Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Soal Pemotongan Uang JKN, FKBPD Ajukan Surat Konfirmasi ke Pemkab Mura

Soal Pemotongan Uang JKN, FKBPD Ajukan Surat Konfirmasi ke Pemkab Mura

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 19 Apr 2015
  • visibility 50

MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, M Joko menyayangkan penyelenggara negara dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. Pasalnya surat konfirmasi terkait dengan Pemotongan Uang Jasa Kapitasi (JKN) hingga kini belum ada balasan, padahal pemotongan uang JKN tersebut dinilai melanggar hukum.

Kepada Jurnalindependen.com, Ahad (19/05/2015) M Joko menyampaikan bahwa dirinya melayangkan surat permintaan data dan Informasi tertanggal 30 Maret 2015dengan No. oo36/S-konf/ DPD FKBPD/MURA/III/2015, yang ditujukan 1. Bupati Mura 2. Dinas Kesehatan (Dinkes) Mura, melalui suratnya tersebut M.joko mengungkapkan ingin mengetahui jumlah dan siapa saja penerima uang Jasa Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) tersebut ,serta spesifikasi tekhnis pembagiannya.

“Sampai saat ini belum ada balasan surat tersebut, saya sangat menyayangkan kinerja penyelenggara Negara, kalau mereka dalam membayar uang JKN tersebut menggunakan uang pribadi mereka wajar kalau mereka tidak membalas saya tersebut tapi yang digunakan itukan uang rakyat uang yang diperoleh hasil kumpulan uang pajak yang di bayar oleh rakyat.

Saya sangat menghormati penyelenggara Negara mereka sibuk dengan urusan kantor , sehingga sulit sekali untuk di temui, tapi penghormatan mereka kepada ormas (organisasi masyarakat), yang menjalan perannya sebagai kritik control social independen dan juga sebagai salah satu pilar pengawasan yang melekat didalam sistim administrsi Negara yaitu pengawasan masyarakat,” kata M Joko.

Joko juga menambahkan bahwa dirinya merasa kasihan kepada para penerima uang JKN tersebut mereka sudah bekerja maksimal tapi disaat menerima uang jasa terjadi pemotongan.

Dilain pihak Dinas Kesehatan Mura belum dapat dikonfirmasi terkait keberadaan surat konfirmasi yang dilayangkan oleh FKBPD tersebut karena sangat sulit sekali untuk di temui.(Pr)

Berita Terkait :

Mengenai Pemotongan Uang JKN, Inspektorat Akui Belum Terima Laporan

Terkait Potongan Uang Jasa Kapitasi, Penjelasan Inspektorat Membingungkan

Diduga Ada Pemotongan Uang Jasa Kapitasi JKN di Dinkes Mura

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • MPK Minta Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Dispora LLG

    • calendar_month Sab, 25 Jul 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Korupsi (MPK) yang ada di daerah ini, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Pemerintah Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). “Kita meminta kepada aparat penegak hukum, kiranya untuk segera mengusut dugaan penyimpangan terhadap beberapa item […]

  • Hasto Kristianto : Rakyat adalah Hakim Tertinggi, Tugas PDIP Selami Aspirasi Rakyat

    • calendar_month Rab, 13 Mei 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    PALEMBANG, Jurnalindependen.com — PDI Perjuangan memastikan agar jajaran partai di seluruh tingkatan siap bergotong royong dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada), karena ini bukan pemilu orang per orang. Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto kepada wartawan, Rabu (13/05/2015) usai pembukaan Fit and Profer Test atau uji kelayakan dan kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah di […]

  • Infrastruktur Cuma Capai 5 Persen Pertumbuhan Ekonomi

    • calendar_month Rab, 29 Agu 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 41
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang ambisius dilakukan pemerintah ternyata hanya berdampak pada 5 persen pertumbuhan ekonomi. Klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi semakin baik akibat pembangunan infrastruktur perlu dicek ulang. Dampak infrastruktur itu baru terlihat pada jangka panjang, bisa di atas tiga tahun. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi via wawancara telepon mengatakan, di […]

  • Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Sambut dan Promosikan Asian Games ke-18

    • calendar_month Kam, 3 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SELALU saja ada hal menarik yang bisa diperbincangkan dari penampilan dan gaya berbusana Presiden Joko Widodo. Sebelumnya pernah ada jaket _bomber_, sandal dan payung biru, sarung, hingga penampilan Presiden menjajal motor _chopper_ bak tokoh dalam film Dilan yang masing-masing mendatangkan kehebohan tersendiri. Kini, ada lagi hal menarik lainnya yang kembali diperbincangkan. Saat menerima perwakilan ketua […]

  • Presiden Ingatkan Masyarakat Bijak Gunakan Dana dari Bank Wakaf Mikro

    • calendar_month Kam, 15 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    BANTEN – Ada hal menarik saat Presiden mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada Rabu, 14 Maret 2018. Presiden Joko Widodo menyempatkan untuk berdialog dengan nasabah Bank Wakaf Mikro. Salah satunya adalah Ibu Bahiyah dari Kampung Tanara. “Saya ingin kira-kira kalau minta tambahan modal dapat nggak dari Bapak?” tanya Ibu Bahiyah […]

  • Pertemuan IMF & WB di Bali Tidak Penting Bagi Indonesia

    • calendar_month Sab, 29 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik keras rencana pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Nusa Dua, Bali pada 12-14 Oktober 2018 mendatang. Pertemuan tersebut dipandangnya tidak penting bagi Indonesia yang memfasilitasinya sebagai tuan rumah, karena sangat tidak menguntungkan. “Pembangunan model IMF dan WB adalah kapitalisme, model yang saya kira selalu merugikan kepentingan […]

expand_less