Persoalan Lahan Hibah untuk Perumahan PNS dapat masuk Ranah Pidana
- account_circle investigasi
- calendar_month Jum, 14 Agu 2015
- visibility 112
MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Untuk meramaikan pusat pemerintahan di Muara Beliti setelah pemekaran Kota Lubuklinggau, Pemkab Musi Rawas bekerjasama dengan pihak swasta untuk membuka areal perumahan bagi PNS. Namun hingga kini peruntukkan tanah hibah dan pembangunan perumahan type 36 tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang rumit bahkan dapat masuk ke ranah pidana. Demikian disampaikan dari suatu sumber yang tidak mau ditulis namanya.
Ketua Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FKBPD) Kabupaten Musi Rawas, M Joko mengatakan siang tadi, Jum’at (14/08/2015) kepada Jurnalindependen.com bahwa banyak oknum yang diduga terlibat permasalahan tanah hibah untuk perumahan tersebut.
“Tanah ini kan hibah dari mantan Bupati Ibnu Amin untuk dibangun perumahan PNS, namun diduga ada oknum yang menjual kavlingan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi. Mestinya disini dibangun perumahan untuk PNS yang dapat dibeli baik secara kredit maupun tunai, kemudian ada dugaan kuat juga dalam pemecahan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan (BPN) surat rekomendasi Ketua Koperasi Korpri yang lama dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” ungkap M Joko di Kantor Pengembang PT Paku Alam.
Sementara itu, Ketua Koperasi Korpri Kabupaten Musi Rawas belum dapat ditemui kantornya tutup. Salah seorang dari Badan Pengawas Koperasi tersebut mengatakan ibarat penyakit, masalah perumahan ini mesti diamputasi.
“Ibarat penyakit harus segera diamputasi biar tidak menular atau melebar. Lahan ini semua merupakan aset Pemkab Musi Rawas, peruntukkannya dibangun oleh pengembang untuk PNS yang dibayar dengan cara kredit atau tunai.
Angsuran jangan terlalu tinggi, coba kalau Rp 500 ribu saja perbulan bisa dipastikan lahan ini akan cepat terpenuhi. Kami sudah berkali-kali memberikan masukan kepada pengurus koperasi tapi nampaknya belum ada hasil, demikian juga setoran pengembang kepada koperasi tidak semestinya Rp 500 ribu/rumah, ya naikkan minimal Rp 1 juta bahkan lebih,” harapnya saat dibincangi di salah satu Kantor Pemkab Musi Rawas di Agropolitan Center Muara Beliti. (fs)
- Penulis: investigasi
