Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum » Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

Menkumham : Napi Korupsi Terima Remisi Hanya Sedikit

  • account_circle investigasi
  • calendar_month Kam, 13 Agu 2015
  • visibility 92

JAKARTA — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan narapidana kasus korupsi tetap mendapatkan remisi umum pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, meski jumlah penerimanya sedikit.

“Kecil jumlahnya, sangat sedikit napi korupsi penerima remisi. Terbanyak penerima remisi kasus narkoba,” kata Menkumham Yasonna seusai meresmikan “Gerakan Ayo Kerja Membangun Hukum dan Anti Narkoba” di gedung Kemenkumham Jakarta, Kamis (13/8).

Namun Yasonna mengaku tidak ingat siapa saja napi korupsi yang akan menerima remisi.

“Belum lihat namanya, enggak ingat aku,” tambah Yasonna saat ditanya siapa saja napi yang mendapatkan remisi tersebut.

Menurut Yasonna, remisi memang menjadi hak narapidana dan diberikan kepada yang berhak saja.

“Lihat saja Angie (Angelina Sondakh) tidak dapat, Dada Rosada (mantan Walikota Bandung) tidak dapat karena tidak berhak. Kalau sudah berhak memenuhi, UU ya harus kita kasih. Jadi saya sudah katakan, di tempat saya bukan menghukum tapi membina, yang menghukum itu pengadilan,” ungkap Yasonna.

Yasonna menjamin nama-nama penerima remisi akan diumumkan kepada masyarakat.

“Pasti (diumumkan), tapi nanti, kan belum selesai. Napi narkoba juga banyak,” tambah Yasonna.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengatakan pemberian remisi kepada napi korupsi bukan berarti bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Pemberantasan korupsi jangan dibebankan ke Kemkumham, karena masing-masing kementerian punya tugas pokok dan fungsi sendiri.

“Tugas saya kan membina, kalau saya gagal memberi remisi berarti saya gagal membina orang dong,” ucapnya.

Di pengadilan ada hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan itu menjadi bahan pemberat bagi pengadilan untuk menghukumnya seperti didenda seberat-beratnya. (rol)

  • Penulis: investigasi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Manfaatkan Jalan, PT SRMD Teken Perjanjian dengan Pemkab Mura

    • calendar_month Jum, 21 Des 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Bogor – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan PT Saleraya Merangin Dua (PT SRMD) bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan jalan untuk pengangkutan minyak mentah. Penandatangan kesepakatan ini dilakukan oleh Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan Bersama Direktur PT SRMD Song Zhizong yang dilaksanakan di Hotel Santika Bogor, Jawa Barat. Jum’at (21/12/2018). Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari […]

  • Pelaksanaan Pilkada 2018 Harus Berkualitas

    • calendar_month Kam, 11 Jan 2018
    • account_circle investigasi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak pada Juni 2018 mendatang harus dilaksanakan secara berkualitas, karena Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat. Demikian menjadi salah kesimpulan rapat konsultasi antara DPR RI dengan Pemerintah yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018). […]

  • Besok Pelantikan Dewan Musi Rawas, Demokrat diPrediksi duduki Wk Ketua II

    • calendar_month Rab, 21 Jan 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Besok, Kamis (22/01/2015) rencana pelantikan anggota Dewan PAW Musi Rawas (Mura) setelah pemekaran DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) – Sumatera Selatan. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mura, H Yuzakkir Mahmud pekan lalu menyampaikan kepada Jurnalindependen.com bahwa setelah pemekaran 15 Dewan dari dapil 5 dan 6 ke Kabupaten Muratara secara otomatis terjadi […]

  • Dugaan Penyimpangan Dana KPU Jangan Ganggu Pilkada

    • calendar_month Sab, 20 Jun 2015
    • account_circle investigasi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-PR), Yuddy Chrisnandi berharap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas dugaan kerugian negara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak mengganggu jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2015. “Kalau misalnya ada satu pejabat tertentu (yang menyimpangkan dana), ya pejabatnya saja atau oknumnya saja yang diberikan sanksi, tidak harus keseluruhan […]

  • Mendes Minta Kades Jangan Main-main dengan Dana Desa

    • calendar_month Sab, 5 Agu 2017
    • account_circle investigasi
    • visibility 129
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa untuk tidak main-main dengan pengelolaan dana desa. “Saya ingatkan kepada semua pemangku kepentingan terhadap desa dan dana desa agar tidak main-main lagi dalam pengelolaan dana desa, karena pemerintah akan mengawasi dengan ketat,” ujar Eko di Jakarta, Jumat. […]

  • Bupati Mura Bula Shoting Competition, Unjuk Kebolehan Menembak

    Bupati Mura Bula Shoting Competition, Unjuk Kebolehan Menembak

    • calendar_month Sab, 18 Feb 2023
    • account_circle investigasi
    • visibility 112
    • 0Komentar

    MUSI RAWAS – Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud Unjuk Kebolehan Menembak dalam Pembukaan Bupati dan Kapolres Musi Rawas Shooting Competition 2023 di Lapangan Tembak Perbakin Musi Rawas Muara Beliti, Sabtu (18/02/2023). Bupati Ratna Machmud menyampaikan kompetensi menembak ini merupakan ajang silaturahmi dari berbagai daerah dan juga sebagai penyemangat untuk atlet-atlet penembak, khususnya Musi Rawas. […]

expand_less