Breaking News
light_mode
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.
Beranda » Politik » Pelantikan BG, Antara Logika Elit Politik dan Publik

Pelantikan BG, Antara Logika Elit Politik dan Publik

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Ming, 1 Feb 2015
  • visibility 126

JAKARTA — Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan setelah ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi. Direktur Riset Akbar Tandjung Institute, Muhammad Alfan Alfian menilai, Jokowi pun kini tengah dilema menghadapi dua pilihan terkait persoalan ini.

Menurutnya, keputusan Jokowi untuk melantik atau membatalkan pelantikan Budi Gunawan memiliki kerugian dan keuntungan tersendiri. Jokowi pun tengah dihadapkan pada posisinya apakah akan lebih berpihak pada elite politik atau pada publik.

Ia mengatakan, jika Jokowi menuruti keinginan para elite politik, maka Jokowi pun akan melantik Budi Gunawan.

"Ini kan persoalannya apakah Jokowi itu berpikir bahwa ini diselesaikan dalam perspektif logika elit atau logika publik," katanya dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Ahad (1/2).

Kalau berpikir dalam konteks logika elite politik, maka Jokowi akan melantik BG. Tetapi kalau berpikir dalam logika berpikir publik, maka Jokowi tidak akan melantik pak BG.

Alfan menjelaskan, jika Presiden Jokowi melantik BG, maka partai penguasa akan merasa puas dengan langkah Jokowi. Namun, sebaliknya, Jokowi pun akan berhadapan dengan publik yang mendesak agar tidak melantik BG yang tersandung masalah hukum tersebut. Selain itu, popularitas Jokowi pun disebut akan anjlok jika ia melantik BG.

Namun, katanya, Jokowi juga dapat menghentikan BG setelah dilantik.

"Seandainya Jokowi lantik BG, maka tentu saja semua pihak terutama partai penguasa itu tidak kecewa dengan Jokowi. Tinggal kemudian Jokowi berhadapan dengan publik, sehingga kepemimpinan Jokowi itu akan diuji sejauh mana ia sebagai seorang pemimpin populis, kharismatik yang ternyata juga bisa do wrong. Tetapi kemudian bisa saja Jokowi melakukan langkah selanjutnya, yakni memberhentikan BG sehingga pemimpin kharismatik populis itu bisa berbuat salah tetapi bisa mengevaluasinya," jelasnya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Resmikan Kawasan Pesantren Modern Terpadu Prof. Dr. Hamka II

    • calendar_month Rab, 23 Mei 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    PRESIDEN Joko Widodo meresmikan kawasan Pesantren Modern Terpadu (PMT) Prof. Dr. Hamka II di Kota Padang, Senin, 21 Mei 2018. Kawasan PMT Prof. Dr. Hamka II yang diresmikan terdiri dari gedung sekolah SMP, SMA, rumah susun, dan Masjid Hj. Yuliana. Presiden tiba di PMT yang terletak di Jalan Bypass Km. 15, Kecamatan Koto Tangah, Kota […]

  • Inilah 682 Koperasi Terdaftar Badan Hukum di Pemkab Mura

    • calendar_month Kam, 6 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Musi Rawas – Koperasi di Kabupaten Musi Rawas (Mura) saat ini, yang badan hukumnya terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM setempat sebanyak 682, di 14 Kecamatan dan perkantoran Pemkab Mura. Dari 682 koperasi tadi terdiri dari 93 Koperasi Unit Desa (KUD), 35 Koperasi Pegawai Negeri atau KPN, 304 Koperasi Serba Usaha (KSU), 9 Koperasi Pondok […]

  • HMI Baturaja Kutuk Keras Tindakan Oknum Aparat

    • calendar_month Rab, 26 Sep 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 101
    • 0Komentar

    BATURAJA – Puluhan kader HMI Cabang Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menggelar aksi solidaritas dengan turun ke jalan guna mengutuk tindak kekerasan oleh oknum aparat, Selasa (25/09) siang. Mereka mendatangi gedung DPRD setempat dengan membawa bendera-bendera HMI dan spanduk berisi kecaman atas tindakan represif aparat Kepolisian. Termasuk mengecam kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Mereka […]

  • Pelaksanaan Pilkada Serentak Dipastikan Tahun 2016

    • calendar_month Rab, 4 Feb 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menegaskan pelaksanaan pilkada sudah dipastikan akan diundur di 2016. Terkait keinginan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan beberapa fraksi yang ingin tetap di 2015 sudah selesai. ​"Pelaksanaannya tetap di 2016, bertahap 2016, 2017 dan 2018," kata Rambe pada wartawan, Rabu (4/2). Politikus Partai Golkar itu menambahkan […]

  • KPK Tetapkan Lagi Tersangka Kasus Wisma Atlet Jakabaring

    • calendar_month Sen, 21 Des 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Jakarta, 21 Desember 2015. Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan DP (Direktur Utama PT. DGI) sebagai tersangka. Tersangka DP diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan […]

  • Bupati dan Wabup Mura Terima Penghargaan Lencana Pancawarsa IV dari Gubernur

    Bupati dan Wabup Mura Terima Penghargaan Lencana Pancawarsa IV dari Gubernur

    • calendar_month Ming, 4 Sep 2022
    • account_circle investigasi
    • visibility 125
    • 0Komentar

    OKU SELATAN – | Bupati Musi Rawas (Mura), Hj Ratna Machmud selaku Ketua Mabicab Mura dan Wakil Bupati (Wabup), Hj Suwarti selaku Ketua Kwartir Pramuka cabang Mura menerima penghargaan Lencana Pancawarsa IV langsung disematkan oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka Sumsel pada acara peringatan HUT ke-61 Pramuka di kawasan wisata […]

expand_less