonomian: Tak Ada Insentif Pajak untuk Karyawan

Kemenko Perekonomian: Tak Ada Insentif Pajak untuk Karyawan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 23 Nov 2015
  • visibility 99

JAKARTA — Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Lukita Dinarsyah mengatakan insentif pajak pada paket kebijakan jilid VII bukan mengenai gaji karyawan. Tetapi insentif pajak kepada perusahaan, khususnya industri padat karya. 

“Bukan gaji. Yang kelihatannya akan maju adalah tax allowance(keringanan pajak) untuk industri padat karya,” kata Lukita di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (23/11). 

Lukita mengatakan, skema tax allowance sama dengan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Yakni pengurangan pembayaran pajak penghasilan sebesar 30 persen selama enam tahun dengan masing-masing sebesar 5 persen per tahun. 

“Waktunya tetap, besarannya tetap. Cakupan industrinya yang ditambah,” ujar dia. 

Lukita mengatakan paket kebijakan jilid VII rencananya akan diumumkan pada Rabu (25/11) atau Kamis (26/11). Menurutny, ada dua sampai tiga poin kebijakan yang akan dikeluarkan. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wabup Apresiasi Kreatifitas UMKM Inovasi Pengolahan Pelepah Pinang

    Wabup Apresiasi Kreatifitas UMKM Inovasi Pengolahan Pelepah Pinang

    • calendar_month Sel, 12 Sep 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 137
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Wakil Bupati (Wabup) Musi Rawas Hj. Suwarti berupaya mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk terus berinovasi melalui pemberdayaan dan pelatihan berbagai bidang usaha dan peluang yang ada. Kesempatan kali ini UMKM di Kabupaten Musi Rawas mendapat pelatihan pengolahan pelepah pinang yang dapat menjadi wadah ramah lingkungan. Pelatihan ini juga sebagai […]

  • Kejuaraan Sepeda Gunung Dispora Lubuklinggau Diduga Mark Up

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 116
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Tahun 2014 Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kota Lubuklinggau, Propinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan kejuaraan sepeda gunung. Kegiatan ini bertempat di Bukit Sulap dengan menghabiskan dana sebesar Rp 1,9 milyar. Tapi, biaya yang dianggarkan itu diduga beraroma penggelembungan dana (mark up) dan terkesan tidak masuk akal. Pasalnya, ada beberapa item kegiatan tersebut yang […]

  • Mantan Napi Korupsi Diminta Sadar Diri Kembali ke Panggung Politik

    • calendar_month Kam, 19 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 126
    • 0Komentar

    MEDAN – | Angota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah menilai putusan MK (Mahkamah Kostitusi) Nomor 4/PUU-VII/2009 tekait Mantan terpidana yang telah menjalani masa pidana yang harus menunggu lima tahun jika ingin mengajukan diri dalam dunia politik itu sudah final and binding atau sudah final dan mengikat. Meski demikian ia menyarankan agar mantan Napi termasuk […]

  • Lomba BBGRM Ajang Tumbuhkan Semangat Bangun Desa

    • calendar_month Kam, 2 Jun 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud menghadiri dan membuka secara langsung Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022, di Desa Marga Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kamis (2/6/2022). Kepala Dinas PMD Sumsel, Nelson Firdaus, mengatakan ada empat tujuan dari lomba ini yakni, pertama […]

  • Harga Karet Sumsel, ‘Turun’ Rp 35,-/kg Selasa 5 Oktober 2021

    • calendar_month Sel, 5 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 153
    • 0Komentar

    HARGA INDIKASI KARET PROV. SUMSEL, 5 OKTOBER 2021 dengan Kadar Karet Kering (KKK) sebagai berikut : 1. KKK 100% dibeli Rp 20.180,-/kg 2. KKK 70% dibeli Rp 14.126,-/kg 3. KKK 60% dibeli Rp 12.108,-/kg Baca : Harga Karet Sumsel, ‘Naik’ Rp 47,-/kg Senin 04 Oktober 2021 4. KKK 50% dibeli Rp 10.090,-/kg 5. KKK 40% […]

  • BPKAD Lubuk Linggau Dinilai kurang Cermat Susun Laporan Keuangan, BPK: Properti Investasi Tak Gambarkan Sebenarnya

    BPKAD Lubuk Linggau Dinilai kurang Cermat Susun Laporan Keuangan, BPK: Properti Investasi Tak Gambarkan Sebenarnya

    • calendar_month Rab, 16 Apr 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 198
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau dinilai kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyusunan Kebijakan Akuntansi yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD kurang cermat dalam proses penyusunan Kebijakan Akuntansi terkait Properti Investasi. Akibatnya, saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena sebagian ada yang masuk kriteria […]

expand_less