Proyek Infrastruktur Tidak Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi
- account_circle investigasi
- calendar_month Kam, 29 Mar 2018
- visibility 107
JAKARTA – Empat tahun selama Presiden Joko Widodo memerintah, proyek infrastruktur yang telah dibangun ternyata tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ratusan proyek infrastruktur tak memiliki asas manfaat.
Demikian penegasan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2018). Infrastrutur yang tak berdampak pada pertumbuhan itu terlihat dari perbandingan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kawasan ASEAN.
Diungkap Bambang, kini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat 6 ASEAN. Sebelumnya di masa pemerintah SBY, Indonesia berada di peringkat tertinggi. Bambang menyampaikan data pertumbuhan ekonomi terkini di Kawasan ASEAN. Laos menempati puncak pertumbuhan tertinggi dengan 7,40 persen. disusul Myanmar (7,3%), Kamboja (7,20 persen), Filipina (6,90 persen), Vietnam (6,20 persen), dan Indonesia (5,02 persen).
“Selama empat tahun Presiden Jokowi memerintah, lebih Rp1.500 triliun yang digunakan untuk membangun infrastruktur. Rata-rata setiap tahun menghabiskan Rp300-400 triliun. Ternyata, semuanya tidak membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Padahal, masa SBY pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di ASEAN. Sekarang malah menjadi nomor 6,” ungkap politisi Partai Gerindra ini.
Ditegaskan Bambang, apa yang disampaikannya ini merupakan kritik tajam terhadap pemerintah dan siap mempertanggungjawabkannya. Bahkan, ia mengaku berani beradu argument dengan pemerintah seputar pembangunan infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo. Idealnya, setiap pembangunan infrastruktur berdampak signifikan pada pertumbuhan.
“Setiap pembangunan infrastruktur satu step, bisa menumbuhkan ekonomi satu step. Begitu seterusnya. Bahkan, kalau bisa dua sampai tiga step menumbuhkan ekonomi. Harus ada multiplier effect yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya. (mh/sf–DPR)
- Penulis: investigasi
