Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Bisnis » Pemkab Mura Sosialisasi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

Pemkab Mura Sosialisasi Pelayanan Perizinan/Non Perizinan

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 4 Okt 2018
  • visibility 133

MUSI RAWAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas melakukan Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan, Kamis (04/10) di Meeting Room Hotel Burza Lubuklinggau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Rawas, Yudi Fachriansyah menyampaikan dalam sambutannya, sosialisasi dimaksud untuk mengaktifkan pelayanan di tengah masyarakat.

Salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tujuan sosialisasi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terhadap proses dan mekanisme perizinan, memberikan informasi dan pemahaman prosedur pelayanan perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat utk mengetahui kepastian hikum dan kepastian berusaha,” paparnya.

Selain itu, lanjutnya penyebarluasan informasi kepada penerima layanan serta menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus izin.

Narasumber pada kegiatan tersebut dari DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan yakni Evie Lasmawati, Kabid Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Novi Widiastuti, Kasi penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah.

Sedangkan narasumber dari DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas yakni Teddy Lazuardy, Sekretaris DPMPTSP dan Mei Juanda, Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Kegiatan dihadiri OPD dalam lingkungan Pemkab Musi Rawas dan pelaku usaha di Kabupaten Musi Rawas. (*)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Caleg Uji Aturan Pencabutan Hak Politik

    • calendar_month Sel, 2 Apr 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 133
    • 0Komentar

    MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian materiil Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Selasa (2/4/2019). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 23/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh calon legislatif Lucky Andriyani. Dirinya menguji aturan terkait pencabutan hak politik. Pasal 285 UU Pemilu menyatakan, “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap […]

  • Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

    Bersih-bersih, 60 Warga Tanjung Priok Ikuti Program Padat Karya

    • calendar_month Sab, 16 Mar 2019
    • account_circle investigasi
    • visibility 120
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Distrik Navigasi (Disnav) Kelas I Tanjung Priok Jakarta menggelar program padat karya. Sedikitnya 60 orang warga dari Kelurahan Tanjung Priok, Pademangan Barat, Sungai Bambu, dan Warakas Jakarta Utara turut terlibat dalam kegiatan ini. “Program padat karya yang dilaksanakan di berbagai kantor Distrik Navigasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk […]

  • Polri Diminta Perbaiki Manajemen Pengendalian Massa

    • calendar_month Kam, 14 Okt 2021
    • account_circle investigasi
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana minta Kepolisian memperbaiki manajemen pengendalian massa. Pernyataan tersebut ia ungkapkan menanggapi tindakan oknum kepolisan yang diduga melakukan kekerasan terhadap mahasiswa saat demonstrasi di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten. Eva menyayangkan kejadian aparat membanting mahahasiswa dalam unjuk rasa tersebut. Ia mengatakan setiap pengamanan aksi massa demonstrasi […]

  • Anggaran Panwas Muratara Dipangkas, Bawaslu Ancam Tunda Pilkada

    • calendar_month Sel, 8 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 141
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengancam akan menunda pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) setelah pemerintah daerah (Pemda) setempat memotong anggaran pengawasan hingga 60%. Muhammad mengatakan dengan adanya pemotongan anggaran ada indikasi Pemda ingin melemahkan pengawasan. Dan kami akan merekomendasikan menunda pilkada. Kami tidak terima pemotongan yang dilakukan […]

  • Usai Safari Subuh, Wako Rachmat Hidayat Sidak Pasar dan Gratiskan Satu Bulan Retribusi Pedagang

    Usai Safari Subuh, Wako Rachmat Hidayat Sidak Pasar dan Gratiskan Satu Bulan Retribusi Pedagang

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle investigasi
    • visibility 166
    • 0Komentar

    LUBUKLINGGAU – Usai melaksanakan Safari Subuh bersama jajaran Pemerintah Kota  Lubuk Linggau, Wali Kota Lubuk Linggau H Rachmat Hidayat langsung menuju Pasar Inpres untuk melakukan sidak dan mengecek harga bahan pokok yang ada di pasar tersebut. Ia meminta kepada para pedagang untuk tetap tertib serta mengenai harga hendaknya ada keseragaman sesama barang yang dijual. Misal […]

  • Presiden Promosi Transformasi Ekonomi Digital kepada CEO Selandia Baru

    • calendar_month Sen, 19 Mar 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 110
    • 0Komentar

    Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia tengah bertransformasi. Setelah sekian lama ekonomi bergantung pada ekspor komoditi mentah, kini ekonomi Indonesia berjalan mengikuti tren, seiring dengan bangkitnya ekonomi digital dan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah. “Dan untuk menunjang transformasi ekonomi itu, pemerintahan saya serius untuk mewujudkan reformasi fundamental ekonomi,” kata Presiden dalam pertemuan dengan para […]

expand_less