Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Koperasi Langit Biru Akan Kelola Sementara Hutan Kota ‘Pelangi’

Koperasi Langit Biru Akan Kelola Sementara Hutan Kota ‘Pelangi’

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 29 Jul 2019
  • visibility 176

MUSI RAWAS – | Sementara menunggu Perda retribusi wisata Hutan Kota ‘Pelangi’, pengelolaan sementara dilakukan Koperasi Langit Biru kerjsama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mura, Marsono kepada wartawan, usai peresmian Hutan Kota ‘Pelangi’ oleh Bupati Musi Rawas di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti, Senin (29/07).

“Pengelolaan sementara dilakukan oleh Koperasi Langit Biru, karena Perdanya masih proses ditingkat provinsi.

Nanti kerjasama antara Pemkab Mura yang diwakili Disbudpar dengan Koperasi Langit Biru. Kesepakatan bagi hasil akan dibuat, karena setelah peresmian ini akan segera operasional,” kata Marsono.

Mengenai tarif retribusi, Marsono menerangkan bahwa sementara di kelola Koperasi tetap mengacu sebagaimana Perda yang saat ini masih di naikkan ke Provinsi.

“Tarif retribusi masuk kawasan wisata Hutan Kota ‘Pelangi’ maksimal sesuai tarif di Perda. Namun tergantung kesepakatan karena ini baru awal, tapi tidak melebihi dari yang tercantum di Perda.

Pengelolaan melalui Koperasi ini sifatnya sementara, karena menunggu persetujuan Perda dari Provinsi belum turun, tempat ini butuh perawatan dan kebersihan. Koperasi yang ditunjuk ini yang merawat dan menjaga kebersihannya,” ungkap Marsono.

Marsono juga mengakui penunjukan Koperasi Langit Biru ini merupakan koperasi yang beranggotakan pegawai DLH.

“Koperasi ini beranggotakan para pegawai DLH, nanti Koperasi ini mempekerjakan karyawan yang bertugas di kawasan wisata Hutan Kota Pelangi,” katanya.

Sementara Kabid Objek Wisata Disbudpar, Widya Lismayanti mengatakan kedepan Disbudpar dan DLH akan duduk satu meja untuk membahas pengelolaan Hutan Taman Kota.

“Tentu kita Konsultasi dulu dengan Bagian Hukum, supaya kesepakatan yang kita ambil tetap mengacu kepada Perda dan tidak menyalahi aturan yang berlaku,” katanya. | *

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Jakarta – Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, Belanda. Munir diracun di udara. Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa? […]

  • Peringati Hari Korpri, Pemprov Sumsel Gelar Jalan Sehat & Senam Kebugaran

    • calendar_month Jum, 23 Nov 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 117
    • 0Komentar

    Palembang – Memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-47 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar jalan sehat dan Senam Kebugaran Jasmani  di Halaman Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (23/11). Kegiatan jalan sehat pada pukul 06.00 WIB, dibuka langsung Asisten Adminis trasi dan Umum Setda Pemprov. Sumsel Prof. Eduar Juliarta. Kegiatan ini mengusung […]

  • Sekarang ASN Mura Dipermudah Urus Kenaikan Pangkat

    • calendar_month Jum, 23 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 176
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS- Badan Ketrampilan Pegawai dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Musi Rawas mempermudah Aparatur Sipil Daerah (ASN) mengurus SK kenaikan pangkat. Pelayanan prima itu diberikan sebagai bentuk kepedulian BKPSDM terhadap ASN yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Bahkan setelah SK kenaikan pangkat itu selesai, kepala BKPSDM H Rudi Irawan turun langsung ke kecamatan untuk menyerahkannya […]

  • BKPSDM : Rekrutment CPNS Tunggu Perpres

    • calendar_month Rab, 21 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Meskipun secara administrasi, masing-masing daerah tak terkecuali Kabupaten Musi Rawas (Mura) telah mengajukan jumlah kebutuhan formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Pemerintah Pusat. Namun, hingga penghujung Agustus 2019, belum ada kepastian karena masih harus menunggu disahkanya peraturan presiden (Perpres). Hal itu dikemukan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia […]

  • Kabupaten Mura Raih Nilai Tertinggi Peduli HAM di Sumsel

    • calendar_month Rab, 12 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 132
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komitment Bupati Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan dalam upaya pemajuan dan pemenuhan HAM (Hak Azazi Manusia) di Bumi Musi Rawas Sempurna ini berbuah Manis dengan meraih nilai tertinggi se Propinsi Sumatera Selatan dari hasil penilaian Kementerian Hukum dan HAM RI Atas Komitmen ini Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly, di […]

  • Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    Tiga SKPD Pemkab Mura Lebih Bayar Jasa Konsultansi Konstruksi Rp405 Juta

    • calendar_month Sel, 13 Feb 2024
    • account_circle investigasi
    • visibility 157
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Pemkab Musi Rawas dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 menyajikan anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp11.334.595.384,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.975.818.894,00 atau 96,83% dari anggaran. Hasil pemeriksaan secara uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dokumen pertanggungjawaban serta hasil konfirmasi dengan konsultan menunjukkan adanya permasalahan pada tiga […]

expand_less