Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » KPU Minta Siapkan Tim Perselisihan Hasil Pilkada

KPU Minta Siapkan Tim Perselisihan Hasil Pilkada

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 13 Des 2015
  • visibility 28

PALEMBANG — Komisi Pemilihan Umum RI telah meminta kepada KPU provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan tim Perselisihan Hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015. Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi meminta tim untuk segera melakukan pemetaan.

Komisi Pemilihan Umum kabupaten diminta untuk menyusun kronologis permasalahan atas potensi sengketa dengan memperhatikan adanya sengketa pemilihan atau sengketa tata usaha negara. Menurut dia, walaupun selisih perbedaan hasil penghitungan suara pilkada di tujuh kabupaten di Sumsel masih jauh mendekati dua persen, kecuali pilkada di Musirawas, namun KPU RI telah meminta kepada KPU Provinsi dan kabupaten untuk menyiapkan tim Perselisihan Hasil Pilkada (PHP).

Ia mengatakan, tim yang sedang disiapkan di KPU provinsi dan kabupaten ini diberikan tugas untuk melakukan pencermatan, terkait potensi masalah PHP setelah penetapan perolehan suara pasangan calon bupati/wakil bupati 2015. Selain itu, lanjutnya, mereka akan diberikan tugas menyusun kronologis permasalahan dan menyiapkan serta menghimpun bukti-bukti tertulis yang diterima dari penyelenggara di tingkat KPPS.

“KPU provinsi menyiapkan tim dan ruang helpdesk PHP akan digunakan menerima dan memonitor permohonan yang akan diterima dari Biro Hukum Setjen KPU RI, begitu pula KPU di tujuh kabupaten di Sumsel dan tim ini akan segera kita laporkan kepada KPU RI,” katanya.

Ia menyatakan, salah satu tugas tim PHP adalah untuk penyusunan dan penyampaian jawaban termohon dan penyiaran alat bukti.

Di Sumsel ada tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musirawas, dan dua daerah pemekaran yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musirawas Utara. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati H2G Tinjau Penyaluran BPNT dan Pasang Stiker di Rumah KPM Tuah Negeri

    • calendar_month Rab, 10 Jul 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Bupati Musi H Hendra Gunawan (H2G) meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlangsung di gedung serba guna kantor Kecamatan Tuah Negeri, Rabu (10/7). Selain meninjau penyaluran bantuan, bupati menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis kepada penerima bantuan. Kemudian didampingi Kadis Sosial Agus Susanto, Camat Tuah Negeri Cristiandi, […]

  • Tagih Janji PT. GSSL, DO Malah Ancam Operator Alat Berat Gunakan Sajam

    • calendar_month Sel, 27 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Ada-ada saja dilakukan warga Desa Simpang Gegas Temuan, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musi Rawas, inisial DO (29). Hanya untuk menagih janji PT.GSSL yang akan mempekerjakannya di perusahaan itu, pria berprofesi sebagai petani ini nekat mengancam Khuirun Nuha (21) ,operator alat berat perusahaan PT.GSSL menggunakan senjata tajam, Senin (26/03) sekitar pukul […]

  • Wow………………..Cekal, “KO” Pertama dari KPK

    • calendar_month Kam, 13 Apr 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Selasa (11/4) merupakan hari yang pasti tidak bisa dilupakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada dua kejadian luar biasa yang terjadi, yakni penyerangan terhadap penyidik senior Novel Baswedan melalui penyiraman atau penyemprotan air keras terhadap bekas anggota Polri itu sehingga pada Rabu, Novel harus dibawa ke Singapura untuk menjalani pengobatan lebih mendalam. Kejadian kedua […]

  • Soal Keputusan Menkumham Tentang Parpol, DPR Layangkan Hak Angket

    • calendar_month Rab, 25 Mar 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi melayangkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Hak para legislator untuk melakukan penyelidikan suatu kebijakan pemerintah itu menyusul dugaan turut campurnya Kemenkumham dalam kisruh di internal partai politik (parpol), Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Inisiator hak angket John Kennedy Aziz mengatakan hak angket […]

  • Dewan Desak APH, Usut Dugaan Korupsi Bansos Mura

    • calendar_month Sel, 21 Apr 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Anggota Komisi IV  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Rawas (Mura), Alamsyah H Manan, mengatakan penyaluran bansos dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Mura ada skema tukar guling, sebab bantuan yang seharusnya berupa uang tunai di salurkan berbentuk bahan material bangunan ini Padahal, […]

  • Revisi UU KSDA Harus Komprehensif

    • calendar_month Ming, 9 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    ANGGOTA Komisi IV DPR RI Erislan meminta agar Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem perlu dirumuskan kembali secara mendalam melalui keterpaduan integrasi dari berbagai bidang agar bersifat luas dan lengkap meliputi seluruh aspek sesuai dengan tupoksi bidangnya masing-masing. “Ini perlu dibahas dalam-dalam agar penyelenggaraan konservasi betul-betul menyeluruh dan […]

expand_less