Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

Sistem Perekonomian Dinilai Tidak Pro Rakyat Miskin

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 6 Sep 2021
  • visibility 125

JAKARTA – | Sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan saat ini dinilai Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, tidak pro rakyat miskin. Indikatornya terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya-miskin yang kian lebar dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19. Kini, angka kemiskinan sudah mencapai 27,54 juta jiwa.

Hafisz mengungkapkan hal ini dalam keterangan persnya, Senin (6/9/2021). Per Maret 2021, angka kemiskinan bertambah lagi 1,12 juta orang, sehingga rakyat miskin di Indonesia saat ini berjumlah total 27,54 juta orang. Semua ini dipicu oleh penurunan pendapatan dan berhenti bekerjanya para tulang punggung keluarga.

“Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro rakyat miskin, karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya. Sedangkan rakyat miskin juga bertambah bukannya berkurang,” imbuhnya.

Politisi PAN ini juga menilai, counter cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah. Idealnya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia. Semua fakta ini terkonfirmasi dari data yang dirilis BPS dan Bappenas.

Dampak pandemi Covid-19, memang dirasakan semua lapisan masyarakat. Kondisi sangat berat terutama dirasakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Bahkan, Kementerian PPN/Bappenas menyebut, akibat pandemi Covid-19 ada 26 persen tulang punggung keluarga yang berhenti kerja dan 50 persen mengalami penurunan pendapatan.

“Ini artinya ada 10-14 persen orang miskin di Indonesia. Terjadi pertambahan ketimpangan antara si kaya dan si miskin (rasio gini) bulan Maret 2021 sebesar 0,384 (naik dibanding Maret 2020 yaitu 0,381),” ungkapnya.

Di sisi lain, justru ada peningkatan pendapatan untuk golongan menengah atas (golongan mampu). “Harusnya, model pembangunan yang dibuat mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semuanya,” tutup legislator dapil Sumatera Selatan I itu. – mh/er — DPRRI

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tindak Lanjut MoU, 11 ASN Mura Ikut Pelatihan Smart City di Pemkot Bandung

    • calendar_month Jum, 6 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    SETELAH sukses melaksanakan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Aplikasi Smart City dan E-Government antara Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 terdahulu bertempat di Pendopo Kota Bandung, kali ini Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengirim 11 ASN dari berbagai OPD untuk ikuti pelatihan Aplikasi yang ada. […]

  • Masih Ada OPD Belum Terapkan Keterbukaan Informasi di Musi Rawas

    • calendar_month Jum, 26 Okt 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Sistem Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Musi Rawas belum dapat sepenuhnya di terapkan. Kendati sudah ada sosialisasi dari PPID namun masih ada OPD dilingkungan Pemkab Musi Rawas yang belum melaksanakannya. Ketua DPD LSM Kriksi Kabupaten Musi Rawas, Jhonsoni menyampaikan masih ada OPD yang terkesan tertutup tentang pemberian informasi kepada publik. “Terkadang publikasi informasi […]

  • Asian Games 2018, Pemkab Diminta Siapkan Produk Unggulan

    • calendar_month Kam, 9 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    PALEMBANG – Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan, Permana minta kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk menyiapkan produk unggulan daerah dalam menyongsong pelaksanaan Asian Games 2018. Post Views: 444

  • Polda Sumsel Usut Dugaan Penyimpangan Proyek Drainase Lubuklinggau

    • calendar_month Sab, 17 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU — Keseriusan anggota Tipikor Polda Sumatera Selatan mengusut indikasi korupsi terhadap pembangunan proyek drainase yang ada di kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 lalu, dimana dananya dalam proyek ini menelan dana miliaran rupiah, patut diacungkan jempol. Sebelumnya pihak tipikor Polda sudah memeriksa Konsultan Proyek dan juga turun ke lapangan mengcross cek terhadap […]

  • 23 Paket Senilai 34,9 M Dicairkan dengan Surat Sakti Bupati Musi Rawas

    • calendar_month Ming, 7 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Pencairan 23 paket proyek jalan dan jembatan PU BM Kabupaten Musi Rawas dinilai Forum Masyarakat Anti Korupsi (FAMAK) janggal dan diduga merugikan negara. 23 paket senilai 34,9 miliar dari Dana APBD Musi Rawas tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan hanya mengandalkan rekomendasi (Surat Sakti) Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti. Hal ini disampaikan […]

  • Koperasi Langit Biru Akan Kelola Sementara Hutan Kota ‘Pelangi’

    • calendar_month Sen, 29 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 122
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Sementara menunggu Perda retribusi wisata Hutan Kota ‘Pelangi’, pengelolaan sementara dilakukan Koperasi Langit Biru kerjsama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mura, Marsono kepada wartawan, usai peresmian Hutan Kota ‘Pelangi’ oleh Bupati Musi Rawas di kawasan Agropolitan Center […]

expand_less