Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Tahun 2020, Cuma Ada Satu Permintaan Informasi ke PPID Mura

Tahun 2020, Cuma Ada Satu Permintaan Informasi ke PPID Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 4 Jan 2021
  • visibility 65

MUSI RAWAS – | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Pangidoan Silitonga mengatakan ada satu permintaan data informasi Tahun 2020 lalu.

“Permintaan ada satu, bisa jadi sebenarnya banyak namun karena informasi sudah tersedia di website kita, mereka tinggal melihat dan download langsung.

Karena memang selama ini kami selalu berupaya melengkapi informasi yang diperlukan masyarakat,” ungkap Pangidoan Silitonga saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (04/01/2021).

Ia juga menyampaikan, Tahun 2021 ini ada wacana perubahan baru dari Pemerintah Pusat mengenai PPID, dari esselon III ke esselon II

“Hirarki memang mungkin tidak sesuai, karena PPID dijabat esselon III yang melekat pada Kabid Infokom Publik,
dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang esselon I.

Selain itu PPID Pembantu dijabat Sekretaris esselon III juga di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama esselon dengan PPID.

Itu mungkin pertimbangan dari Pemerintah Pusat, kalau PPID dijabat esselon II pada jabatan melekat Kepala Dinas Kominfo ada kesesuaian karena PPID Pembantu dijabat esselon III/Sekretaris OPD,” tutupnya.

Penulis/Editor : Faisol

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berdalih Izin, Oknum Kades Diduga Pungut Biaya Penangkar SBW

    • calendar_month Jum, 23 Okt 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com –Mengenai izin penangkaran Sarang Burung Walet (SBW) di Kecamatan Megang Sakti dikeluhkan penangkar bersangkutan. Salah seorang penangkar yang dirahasiakan namanya mengatakan kepada Jurnalindependen.com, siang tadi (Jum’at/23/10/2015) bahwa para penangkar didaerahnya merasa terbebani oleh oknum kades, karena berdalih Peraturan Daerah (Perda) mengutip uang hingga Rp 1,5 juta kepada penangkar SBW. “Oknum meminta sejumlah uang […]

  • Berantas Pungli Sertifikat Tanah

    • calendar_month Sab, 9 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus benar-benar gratis dan bebas dari pungutan liar (pungli). Karena PTSL ini adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyatnya serta pembiayaannya juga dilakukan oleh pemerintah. “Pungli itu sudah harus zero pungli. Karena program PTSL ini adalah program pemerintah yang dibiayai oleh […]

  • Ini Jawaban Ketua LSM PPNI Menanggapi Komentar Karyasid

    • calendar_month Kam, 18 Mei 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Menanggapi ucapan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan H Karyasid Helmi yang telah diberitakan sebelumnya dengan judul : Soal Komentar LSM PPNI, Karyasid : “Bila Perlu Aku Cucuk Mulutnya” Subar Ketua LSM Peduli Pembangunan Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan, “Selaku Kepala Dinas tidak wajar untuk mengucap seperti […]

  • Terkait STQH, Penyidik Polres Mura Periksa Kabag Kesra Muratara

    • calendar_month Sel, 6 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Musi Rawas (Mura) kembali unjuk gigi mengulang prestasi di tahun 2014. Ditahun 2019, Tipikor Polres Mura kembali mencoba mengungkap kasus dugaan penyimpangan pada kegiatan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQ-H) yang menelan anggaran lebih dari 7 Milyar. Senin (5/8). Berdasar laporan dari […]

  • Terganjal Selisih Suara, Permohonan PHP Provinsi Sumsel dan Kota Bekasi Tidak Diterima MK

    • calendar_month Kam, 9 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA – Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Kerinci, Provinsi Papua, Kabupaten Lahat berujung dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Demikian putusan dismissal MK yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi para hakim konstitusi lainnya pada Kamis […]

  • Ditengah Pandemi Covid-19, UKM Perlu Diberi Stimulus

    • calendar_month Jum, 24 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Djafar mendorong adanya pemberian stimulus bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang harus terhenti akibat pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Dalam hal ini, Pemerintah harus menyiapkan upaya pendataan yang matang agar stimulus berjalan baik, serta dapat mengarah langsung kepada UKM yang benar-benar membutuhkan bantuan. […]

expand_less