Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Presiden Promosi Transformasi Ekonomi Digital kepada CEO Selandia Baru

Presiden Promosi Transformasi Ekonomi Digital kepada CEO Selandia Baru

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 19 Mar 2018
  • visibility 111

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tengah bertransformasi. Setelah sekian lama ekonomi bergantung pada ekspor komoditi mentah, kini ekonomi Indonesia berjalan mengikuti tren, seiring dengan bangkitnya ekonomi digital dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah.

“Dan untuk menunjang transformasi ekonomi itu, pemerintahan saya serius untuk mewujudkan reformasi fundamental ekonomi,” kata Presiden dalam pertemuan dengan para CEO Selandia Baru di The Majestic Centre, Wellington, 19 Maret 2018.

Sebagai hasilnya kata Presiden, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan berusaha berdasarkan survey Bank Dunia meningkat dari peringkat 120 di tahun 2014 menjadi peringkat 72 di tahun 2018.

“Peningkatan sebanyak 48 peringkat, hanya dalam waktu empat tahun,” ucap Presiden.

Selain itu, lembaga pemeringkat _Standard and Poor_ juga telah menaikkan kembali peringkat Indonesia menjadi _Investment Grade_ atau layak investasi.

“Ini menandakan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir bahwa Indonesia sekali lagi berpredikat layak investasi oleh tiga lembaga rating dunia, _Standard and Poor, Moodys,_ dan _Fitch_,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5 % per tahun. Yang artinya akan bertumbuh dua kali lipat setiap 14 tahun.

“Ekonomi kita juga tengah bertransformasi oleh hadirnya _e-Commerce_ dan ekonomi digital. Berdasarkan data yang kami miliki, sekitar dua sampai tiga miliar dollar per tahunnya, diinvestasikan untuk sector _e-Commerce_,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, tampak hadir perwakilan dari Industri pengolahan susu terkenal di Selandia Baru, juga dari industri pertanian dan makanan, infrastruktur kelistrikan, pendidikan, perumahan dan konstruksi, dan sektor keuangan.

“Saya menantikan untuk mendengar pandangan dari anda semua,” ujar Presiden kepada para CEO yang hadir.

Selandia Baru, merupakan negara peringkat pertama dalam hal kemudahan berusaha menurut hasil survey Bank Dunia selama dua tahun berturut-turut. Oleh sebab itu, dalam pertemuan tersebut Presiden juga meminta para pebisnis yang hadir untuk berbagi pengalaman bagaimana Selandia Baru dapat menjadi peringkat pertama.

“Tolong berbagi dengan Kepala Badan Investasi kita, Tom (Thomas Lembong), karena saya memberikannya target bahwa Indonesia harus berada dalam peringkat 40 besar di akhir tahun depan,” ujar Presiden disambut tawa hadirin.

Wellington, 19 Maret 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polres Mura Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Pemutaran Film

    • calendar_month Sab, 14 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polres Musi Rawas sampaikan pesan-pesan Kamtibmas melalui pemutaran film di Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas, Jum’at, ( 13/04). Kegiatan pemutaran film Kamtibmas ini dipimpin Kasat Binmas Polres Musi Rawas AKP Junaidi beserta personilnya. Kegiatan ini dihadiri Bhabinkamtibmas Desa U2 Kayadadi Brigpol J Pandepotan, Kades U2 Karyadadi […]

  • Fasilitas Belum Lengkap, Pembangunan Hutan Kota Dinilai Setengah Hati

    • calendar_month Rab, 14 Agu 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 111
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti Musi Rawas (Mura) sebagai Taman Wisata Hutan Kota patut diapresiasi. Namun, dalam pengembangannya sebagai objek wisata baru yang diberi nama Hutan Kota ‘Pelangi’ diharapkan tidak setengah hati, terutama pemenuhan fasilitas umum sarana dan prasarana seperti toilet dan musholla. Aktivis pemerhati […]

  • MKD Mengaku Butuh Kesaksian Riza Chalid

    • calendar_month Ming, 13 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 108
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengaku butuh kesaksian dari pengusaha Muhammad Riza Chalid dalam perkara dugaan pelanggaran etika Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov). Sebab, dalam perkara Setnov ini, posisi Riza Chalid dinilai menjadi kunci.  Pengusaha ini dinilai ikut dalam pertemuan antara Setnov dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin. “Kalau Pak Riza […]

  • Diduga Terkait Penyalahgunaan Anggaran, Kabag Humas di Panggil Jaksa

    • calendar_month Kam, 3 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Diduga terkait adanya laporan penyalahgunaan anggaran di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kamis (03/08/2017) sekitar jam 13.00 wib penyidik Kejaksaan Negeri Lubuklinggau melalui Seksi Pidana Khusus melayangkan panggilan perdana yang ditujukan pada Kepala Bagian Humas daerah itu. Post Views: 258

  • Perusahaan Diminta Jelaskan Status Pekerja

    • calendar_month Kam, 16 Mar 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musirawas, Sumsel meminta perusahaan menjelaskan kepada karyawan tentang statusnya. Jangan sampai karyawan tidak tahu statusnya dan menyebabkan kesalahpahaman mengenai pesangon. Sekretaris Disnakertrans, Yapan Selamat menyampaikan saat sosialisasi dengan PT Dapo Agro Makmur dan beberapa perusahaan lain, Kamis (16/03) di Gubug Mang Engking, Lubuklinggau bahwa permasalahan […]

  • Ahli : Perppu Ormas Multitafsir

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 140
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Kamis (14/9) di Ruang Pleno MK. Sidang digelar untuk tujuh permohonan, yaitu perkara Nomor 38, 39, 41, 48, 49, 50 dan 52/PUU-XV/2017. Post Views: […]

expand_less