Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » News » Pemerintah Diminta Terbuka Sampaikan ‘Roadmap’ Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Diminta Terbuka Sampaikan ‘Roadmap’ Pemindahan Ibu Kota

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sel, 27 Agu 2019
  • visibility 40

JAKARTA – | Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyambut dengan positif niat baik Presiden memindahkan ibu kota. Namun, Ia minta Pemerintah secara terbuka menyampaikan roadmap serta anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur ini. 

“Presiden menyampaikan anggaran pemindahan sebesar Rp 466 triliun dan 19 persen menggunakan APBN. Seyogyanya, karena  ada anggaran yg diambil dari APBN pemindahan ibu kota ini harus dibahas bersama DPR. Saya berharap pemerintah secara terbuka menyampaikan peta jalan serta berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya saat ditemui Pdi Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). 

Legislator F-Golkar ini juga berharap pemerintah memperhatikan dampak dari pemindahan ibu kota ini. Ia menilai tidak hanya berdampak bagi sebuah kawasan, pembangun ibu kota baru tentu berpengaruh bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. “Bagaimana kesiapan masyarakat disana, ini harus diperhatikan. Pemindahan ibu kota ini juga jangan sampai  menghilangkan kearifan lokal baik budaya maupun identitas orang Kaliamantan sendiri,” jelasnya. 

Ferdi juga menyampaikan dampak lainnya dari pemindahan ibu kota, yaitu di bidang ekonomi dan politik serta kemanan dan ketahanan. “Dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan berpengaruh terhadap provinsi lain. Misalnya, orang Aceh ke calon ibu kota menjadi lebih jauh tapi bagi orang Papua lebih dekat. Positifnya adalah pertumbuhan ekonominya, nah ini harus diperhatikan,” jelasnya. 

Kemudian, di bidang Politik, pemindahan ibu kota ini juga akan berdampak pada pemindahan lembaga negara serta partai politik. “Ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar, karena otomatis semua lembaga negara juga ikut pindah. Ini harus diperhatikan secara detail. dan jangan sampai pemindahan ini membawa dampak bagi lingkungan,” tukasnya. 

Seperti diketahui, pada hari Senin, 26/8/2019, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru nantinya akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. | rnm/es- –DPRRI

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sembilan Peraturan Otonomi Daerah Akan Rampung Tahun Ini

    • calendar_month Sel, 17 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar pembahasan pemantauan percepatan penyusunan regulasi sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemendagri menargetkan sembilan Peraturan Pemerintah (PP) dari UU tersebut akan rampung pada 2015.   Dari 30 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dua Peraturan Presiden dan enam Permendagri, beberapa di antaranya sudah menunjukkan […]

  • Bupati/Wabup Musi Rawas Harus Bayar Tunai Janji Politiknya, Jangan Pencitraan

    • calendar_month Rab, 5 Mei 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Opini, oleh : Mirwan BB, Ketua Pemuda Mandala Trikora Musi Rawas Bupati Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2021-2024 dilantik di Griya Agung Palembang, Oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru Pada Hari Jumat, tanggal 26 bulan 2 Tahun 2021. Berarti Sudah 66 Hari Jabatan Ratna Machmud-Suwarti menjadi Bupati-Wakil Bupati Musi Rawas, sudah sangat lumayan […]

  • Bupati Resmikan Pembangunan Gedung SIM/SATPAS Polres Musi Rawas

    • calendar_month Kam, 27 Mei 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – | Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud meresmikan pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Administrasi SIM/SATPAS Polres Mura Tahun Anggaran 2021 di Komplek Perkantoran Agropolitan Center, Muara Beliti, Kamis (27/05/2021). Bupati Ratna Machmud mendukung pembangunan SATPAS dan akan melengkapi fasilitasnya. “Saya harapkan pembangunan gedung ini dapat cepat selesai dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura […]

  • Kapolres Diminta Serius Mengawasi Dana Desa

    • calendar_month Sel, 28 Nov 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) Mura-Lubuklinggau, Mirwan Batubara menyambut baik kerja sama antara Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan menandatangani MoU (Nota Kesepahaman Bersama) dengan Kapolres Musi Rawas, AKBP Pambudi tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Dana Desa yang dilaksanakan di Aula Atmani Wedana, Polres Musi Rawas, Jum’at, 24/11/2017. Karena menurut Mirwan penandatangan MoU […]

  • KPPD Kecam Keras Dugaan Pemotongan Uang JKN Dinkes Mura

    • calendar_month Kam, 11 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 51
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS — Berdasarkan data Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),anggaran untuk kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan, kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2014 lalu sekitar 6 milliar lebih dengan kode rekening 1.02.1.02.01.24.16. Hanya saja dalam pelaksanaannya, Dana kapitasi JKN/BPJS di Puskesmas Kelingi IV C, Kecamatan Megang Sakti, diduga ada potongan 20%. Terkuaknya […]

  • Mentan Inginkan Alumni STPP Jadi Konglomerat

    • calendar_month Sel, 13 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 48
    • 0Komentar

    MAGELANG – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, ingin alumni Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang menjadi konglomerat. Apalagi, mayoritas dari 10 orang terkaya di Indonesia bisnisnya di sektor pertanian. “Kami ingin anak-anakku sekalian nanti setelah tinggalkan kampus ini, Anda menjadi orang yang tangguh. Insya Allah sukses. Tapi, tergantung apa yang Anda lakukan hari ini,” ujarnya […]

expand_less