Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis akan Berdayakan Ekonomi Pedesaan

Prabowo: Program Makan Bergizi Gratis akan Berdayakan Ekonomi Pedesaan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Rab, 11 Des 2024
  • visibility 105

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah strategis yang dapat memberdayakan ekonomi pedesaan.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 secara digital yang digelar Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

“Makan Bergizi Gratis juga strategis. Dengan itu, kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” tegas Prabowo.

Ia kemudian memberi contoh sederhana, salah satunya melalui program Dana Desa yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi anggaran Rp 1 miliar per desa per tahun.

“Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah,” jelas Prabowo.

“Uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah,” sambung dia.

Prabowo menambahkan, pemerintahannya juga akan fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, yang selaras dengan agenda dunia.

“Saudara-saudara, ternyata fokus kita memerangi kemiskinan menjadi agenda dunia. Tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu subsidi akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” pungkas Prabowo. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Minta Dana CSR Tepat Sasaran Untuk Kepentingan Masyarakat

    • calendar_month Ming, 8 Des 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    PALEMBANG – | Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru minta kepada perusahaan yang ada di Sumsel dalam menyalurkan program CSR agar tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat guna menghidupkan perekonomian masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri perayaan HUT ke-6 Forum CSR Kesos Sumsel dan HUT ke-1 CSR Millenials Kesejahteraan Sosial Sumsel degan tema […]

  • Masalah Lahan Peti Kemas, Kemungkinan Dibebaskan Dua Kali

    • calendar_month Sel, 28 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 96
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS – | Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten Musi Rawas (Mura) melalui stafnya, Rosadi Anwar mengatakan permasalahan lahan peti kemas rumit. Pasalnya, penguasaan lahan yang diklaim milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura dikuasai PT Agro Kati Lama (AKL). Berita Terkait : Hasil Sawit di Lahan ‘Peti Kemas’ Diduga Mengalir ke Oknum Pejabat Mura “Mengenai permasalahan Lahan […]

  • UMK Merupakan Komponen Pendukung Harmonisasi Hubungan Industrial

    • calendar_month Sel, 28 Feb 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 95
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com -Pemerintah Kabupaten Musirawas melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Musirawas tahun 2017 di aula BLK Dinas setempat, Selasa (28/02). Post Views: 309

  • Dewan Kritisi Distribusi Tertutup Gas Elpiji 3 Kg

    • calendar_month Kam, 23 Jan 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 102
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Distribusi tertutup gas elpiji 3 kilogram (kg) yang diwacanakan Pemerintah dikritisi legislator di Parlemen. Walau belum ditetapkan, ternyata harga gas elpiji 3 kg telah melonjak naik di tingkat pengecer. Kenaikannya bervariasi mulai dari Rp 25.000 sampai dengan Rp 35.000 per tabung dari semula Rp 20.000. Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI […]

  • IKPW Pertanyakan Keseriusan Pemkab Mura Tegakkan Perda Walet

    • calendar_month Rab, 18 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 114
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo mempertanyakan keseriusan Pemkab Musi Rawas untuk menegakkan Perda tentang Walet. “Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal pengurusan izin walet, soalnya jangan sampai ada kecemburuan sosial bila pemerintah tidak dapat bertindak tegas. Memang para penangkar harus mempunyai izin dan bayar pajak, konsekuensi bila mengingkari apakah […]

  • Bila Ada Unsur Pidana, BPK Dapat Laporkan Hasil Audit ke Penegak Hukum

    • calendar_month Kam, 27 Agu 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Jurnalindependen.com — Mestinya bila hasil audit BPK ada indikasi kerugian negara dapat dilaporkan  ke penegak hukum. Apalagi menurut KPK, kesalahan administrasi saja dapat masuk ke ranah pidana, ungkap Ketua Perkumpulan Pemantau Dana Negara RI (PDNRI), Ahmad Rudi ketika dihubungi di Palembang, siang tadi Kamis (27/08/2015). “Bila dari hasil audit ada unsur kerugian negara, BPK sendiri […]

expand_less