Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » Pemblokiran Website Tidak Pengaruhi Kebebasan Pers

Pemblokiran Website Tidak Pengaruhi Kebebasan Pers

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Sen, 23 Jan 2017
  • visibility 90

PADANG – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono menilai kebebasan pers tidak terpengaruh pemblokiran sejumlah laman website oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika karena bukan media milik perusahaan pers yang legal.

“Kami pastikan yang diblokir adalah laman milik pribadi, bukan perusahaan pers yang legal. Karena itu tidak ada pengaruhnya terhadap kebebasan pers,” katanya saat melantik Pengurus PWI Sumbar periode 2016-2021 di aula gubernuran, Senin.

Menurutnya hingga saat ini kebebasan pers di Indonesia masih terjamin dan diharapkan akan tetap seperti itu.

Ia memastikan jika ada perusahaan pers yang legal dan memiliki badan hukum jelas yang diblokir pemerintah, PWI akan berada di depan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita terus memantau hal ini,” katanya.

Meski tidak bermasalah dalam kebebasan pers, namun ia tetap mengingatkan wartawan terutama yang tergabung dalam PWI untuk bekerja secara profesional.

“Profesional itu mudah yaitu laksanakan tugas sesuai kode etik jurnalistik,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan bahwa produk jurnalistik yang dihasilkan harus memberikan manfaat dan kebaikan kepada masyarakat, karena kalau tidak, karya yang dihasilkan itu tidak bernilai.

Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam kesempatan yang sama mengatakan PWI sebagai organisasi profesi wartawan harus terus mendorong anggotanya untuk meningkatkan profesionalitas.

“Jangan ada lagi istilah wartawan bodrek atau sebutan lain yang merujuk pada tindakan tidak profesional,” ujarnya.

Irwan mengatakan ia juga pernah merasakan buruknya akibat dari berita tidak profesional oleh wartawan tidak profesional seperti itu, dan berharap ke depan tidak terjadi lagi. (ant)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemenhub Dinilai Tak Tegas Tetapkan Aturan Mudik

    • calendar_month Jum, 8 Mei 2020
    • account_circle investigasi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA – | Anggota Komisi V DPR RI Lasmi Indaryani menyayangkan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang tidak memiliki ketegasan dalam pengaturan mudik. Sebab, menurut Laksmi, Pemerintah terkadang memiliki kebijakan yang berubah-ubah, sehingga membuat masyarakat luas berada dalam situasi yang membingungkan. Terlebih, ungkap Lasmi, belakangan ini ditambah dengan mencuatnya perbedaan istilah antara […]

  • Tingkatkan Produksi Padi Organik, Pemkab Mura Perluas Area 17 Hektar

    • calendar_month Kam, 17 Sep 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 91
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Guna meningkatkan hasil produksi Beras Organik, Pemkab Musi Rawas tahun ini lakukan perluasan areal sawah di SP5 Kecamatan BTS Ulu. Sebelumnya lahan padi organik sudah ada dengan luasan 19,7 hektar ditambah perluasan baru 17 hektar tahun ini. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Musi Rawas melalui Kabid Tanaman Pangan, Tohirin […]

  • Pimpinan Baru KPK Harus Bangun Soliditas

    • calendar_month Jum, 18 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA — Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Riyanto mengatakan, pimpinan KPK yang baru harus mampu membenahi internal di dalam KPK sendiri. Termasuk bagaimana menciptakan soliditas diantara para pimpinan KPK. ”Berbicara lima orang, untuk menyatukan pendapat lima orang bukan suatu hal yang mudah,” kata Bibit saat dihubungi, Jumat (18/12). Soliditas antar pimpinan KPK ini, ujar […]

  • Ingin DPD Disertakan Menentukan Capres, UU Pemilu Digugat

    • calendar_month Sen, 30 Apr 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 106
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Selasa (24/4). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 33/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risof Mario. Pemohon menguji Pasal 169, Pasal 227, Pasal 229 UU Pemilu yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena tidak […]

  • Bansos Kerap Berubah Jadi Bancakan Politik

    • calendar_month Sab, 14 Nov 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 89
    • 0Komentar

    JAKARTA  — Penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) marak terjadi. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oce Madril menilai permasalahan Bansos bukan lagi permasalahan sosial, namun sebuah bancakan politik. Oce mengatakan, penyelewengan tersebut kini marak dilakukan oleh seorang pejabat daerah. Menurut dia, hal itu untuk memelihara kekuasaan dengan menggunakan dana Bansos […]

  • Ini 18 Desa di Musi Rawas Bakal Gelar Pilkades 2017

    • calendar_month Sen, 12 Jun 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS, Jurnalindependen.com – Ini 18 desa di Kabupaten Musi Rawas direncanakan bakal menggelar Pilkades serentak 2017.  10 desa diantaranya karena memang sudah habis masa jabatan Kades, 6 desa yang Kadesnya belum habis masa jabatan namun siap dimajukan pilkades serta 2 desa bakal PAW jabatan Kades. 10 (sepuluh) desa, masa jabatan Kades habis, yakni : […]

expand_less